Jurnalisme damai, suatu keniscayaan

Oleh: Muhammad Ali

SESUAI dengan istilah yang dipakai, "jurnalisme damai" adalah jenis jurnalisme yang lebih mengarah pada penyampaian informasi yang berdampak pada perdamaian. Istilah ini bisa saja digunakan untuk membedakan dari "jurnalisme perang". Yakni jenis jurnalisme yang mengobarkan peperangan dengan penyampaian informasi yang bersifat provokatif, intimidasi, dan desas-desus. Penganut paradigma jurnalisme perang tidak hanya mengobarkan konflik tetapi juga memotret kekerasan secara telanjang.
Istilah jurnalisme damai ini mulai diperkenalkan kali pertama oleh Profesor Johan Galtung, ahli studi pembangunan pada 1970-an. Galtung mencermati, banyak jurnalisme perang yang mendasarkan kerja jurnalistiknya pada asumsi yang sama, seperti halnya para jurnalis yang meliput olahraga. Yang ditonjolkan hanyalah kemenangan dan kekalahan dalam "permainan kalah-menang" antardua pihak yang berhadapan.
Jenis jurnalisme damai disosialisasikan secara intensif di berbagai negara di dunia, khususnya di wilayah-wilayah konflik mulai akhir 1980-an.
Di Indonesia, jurnalisme damai menjadi sebuah wacana ketika terjadi konflik Ambon, menyusul konflik-konflik lain atas dasar SARA.
Indonesia telah mengalami banyak insiden kekerasan sejak 1998, mulai dari kekerasan rasial pada 13-14 Mei 1998 di Jakarta terhadap etnis Tionghoa, pembersihan etnis Madura di Sambas, Kalimantan Barat pada 1999, konflik di Maluku 2000-2001, darurat sipil di Aceh, dan konflik Muslim-Kristen yang kronis di Poso sejak Desember 1998.
Meletusnya aksi-aksi kekerasan ini tampaknya terkait dengan peningkatan identitas rasial, etnis, atau keagamaan yang dahulu ditekan dan dihomogenisasi di bawah rezim ototiter Soeharto demi kepentingan politik, khususnya stabilitas nasional, untuk memastikan proses pembangunan ekonomi berjalan dengan baik.
Selama era Orde Baru, konflik-konflik seperti tadi disembunyikan di bawah "karpet tebal persatuan dan kesatuan" dan diselesaikan dengan represi. Pihak-pihak yang berseteru dibungkam. Kita menganggap konflik sudah selesai tetapi sebenarnya kita terus- menerus menyimpan bom waktu.
Sejak Orde Baru tumbang, euforia demokrasi membuka peluang bagi kelompok-kelompok tersebut untuk menggaungkan kepentingan-kepentingannya.
Dalam kondisi demikian, identitas kelompok tumbuh dan terkadang saling bersaing yang pada gilirannya tidak jarang menimbulkan ketegangan dan konflik antarkelompok tersebut. Ketegangan dan konflik tersebut sering menimbulkan kekerasan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, fenomena ini mengindikasikan integritas nasional yang mulai terancam. Fakta-fakta tersebut menunjukkan, bagaimana kritisnya permasalahan ini.
Bangsa Indonesia memiliki keragaman dalam banyak hal, seperti suku dan agama. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia memiliki 656 suku bangsa yang menyebar dari wilayah Sabang sampai Merauke. Berbagai suku mendiami pulau-pulau, yang satu sama lain dipisahkan lautan. Itu baru dari segi etnik, belum lagi dari segi agama.
Di samping keragaman itu, konflik juga sering terjadi akibat kepentingan politik, perebutan kekuasaan, dan ekonomi.
Di Jawa Tengah misalnya, kita menyaksikan Tragedi Dongos pada kampanye Pemilu 1999, yakni bentrok antara massa PPP dan massa PKB. Kemudian, kita juga menyaksikan ontran-ontran Keraton Surakarta yang hingga kini belum ada titik temu. Dan, yang terakhir adalah kemelut di Kabupaten Temanggung, yakni ketidakcocokan antara Bupati dan jajaran pejabat di bawahnya. Contoh konflik dari Jateng tersebut lebih banyak bersifat konflik politis dan perebutan kekuasaan.
Saat konflik bermunculan pascatumbangnya Orde Baru, kalangan pers Indonesia belum memiliki pengalaman dalam meliput konflik yang melibatkan pertentangan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
Selama Orde Baru, media tidak pernah secara telanjang dihadapkan dengan kerusuhan agama yang demikian besar, luas, panjang, dan melibatkan emosi pemeluk agama Islam dan Kristen.
Hingga era Orde Baru berlalu, pers belum mampu dan tak punya strategi untuk menurunkan liputan tentang konflik yang mengandung unsur SARA.
Media terlihat gamang. Kegamangan yang bukan hanya bersumber dari kebingungan bagaimana harus menempatkan diri di tengah-tengah konflik agar tidak meluas, tapi juga bingung untuk menempatkan media itu di antara khalayak agar tetap bertahan. Jadinya, yang muncul hanya dua alternatif: terlibat dan memihak atau menghindari konflik.
Potensi Media
Pers dapat diibaratkan pedang bermata dua. Pada satu sisi pers berpotensi mempertajam konflik ketika pemberitaan yang disajikan sarat dengan muatan yang tendensius, provokatif, dan sensasional.
Pemberitaan media yang memusatkan pada jumlah korban dan kekejaman suatu kelompok dapat menggiring kemarahan khalayak, bukan hanya mereka yang berada di medan peperangan melainkan juga yang berada di luar arena.
Ada banyak contoh lain, bagaimana media dijadikan sebagai alat propaganda untuk menyerang dan menjatuhkan pemerintah. Demikian pula ada banyak penguasa yang menggunakan media untuk melanggengkan kekuasaannya.
Pada sisi lain, media berpotensi untuk menjadi peredam konflik. Meskipun pers bukan lembaga perdamaian, dapat pula berperan untuk menuju ke arah perdamaian. Itu terjadi ketika berita yang diangkat mampu membangun opini menyejukkan dengan tetap memenuhi asas jurnalisme (objektif, akurat, dan seimbang).
Sumber http://www.suaramerdeka.com/harian/0502/14/opi4.ht

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda