Cukup Sudah Kasus Nirmala Bonat

MENGENAKAN baju batik dan berkalung selendang Timor, dia menghampiri para calon tenaga kerja wanita (TKW) asal Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sedang mengikuti pelatihan di pusat latihan tenaga kerja, PT Citra Bina Tenaga Mandiri (CBTM) Kupang.

Satu-persatu pertanyaan dilontarkan kepada para TKW itu. Ada pertanyaan tentang cara mencuci pakaian menggunakan mesin cuci, tentang maksud keberangkatan ke luar negeri, tentang dana yang diperoleh untuk ke luar negeri, tentang informasi mengenai bursa tenaga kerja di luar negeri, dan masih banyak lagi.

Pertanyataan-pertanyaan itu dijawab para TKW itu apa adanya. Sekilas terlintas, mereka amat termotivasi untuk mencari kerja di luar negeri. Mereka sangat terinspirasi oleh banyaknya ringgit di Malaysia, banyaknya dolar yang bakal dituai dari majikannya, bila mereka bekerja sekuat tenaga.

Tapi lagi-lagi pria berbaju batik itu kembali menitip pesan. Di negara 'impian' tersebut, para majikan bukan hanya membutuhkan tenaga kerja, tetapi juga keterampilan para tenaga kerja. Setiap majikan bukan hanya membutuhkan kecekatan para TKW saat bekerja, tapi juga kemampuan dalam melakukan setiap pekerjaan.

Karena itu, ia berpesan agar para TKW membekali diri dengan keterampilan dan kemampuan yang memadai, sehingga ketika berada di tanah rantau, beraktivitas di negara impian, para TKW tak lagi menghadapi persoalan sebagaimana yang dialami TKW sebelumnya. Para calon TKW ini harus lebih baik.

Itu sekilas dialog yang dibangun Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Ir. Moh. Jumhur Hidayat, tatkala berkunjung ke pusat latihan tenaga kerja, PT Citra Bina Tenaga Mandiri (CBTM), Kota Kupang, Senin (2/6/2008) sekitar pukul 20.00 Wita.

Dalam kunjungan itu, Jumhur didampingi sejumlah pejabat di lingkungan BNP2TKI. Di tempat itu, ia diterima para pemimpin yang memanage para calon TKW tersebut, diantaranya Kristianto, dan Johanis Kosapilawan, mantan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi (Infokom) NTT.
Berikut kutipan wawancara Pos Kupang dengan Jumhur di sela kunjungan ke NTT dan saat berdialog dengan para calon TKW tersebut.

Selama ini, tak sedikit TKI mendapatkan perlakuan tidak adil dari majikannya. Bahkan ada yang sampai menderita cacat, karena perlakuan buruk yang diterimanya. Bagaimana Anda menyikapi persoalan ini?

Kalau berbicara tentang TKI/TKW, kita sesungguhnya sedang berbicara tentang pahlawan devisa. Para TKI itu rela meninggalkan keluarga dan sanak famili di kampung halamannya, hanya untuk mendapatkan ringgit dan dolar.
Mereka rela hidup menderita di luar negeri untuk memperbaiki nasib hidup keluarga di kampung halaman. Karena itu, ketika mereka menghadapi masalah, pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah selalu tampil dan proaktif mengatasi persoalan- persoalan yang dihadapinya.
Ini dilakukan karena para TKI/TKW itu adalah pahlawan- pahlawan devisa. Mereka telah memberikan begitu banyak devisa bagi negara ini, sehingga sangat pantas kalau mereka juga mendapatkan perlakuan yang adil dan sama dari pemerintah. Pemerintah wajib mengintervensi persoalan yang dihadapi, karena para TKI/TKW itu adalah bagian dari anak bangsa.
Ada banyak contoh kasus yang memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menangani kasus yang dialami TKI/TKW. Buktinya juga ada. Cukup banyak majikan para TKI/TKW yang berurusan dengan hukum. Bahkan ada yang sudah dihukum karena perbuatannya melanggar hukum. Ke depan, pemerintah terus menunjukkan sikap memihak pada para pahlawan devisa itu.

Adakah yang salah pada TKI/TKW, sehingga perlakuan buruk itu selalu menimpa mereka? Ataukah mereka hanyalah korban dari ketimpangan sistem perekrutan dan mekanisme pengiriman TKI/TKW selama ini?

Nah, ini yang mau saya katakan. Yang terjadi selama ini, para TKI/TKW itu ada yang menggunakan jalur legal, ada pula yang ilegal. Kalau jalur legal, para calon TKI/TKW menuruti semua aturan mulai dari mekanisme perekrutan hingga pengiriman dan penempatan tenaga kerja di luar negeri. Mereka memenuhi semua syarat untuk bepergian ke luar negeri. Mereka mengurus paspor dan melengkapi semua berkas administrasi seperti yang diatur pemerintah. Bahkan para TKI/TKW sudah mengetahui jenis pekerjaan yang hendak digeluti dan tempat di mana ia akan bekerja.
Apakah sebagai buruh perkebunan, pembantu rumah tangga atau pekerjaan lainnya, mereka sudah tahu sejak diberangkatkan oleh para manajemen perusahaan pengerah jasa tenaga kerja. Bahkan gajinya pun sudah diketahui.
Sedangkan TKI/TKW yang melewati jalur ilegal, menurut pria yang lahir di Bandung 18 Februari 1968 ini, umumnya menghadapi masalah. Selain menjadi korban bila dirazia oleh pemerintah setempat (terlebih di Malaysia), mereka juga dideportasi. Mereka itu bekerja dalam suasana tidak nyaman.
Mereka harus kucing-kucingan dengan aparat pemerintah setempat jika ingin keberadaannya aman. Kalau tidak ingin terkena razia, mereka juga harus pandai-pandai dalam bekerja, pandai-pandai meloloskan diri bila secara mendadak dilakukan operasi penertiban.
Berangkat dari faktor inilah, dalam setiap kesempatan, kami selalu meminta para calon TKI menaati seluruh prosedur dan mekanisme tentang rekrutmen dan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Lewat prosedur inilah pemerintah mengawasi dan bertanggung jawab atas keberadaan TKI itu.

Hingga kini, berapa banyak TKI yang bekerja di luar negeri? Dari jumlah itu, berapa banyak yang melewati pintu legal dan ilegal?

Secara keseluruhan, jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri sekitar enam juta orang. Jumlahnya cukup banyak dan dari totalitas itu, yang melewati pintu legal sekitar 4,3 juta orang. Selebihnya diidentifikasi melewati jalur ilegal.
TKI yang melewati jalur ilegal rata-rata menggunakan jasa calo. Para calo itu sangat lihai, sehingga tak sedikit TKI yang mempercayakan nasibnya kepada para calo tersebut. Ini juga merupakan bukti bahwa banyak informasi tentang bursa tenaga kerja di luar negeri, diperoleh TKI dari para calo.
Di daerah perbatasan, ada istilah yang disebut 'calo terbang'. Calo ini selalu terbang antarnegara untuk mengurusi visa/paspor para TKI/TKW. Jadi, kerjanya hanya terbang bolak-balik untuk mengurus kelengkapan administrasi para TKI/TKW, untuk memperpanjang paspor yang mungkin habis atau hampir habis masa berlakunya dan sebagainya. Nah, para calo ini kerap menjadi sumber masalah bagi tenaga kerja maupun pemerintah Indonesia.

Bagaimana rencana pemerintah menekan masalah TKI ilegal yang masih banyak di luar negeri? Banyak kalangan juga berpendapat bahwa pemerintah Indonesia gagal mengurangi jumlah TKI ilegal. Bagaimana tanggapan Anda?

Pemerintah sebenarnya sudah berusaha sekuat tenaga mengatasi masalah tersebut. Bahkan sebelum BNP2TKI terbentuk pun upaya itu sudah dilakukan secara maksimal. Dalam setahun terakhir, setelah lembaga ini dibentuk, usaha ini terus kami lakukan.
Memang untuk hal yang satu ini, tidak segampang membalik telapak tangan. Persoalannya cukup rumit, karena begitu banyak simpul yang menyebabkan para tenaga kerja cenderung menggunakan jalur-jalur ilegal untuk sampai di negera tujuan.
Tapi perlahan-lahan masalah ini kami atasi.
Jika ada kalangan yang berpendapat bahwa pemerintah gagal mengatasi masalah TKI ilegal, itu hak yang bersangkutan. Tapi perlu disampaikan bahwa hingga saat ini, pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga mengatasi masalah tersebut.
Hasilnya pun ada. Kalau pencapaiannya belum seperti yang diharapkan, itu tak bisa dielak. Karena, menangani masalah TKI ilegal tidak gampang. Ke depan pemerintah tentu punya banyak rencana, tidak semata mengatasi masalah TKI ilegal, tetapi lebih dari itu, bagaimana mempersiapkan mereka agar saat bertolak ke negara tujuan, mereka tak hanya mengandalkan tenaga tetapi juga keterampilan. Malah diharapkan mereka punya pengetahuan yang lebih atas pekerjaan yang akan digelutinya.

Seperti apa konkretnya?

Ada banyak hal yang akan kami lakukan. Pertama, memberikan pencerahan secara terus-menerus kepada para calon TKI tentang pentingnya memanfaatkan jalur legal demi keamanan dan kenyamanan selama bekerja di luar negeri. Upaya itu nantinya melalui banyak program.
Berikut, memberdayakan para calon TKI agar memiliki keterampilan tertentu sebelum ke luar negeri. Untuk hal ini, akan ada bantuan dana dari Pemerintah Australia, yang jumlahnya sekitar Rp 23 miliar. Dana ini akan dikucurkan untuk empat propinsi di Indonesia, yakni Nusa Tenggara Timur (NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Timur dan Jawa Barat. Empat propinsi ini merupakan daerah potensial dalam hal pengiriman tenaga kerja ke luar negeri.
Selain itu, pemerintah juga terus mengendus oknum pelaku yang selalu mempraktikan cara pintas bagi TKI ke luar negeri. Saat ini, sudah banyak perusahan pengerah jasa tenaga kerja Indonesia (PPJTKI) juga sudah diberi sanksi, karena menelantarkan para TKI/TKW atau melakukan rekruitmen yang tidak benar.
Bahkan lebih dari itu, ada PPJTKI yang izin usahanya dicabut, karena melanggar aturan, baik dalam merekrut TKI/TKW maupun terlambat menangani kasus yang dihadapi para TKI, terutama yang direkrutnya.
Sikap tegas lainnya, BNP2TKI juga membekukan banyak balai latihan kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari 181 BLK yang ada, 86 diantaranya atau 47 persen sudah ditertibkan karena tidak memenuhi syarat. Misalnya tidak punya infrastruktur dan tidak memiliki program yang baik.
BLK-BLK itu umumnya masuk kategori kurang dan buruk. Karena itu, manajemennya diberi kesempatan untuk memperbaikinya. Bagi BLK yang berkategori kurang, diberi waktu tiga bulan, sedangkan yang berkategori buruk, diberi waktu enam bulan. Sekali lagi, kami tidak diam menghadapi masalah yang dialami tenaga kerja Indonesia di luar negeri.

Dalam mengurus TKI, ada istilah supply and demand. Artinya ada pihak yang membutuhkan tenaga kerja, ada pihak yang menyuplai tenaga kerja. Bukankahhubungan timbal balik itu akan menjadikan Indonesia sebagai negara yang terus menerus didera masalah TKI?

Tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri itu adalah pahlawan. Mereka mendatangkan devisa yang sangat besar bagi bangsa. Bahwa ada hukum supply and demand dalam penempatan TKI, itu tak bisa dielak.
Tapi yang paling penting adalah bagaimana menyiapkan TKI secara baik, sehingga persoalan-persoalan yang pernah menimpa sesamanya, tak lagi terulang dan mendera nasib mereka. Cukup sudah kasus yang menimpa TKI, atau seperti yang dialami Nirmala Bonat.
Dan, pemerintah punya keinginan sangat kuat untuk itu. Yang dibutuhkan sekarang, adalah bagaimana caranya supaya semua komponen di negeri ini, baik PPJTKI, pemerintah daerah maupun unsur terkait lainnya, termasuk para calon TKI dan keluarganya, memahami secara baik dan benar, bahwa mencari pekerjaan di luar negeri melalui jalur ilegal adalah perbuatan yang tidak benar dan melanggar hukum.
Jadi, para calon TKI baik laki-laki maupun perempuan, mau tidak mau, suka atau tidak suka, harus melewati jalur resmi yang sudah disiapkan pemerintah. Dengan begitu, pemerintah dapat mengawasi keberadaan para TKI, selama berada dan bekerja di luar negeri.
Malah para calon TKI juga diberikan semacam tips oleh perusahan pengerah jasa tenaga kerja, jika sewaktu-waktu menghadapi masalah. Tips-tips itu dimaksudkan agar para calon TKI itu dapat mengetahui sejak dini hal-hal yang harus dilakukan bila diperlakukan secara tidak manusiawi. Begitu juga hal-hal yang harus dihindari selama bekerja. Jadi, ada banyak pesan yang dititipkan kepada para calon TKI. Semua itu untuk mencegah berbagai kemungkinan yang tidak diinginkan. (frans krowin)

Pos Kupang Minggu, 8 Juni 2008 halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda