Drs. John Manulangga, M.Ed


Tidak Perlu Kaget

Oleh wartawan Pos Kupang
Alfred Dama dan
Apolonia Dhiu


SUDAH dua tahun Drs. John Manulangga, M.Ed pensiun sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Selama duduk di bangku birokrasi, pria asal Sumba Barat Daya ini lebih banyak menangani dunia pendidikan bahkan hingga akhir kariernya di pemerintahan ia menjabat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) NTT.

Akhir jabatan di pemerintahan bukan berarti akhir berkecimpung dalam dunia pendidikan. Dalam usia yang lebih pantas menikmati masa tua, lulusan program magister education dari University of Arizona, Amerika Serikat, ini masih mengabdikan diri menjadi guru pada sebua lembaga pendidikan swasta yang menekankan mutu pendidikan yang berstandar internasional di Kupang. Ini dilakukan hanya untuk mendedikasikan diri membangun manusia NTT.


Namun pengumuan hasil Ujian Nasional (UN) Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sangat mengejutkan bagi semua komponen masyarakat NTT yang peduli dengan pendidikan. Namun bagi dia hal ini tidak perlu kaget karena sistem pengelolaan pendidikan NTT yang kurang baik.
Menurutnya, turunnya persentase mutu pendidikan tersebut harus disikapi serius bila NTT tidak mau tenggelam dalam masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang minim dan hal tersebut harus menjadi refleksi untuk menata kembali mutu pendidikan di NTT. Berikut perbicangan dengan Pos Kupang dengan pria berkaca mata ini, yang menemuinya, Senin (24/6/2008).

Kita baru saja mengetahui gambaran mutu pendidikan kita melalui hasil UN SMP dan SMA. Bagaimana anda melihat ini?
Saya sangat sedih. Saya melihat berita di media cetak dan elektronik, kelulusan SMP/SMA di NTT menurun drastis dan mengagetkan. Sementara SMK cukup meningkat. Ya, ini sudah terjadi. Tapi kalau kita boleh melihat kembali, semacam merefleksi kembali terhadap pengelola pendidikan kita, mestinya kita tidak terlalu kaget. Karena para pengelola pendidikan kita belum memperhatikan secara optimal berbagai faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan. Faktor-faktor itu bisa kita bagi dalam dua macam yakni faktor utama dan faktor penunjang. Faktor utama adalah jumlah guru. Kita tahu jumlah guru kita di NTT belum memenuhi kebutuhan sekolah. Masih banyak sekolah yang tidak memiliki guru yang cukup. Tetapi masalahnya kita belum menangani guru yang kurang, sementara lulusan yang ada di masyarakat banyak. Kedua, mutu guru. Mutu guru dalam arti kompetensi akademik, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi profesional sangat kurang.

Mengapa ada kesenjangan ini?

Mestinya kesenjangan ini bisa diatasi melalui program-program pelatihan yang merata dan menyeluruh dan juga melalui program sertifikasi dan peningkatan kualifikasi. Tetapi jumlahnya, sasarannya masih kurang. Selain itu, penyebaran guru, guru sudah kurang, tetapi ada sekolah yang gurunya menumpuk, sementara ada sekolah yang sangat kekurangan guru. Sehingga, banyak guru yang mengajar tidak sesuai kompetensi atau latar belakang pendidikan.

Bisakah dijelaskan secara konkret makdud anda?

Contoh, kita bandingkan saja kompetensi guru kita di NTT. Untuk tingkat SD paling parah, kira-kira hanya tiga persen saja yang menenuhi kualifikasi pendidikan sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. SMP hanya sekitar 25 persen dan SMA 50 persen dan selebihnya belum. Kondisi seperti ini hanya bisa dibantu jika program pelatihan guru intensif dilakukan. Apalagi program pelatihan guru tidak menjangkau semua guru. Kemudian, program-program terobosan kurang dilakukan. Misalnya, program Center MIPA, mudah-mudahan bisa dipertahankan dan dikembangkan dan disambut baik di tingkat kabupaten/kota, tidak hanya tingkat SMA tetapi juga SMP. Center MIPA (sejak tahun 2003) ini ada karena diskusi-diksusi dengan wartawan sehingga muncullah Center MIPA. Tetapi Center MIPA ini semakin lama semakin redup, mestinya dia semakin berkobar-kobar, bercahaya dan disambut di mana-mana. Selain itu, harus juga dikembangkan center-center lain, seperti bahasa Inggris, Bahasa Indonesia dan sebagainya.

Apakah masalah kita hanya kekurangan guru saja?

Selain guru yang menyebabkan rendahnya mutu kelulusan, proses pembelajaran di sekolah juga sangat mempengaruhi. Kalau guru sebagai input instrumental kurang, tetapi proses pembelajaran tidak efektif, maka hasil belajar siswa tidak banyak memberi harapan. Artinya, walaupun input kita kurang, tetapi proses pembelajaran kita di sekolah dikelola secara baik, saya yakin akan baik. Hal ini disebabkan oleh faktor kepemimpinan kepala sekolah. Kita jangan mengangkat kepala sekolah dengan orientasi tujuan. Banyak kepala sekolah yang diangkat karena ada tujuan. Kalau saya berjasa atas sesuatu pada pemimpin tertentu, maka saya akan dipromosi. Hal ini sering kurang diakui, tapi memang dirasakan. Selain itu, manajemen pendidikan yang berkaitan dengan kepemimpinan dalam pendidikan yang kurang responsif pada berbagai tuntutan peningkatan mutu. Kita pikir mengelola pendidikan seadanya, yang penting ada, padahal mengelola pendidikan utuh, yakni kepedulian, kompetensi, komitmen, ketelitian, kedisiplinan yang tinggi. Kita tidak bisa membangun pendidikan tanpa faktor-faktor ini. Kita akan segera tahu akibatnya bahwa hasilnya mutu siswa akan rendah yang tercermin pada perolehan nilai ujian dan persentase kelulusan. Selanjutnya, supporting atau fasilitas penunjang. Kita kurang perpustakaan, laboratorium, buku-buku untuk guru dan siswa, sementara partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan pendidikan juga rendah.

Bagaimana dengan para orangtua dalam mendukung pendidikan?
Ada keengganan orangtua untuk membeli buku untuk anaknya karena dipikir semua sudah disiapkan sekolah, semua sudah disiapkan pemerintah. Padahal belum semua disiapkan pemerintah. Saya kira pemerintah tidak menyiapkan segala sesuatu, sehingga dibutuhkan partisipasi masayarakat dan semua stakeholder sangat penting.
Menurut saya, mutu pendidikan ada di sekolah ketika proses belajar mengajar berlangsung dan di rumah ketika anak-anak belajar di bawah bimbingan orangtua. Sekarang bagaimana kualitas pembelajaran di sekolah dan kualitas pengawasan di bawah bimbingan orangtua untuk mendidik anak-anaknya. Selanjutnya, bagaimana kualitas pembinaan dan arahan dan koordinasi dari manajemen pendidikan mulai dari propinsi, kabupaten/kota sampai pada tingkat kecamatan. Ini harus efektif.

Apakah kesiapan kita saja yang kurang?

Saya melihat setiap tahun Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) RI mulai mengeluarkan standar kompetensi kelulusan (SKL). Saya kira menteri talah jauh- jauh hari telah memberikan rambu-rambu bahwa seorang siswa bisa lulus jenjang tertentu kalau dia menguasai kompetensi ini. Artinya, guru atau kepala sekolah harus bisa menjabarkan SKL dalam proses pembelajaran menjelang ujian nasional (UN). Proses pembelajaran harus terfokus, terpusat sehingga anak-anak dipersiapkan secara baik. Dan ini membutuhkan kecakapan dan pemahaman yang tuntas dan tidak sekadar ada orang yang mengelola pendidikan di sekolah, kecamatan, kabupaten/ kota, propinsi. Tetapi pemahamannya harus tuntas dan komprehensif. Kalau SKL tidak mendapat perhatian atau apa pun namanya, maka jelas anak-anak tidak dapat menjawab soal-soal dengan baik. Menurut saya, bukan terletak pada jumlah mata pelajaran yang diuji. Dulu ketika hanya tiga mata pelajaran, banyak yang ribut, oh hanya tiga yang diujikan secara nasional, sekarang menjadi enam. Lalu kita ribut lagi ini karena banyak. Ndak, Mendiknas merekam pendapat masyarakat, maka hanya tiga saja, matematika mewakili ilmu-ilmu eksata (natural sains), bahasa Indonesia mewakili ilmu sosial dan bahasa. Di ekonomi ada pelajaran ekonomi, tetapi kita mengeluh kenapa hanya tiga saja. Lalu kita "kembali ke laptop" yakni enam mata pelajaran. Menurut saya bukan banyaknya mata pelajaran, tetapi ketidaksiapan dan kekurangpedulian pengelola pendidikan. Kok propinsi lain juga tambah dari tiga mata pelajaran naik menjadi enam mata pelajaran, bukan hanya NTT saja. Kenapa SMK naik? Jadi di sini ada sesuatu yang perlu didiskusikan dan dibicarakan. Ini pelajaran berharga bagi kita yang perlu dianalisis. Tidak hanya Dinas P dan K Propinsi, tetapi dinas pendidikan kabupaten/kota dan pemerintah kabupaten/kota sebagai penyelenggara pendidikan. Kita bayangkan Kota Kupang banyak sekolah, banyak guru, banyak sarjana, sumber daya pendidikan banyak, tetapi lihat di mana peningkatannya? Berarti ada sesuatu yang hilang yang kita tidak sadari.

Apakah guru yang tidak mampu?
Menurut saya, jangan cepat menuduh dan mengkambinghitamkan guru semata, tetapi ada banyak faktor yang mempengaruhi. Kalau tidak, jangan harap UN tahun depan bisa naik bahkan malah akan menurun karena standar kelulusan juga dinaikkan. Standar kelulusan akan berhenti setalah mencapai 6,00 bahkan mungkin 6,5. Karena negara-negara ASEAN lainya meluluskan dengan SKL di atas 6. Bisa saja standar kelulusan kita terus dinaikkan dan kita tidak peduli dengan komponen yang mempengaruhi pendidikan, baik yang utama maupun penunjang. Apalagi tahun-tahun yang akan datang banyak guru yang pensiun. Guru pensiun akan sangat banyak, dan kita tidak sadari. Kalau satu kali pensiun sampai 10.000 orang, ini membutuhkan kerja sama dengan lembaga pendidikan yang menghasilkan guru. Berapa guru yang diperlukan. Kalau ini tidak terjembatani, begitu banyak guru yang pensiun, akan susah mencari guru. Jadi, kalau boleh dikatakan kita mendapatkan apa yang kita sudah bayar (you get what you put). Kalau kita membayar barang yang berkualitas, pasti akan dapat barang yang berkualitas juga. Seorang petani tidak bisa bekerja full, tidak akan mendapat tuaian yang besar. Selain itu, coba kita lihat organisasi pendidikan kita, beraneka ragam. Dan kita sadari bahwa organisasi tidak bisa memikul beban pengembangan pendidikan, bahkan akhir-akhir ini sudah mulai diisukan bahwa organisasi pendidikan itu subdin-subdin teknisnya sudah mulai digabung-gabungkan. Padahal sebelum digabungkan saja sangat sulit, pendidikan masih membutuhkan suport yang sangat besar. Saya khawatir ketika digabungkan banyak SDM yang tidak mampu memikul beban tugas yang begitu banyak. Dan ini implikasinya besar bagi kehidupan. Pada akhirnya kita semua malu, ketika pendidikan di NTT tidak membawa hasil yang menggembirakan.

Siswa yang tidak lulus UN ini bisa ikut jenjang informal melalui Ujian Nasional Kesetaraan. Bagaimana menurut Anda?
Saya pikir, pendidikan non formal memiliki sasaranya, tetapi kalau selalu mendapat limpahan, saya kira ini sudah membebankan pendidikan non formal. Kadang-kadang masyarakat kita memiliki pikiran yang keliru tentang pendidikan non formal atau ujian kesataraan, walaupun di undang-undang sudah jelas mengatakan bahwa lulusan kesetaraan setara dengan UN di pendidikan formal. Kadang masyarakat kita belum memahami secara mendalam. Saya tidak tahu persis berapa yang tidak lulus di NTT, tetapi saya kira lebih dari 50 persen.

Apakah hasil UN ini menggambarkan mutu pendidikan kita?

Jadi ini menyangkut mutu pengelolaan. Kalau sekolah merupakan suatu sistem, ada input siswa, ada instrumen (guru, sekolah, kurikulum, dana, aturan pendidikan, pengawas dan sebaginya, selain itu ada ada komite sekolah, orangtua dan pemerintah. Semua ini berproses dalam pembelajaran. Jadi kualitas proses juga ditentukan oleh kualitas input dan kualitas interaksi yang akan mendapatkan output. Jadi output yang didapatkan mencerminkan kualitas proses. Jadi kualitas proses pendidikan kita lemah dan tidak baik. Anak-anak NTT bukan tidak mampu, tetapi mereka tidak mendapatkan bekal yang cukup untuk menghadapi ujian nasional. Jadi bukan anak NTT merupakan kumpulan anak-anak tidak mampu, mereka brilian. Kita pernah dapat medali emas di bidang matematika. Saya khwatir itu hanya berhenti di tahun 2006, selanjutnya tidak ada lagi. Kita juga pernah dapat trans making pada tingkat SMK.

Ada daerah yang menerapkan pendidikan gratis, pendapat anda?
Saya balik bertanya, kalau pendidikan gratis menurut wartawan bagaimana. Saya bicara obyektif, mumpung pilkada sudah lewat. Kalian bisa analogi sendiri. Komponen pendidikan seorang siswa tidak kurang dari 20 komponen. Saya sebutkan, kalau seorang anak mau masuk sekolah apa yang dia perlukan. Baju seragam, buku, tas, alat tulis, uang pendaftaran, sumbangan pembangunan pendidikan (SPP), uang jajan, uang sekolah, uang Pramuka, uang OSIS, keterampilan, ulangan, foto kopi, transportasi. Banyak sekali komponen, bukan dia mau datang kosong saja. Jadi, konsep gratis harus dibedakan dua hal. Konsep gratis dari aspek teknis itu yang saya katakan tadi. Tetapi tema yang sama ini dalam pemahaman yang non teknis pendidikan, mungkin salah satu aspek saja misalnya pembayaran SPP sudah dipandang sebagai pendidikan gratis. Ini perbedaan persepsi yang besar, bagi pemahaman teknis yang gratis adalah komponen yang saya sebutkan tadi, tetapi pemahaman yang non teknis yang bersifat politis mungkin salah satu aspek atau beberapa aspek lain dianggap gratis.

Mengapa Anda kurang tertarik dengan konsep pendidikan gratis?
Sebenarnya pendidikan milik rakyat sehingga konsep membangun pendidikan adalah pendidikan berbasis masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendidikan sehingga bertanggung jawab terhadap pendidikan di sekitarnya. Pemerintah hanya sebagai fasilitator dan regulator. Proses pendidikan tetap berlangsung dalam koridor partisipasi masyarakat dan hal ini diatur dalam undang-undang 1945 yang sudah diamandemen dan UU Sisdiknas. Sehingga, paradigma yang harus dibangun adalah pendidikan yang berbasis masyarakat dan ini tidak boleh dicabut dari basisnya. Jika pemerintah mengambil alih proses pendidikan ini dari masyarakat, maka pendidikan kehilangan akar dan suatu saat bisa tercipta masyarakat yang masa bodoh terhadap perkembangan pendidikan di lingkungannya. Ini tidak boleh terjadi. Tentu saja kita sambut baik konsep pendidikan gratis, tetapi dalam pemahaman yang sangat khusus berkaitan dengan teknis pendidikan. Menurut saya, lebih pas adalah subsidi pada komponen-komponen biaya pendidikan karena tidak semua komponen pendidikan dibiayai. Jadi perlu subdisi, dan bantuan itu hanya diperuntukkan pada anak yang tidak mampu. Tidak bisa anaknya gubernur, wakil gubernur, DPRD, bupati, walikota disubsidi, anaknya kepala dinas disubsidi dan sebagainya. Ini hanya diperuntukkan pada anak yang tidak mampu. Ya, di sinilah terletak keadilan dalam pemberian bantuan. Ya, inilah pikiran saya. Tapi ide sekolah gratis perlu dijabarkan sehingga semua orang tahu. (*)


Masak sendiri PENGALAMAN sebagai mahasiswa yang harus mencari ilmu hingga keluar negeri memberi makna tersendiri bagi John Manulangga. Bahkan, untuk makan pun, ia harus memasak sendiri. Terpaksa mamasak untuk kebutuhan makan dan minum ini bukan katena tidak ada orang yang mau memasak, tetapi ingin berhemat apalagi hidup di negeri orang yang jauh dari keluarga.

John Manulangga yang harus tinggal di Arizona, Amerika Serikat tahun 1989 hingga 1990 memutuskan, selama tinggal di apartemen tidak memanfaatkan dana beasiswa untuk mendapatkan makanan di restoran. Dengan dana yang terbatas dan terpaksa harus hemat, ia dan beberapa temannya lebih banyak memasak untuk makan. "Biaya hidup di Amerika itu sangat tinggi, kalau kita makan di restoran dengan biaya 10 dolar, itu belum tentu kenyang. Tapi kalau masak sendiri dengan biaya satu dolar, kita sudah bisa makan kenyang. Jadi lebih baik kita masak sendiri saja, supaya lebih hemat,"jelasnya.

Salah satu pimpinan di Nusa Cendana International Plus School (NCIP) Kupang ini mengatakan banyak hal selain pendidikan formal yang dia petik dari negeri Paman Sam. Menurutnya, di Amerika Serikat, pemerintah sangat memperhatikan pendidikan dengan menerapkan standar kompetensi yang tinggi, baik bagi para guru maupun kurikulum. Bukan itu saja, untuk mendukung pelaksanaan pendidikan yang baik, pemerintah juga memberikan semua fasilitas penunjang pendidikan yang layak.

"Pemerintah Amerika sangat memperhatian pendidikan. Mereka sadar bahwa pembangunan sumber daya manusia sangat penting untuk memajukan negara. Berbagai kompetensi juga diterapkan untuk menjamin mutu pendidikan. Jadi tidak heran bila mereka selalu menjadi yang terbaik dalam dunia teknologi, sosial, ekonomi dan seni budaya," jelasnya.

Menurutnya, anak didik juga harus memiliki motivasi tinggi untuk maju, karena tanpa motivasi maka tidak mungkin harapan-harapan muluk akan tercapai. Ia mencontohkan, pada zaman Indonesia baru merdeka, tidak semua anak mendapat kesempatan belajar di sekolah. Mereka yang mendapat kesempatan juga harus berjuang dengan sistem sosial saat itu serta jarak sekolah dari rumah yang sangat jauh. Namun karena motivasi itu, lahir para pemimpin masa kini. Jadi para pemimpin masa depan juga harus memiliki motivasi tinggi. (alf)

Data diri
Nama : Drs. John Manulangga,M.Ed
Tempat Tanggal Lahir : Sumba Barat 16 Juni 1947
Jabatan Terakhir : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT
Aktivitas kini : Salah satu pengelola Nusa Cendana Internasinal Plus School (NCIPS) Kupang
Pendidikan : SD Masehi Werame-Sumba Barat (Kini Sumba Barat Daya)
SMP Kristen Waikabubak -Sumba Barat 1961 S1 FKIP Iniversitas Kristen Satya Wacana Salatiga tamat 1974
SMA Kristen Waikabubak-Sumba Barat, tamat tahun 1964
S2 Universuty Of Arizona, Amerika Serikat tamat 1989

Keluarga. Istri Betseba Hau Radja
Anak Gloria
Kristanto
November Oekumene
Grace


Pos Kupang, Minggu 29 Juni 2008, halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda