Drs. Johanes Depa, M.Si


Foto Pos Kupang/Alfred Dama

Kuat Hadapi Intimidasi dan Unjuk Rasa

PENGALAMAN sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi motivasi bagi Drs. John Depa untuk memilih kembali ke KPUD NTT.

Tugas berat yang tersedia diterima bukan tanpa risiko. Pengalaman selama menjadi anggota KPUD NTT saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Derah-Gubernur NTT tidak mungkin terlupakan. Dalam even tersebut, John Depa bersama empat rekan lainnya harus dihadapkan dengan keinginan masyarakat yang kuat sehingga melahirkan kompleksitas dalam tugas.

Aksi demo, intimidasi pun dirasakan oleh John Depa bersama rekan kerjanya. Namun kini, dosen Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) ini kembali menjalani tugas-tugas berat yang membuatnya merasa tertekan dan merasa tidak nyaman. Apalagi kini, ayah satu anak ini mendapat kepercayaan dari teman- temannya sebagai ketua KPUD NTT.


Menurutnya, tugas yang diemban saat ini sebagai Ketua KPUD NTT merupakan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Karena itu sudah menjadi kewajibannya dalam menjaga dan mengemban tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan. Di sisi lain, sebagai pengajar, ada keinginan dari John Depa untuk kembali ke kampus. Menjadi anggota dan Ketua KPUD juga merupakan proses pembelajaran yang nantinya akan diterapkan di kampus Unwira.
Berikut petikan perbincangan Pos Kupang dengan John Depa.

Anda sudah lima tahun menjadi anggota KPUD NTT, saat ini Anda terpilih lagi bahkan menjadi ketua KPUD. Apa yang Anda inginkan dari tugas ini?
Bagi saya ini adalah sebua tanggung jawab yang dipercayakan kepada saya sehingga saya harus bisa menjaga kepercayaan mereka. Lalu yang kedua, kepada bangsa ini dan pemerintah yang sudah bisa memberikan suatu kepercayaan kepada saya supaya bisa melaksanakan ini. Apa yang saya lakukan selama ini adalah sesuai dengan kemampuan saya dan itulah kemampuan yang saya miliki dan masih banyak keterbatasan yang bisa saya berikan dalam tugas ini. Tidak ada pemikiran lain bahwa kita mau mempromosi diri untuk masa jabatan yang sudah ada, komitmennya terutama kontes Pemilu yang sedang sehingga tugas kami berakhir tanggal 23 Mei 2008 dan diperpanjang hingga Bulan September karena Pemilihan Gubernur NTT, itu tahapan Pemilu 2009 sudah berjalan hingga 40 persen. Pada tahap itu, kita juga mengikuti pentahapan dalam seleksi anggota KPUD dan KPU menetapkan kita sebagai anggota, bagi saya ini semata-mata hanya kepercayaan saja. Lima tahun sudah dipercaya dan ditambah lima tahun lagi diberi kepercayaan lagi sehingga total yang harus saya jalani adalah 10 tahun, ini adalah kontrak yang harus dilaksanakan atas dasar kepercayaan. Saya kira konsekuensi adalah tumbu tanggung jawab yang lebih berat. Jadi terlepas posisinya sebagai anggota atau ketua apabila dipercayakan lagi maka itu bukan hal yang mudah. Karena biar bagaimanapun juga, harapan publik ada peningkatan kualitas pelaksanaan Pemilu, kalau sebelumnya tingkat partisipasi 50 maka kali ini harus naik, tidak boleh turun. Itu yang saya beratnya disitu. Sehingga rasa kepercayaan yang diberikan tapi diikuti dengan tanggung jawab yang berat.
Itu yang pertama, yang kedua kita sebenanya dihadapkan pada kompleksitas kelembagaan yang berbeda, jadi kita dulu semata- mata sebagai penyelenggara Pemilu Nasional yakni legislatif dan pemilu presiden, sesuatu itu kita ditambah dengan tugas khusus yaitu Pemilihan Kepala Daerah. Sekarang sudah rejim pemilu jadi kita harus mengkoordinasi banyak pemilu baik pemilu legislatif, pemilu presiden, pemulu gubernur ditambah lagi pemilu kepala daerah di daerah-daerah. Belum lagi ada tugas-tugas kelembagan yang dilaksanakan secara bersamaan. Misalnya terjadi proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR, selain itu ada kabupaten pemekaran baru itu harus ada tanggung jawab pengisian anggota. Dan, periode lalu menurut pengalaman pribadi pekerjaan yang paling berat adalah mengisian keanggotaan DPRD tiga kabapetn baru pertam Sumba Tengah, Sumba Barat Daya dan Nagekeo. Menurut itu paling berat. Tapi akhirnya kita mengakhiri secara gemilang dan KPUD juga memberikan apresisasi kepada jajaran KPUD NTT yang bisa menyelesaikan itu, karena lebih baik dibandingkan dengan kasus pengisian keanggotaan dewan di tempat-tempat lain.

Apa yang mendorong Anda memutuskan aktif di KPUD NTT lagi?
Pertanyaan ini sama saat fit and propertes lalu, ini pertanyaan klasik tapi cukup mendasar. Pertama , saya ini orang akademik, dengan basis akademik, kedua saya juga belajar dengan disiplin ilmu yang belajar dekat-dekat dengan pengelolaan kerja kelembagaan KPU, seperti manajemen pemerintah, manajemen politik jadi ada satu dorongan yang sangat kuat dalam diri saya bahwa saya harus berbuat lebih apalabila diberi kepercayaan. Saya bersyukur sekali sebagai orang yang direkrut pada generasi pertama itu, dimana kami setelah melihat kondisi kami maka kami mencoba mengawinkan beberapa kekuatan yang ada dalam diri anggota yaitu kekuatan yang harus muncul dari dunia akademik yakni kekuatan pengelolaan konsepsi-konsepsi, kedua kekuatan dari para praktisi yang terlibat dalam LSM dan kami yang lalu itu banyak sekali, tiga orang itu dari LSM terus ada kekuatan lagi yang kita timbah dari pengalaman mengelola media. Jadi tiga kekuatan itu menghasilkan sinergi bagus.

Melihat pengalaman sebelumnya baik di KPU pusat atau KPU di daerah lain dimana dalam manajemen, KPU ini disorot karena kesalahan pengelolan keuangan dan korupsi. Lalu, KPU juga sering menjadi tempat unjuk rasa dan sebagainya. Apakah Anda tidak kuatir masalah-masalah itu bisa juga Anda alami?
Sebenarnya kekhwatiran sebagai manusa sah-sah saja, publik juga harus bisa menerima bahwa penyikapan-penyikapan dalam bentuk reaksi dari publik dalam bentuk apapun itu harus dilihat secara wajar dalam arti sesuai dengan kewenangan. Misalnya dalam pengelolaan sumber daya. Sumber daya organisasi ini ada dan dalam UU, KPUD itu tidak punya kewenangan dalam mengelola keuangan jadi kita mengelola subtansi kepemiluannya dan dia harus disuport dengan pengelola sumber daya, siapa? ya sekertariat dibawa komando sekertaris. Ini yang pelan-pelan kita mulai geser kewenangan itu mereka yang harus mensuport kita sehingga kecemasan terhadap kemunhkinan kita masuk dalam lingkaran pengelolaan yang berdampak pada misalnya ada penyalagunaan itu tidak mungkin karena kita harus tahu kewenangan substansi kewenangan kita. Kedua dalam benuk demo dan sebagainya saya piker itu tantangan untuk kita jug. Jadi tekanan kita pada substansi kepemilian maka kita harus lebih kuat mengembangkan bentuk-bentuk kerja kelembagaan untuk mempertanggung jawabkan.

Anda menyinggung kewenangan KPU sesuai UU, apa saja kewenangan yang anda maksudkan?
Dalam UU No 22 Tahun 2007 ini, KPU Propinsi berada di tengah-tengah struktur kelembagaan KPU, jadi dia keatas dalam rangka untuk meyampaikan atau mengkoordinir hal-hal yang perlu disampaikan keatas tapi dia juga dia kebawa. Jadi dalam UU No 22 ini hirarkis sekali, jadi kita harus mampu mengimplementasikan dengan baik, katakan begini ada permasalahan di KPU kabupaten kota, itu KPU Propinsi harus mampu mengkoordinir untuk memecahkan masalah, kalau misalnya ada hal-hal yang tidak bisa diselesaikan maka dia bisa koordinasikan ke atas. Belum lagi kita kalau dari atas itu ada perintah melaksanakan tigas atau kita harus mengkoordinir kebawa. Jadi posisi tengah yang harus bisa dijalalankan secara baik.

Terus yang sering menjadi masalah KPU di kabupaten hamper semua sama. Banyak pemilih yang tidak terakomodir dalam Pilkada dan mengapa bisa terjadi masalah seperti ini?
Ini merupakan satu rentetan pengelolaan penetapan pemilihan yang kait mengkait . Pertama itu berdasarkan UU kependudukan. Data penduduk potensial pemilih itu tidak dikelola oleh KPU. Tapi dia dikelola oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah dalan negri perpanjang tangannya adalah pemerintah daerah. Kita menerima data DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih). Dalam data DP4 itu disebutkan KPU misalnya pada musik Pemilu tertentu hanya mempunyai kewajiban memutakhirkan
dalam arti misalnya melihat jangan sampai ada duplikasi dan sebagainya. Sesudah itu kedua setelah dia muntakirkan, proses penetapan setelah itu diumumkan oleh PPS yang dibantu oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Jadi dengan pola stesel aktif
dimana pemilih yang harus aktif, misalnya kita dapat input 100 di TPS tertentu terus kita bagi empat TPS masing-masing TPS 25 pemilih. Itu diumumkan kalau tidak ada kerja sama yang kuat dari pemilih untuk datang maka 100 tetap 100, tidak akan tambah. Ini yang menjadi persoalan, jadi kalau kita diberi kewenangan dengan pola stesel pasif atau pemilih kita datangi mungkin bisa tuntas. Menurut saya selama arah pengaturan dalam perundang-undangan kita seperti itu, ini membutuhkan suatu proses kerja sama yang kuat. Jadi kita tidak bisa melimpahkan semata-mata pada penyelenggara.

Nyatanya, KPU yang sering didemo?
Karana oleh public melihat KPU sebagai pihak penyelenggara bertanggung jawab menetapkan pemilih. Orangkan tidak pernah tahu bahwa proses penetapan itu banyak sekali campur tangan dari pihak yang terkait sehingga optimalisasi menurut saya ini menjadi suatu pekerjaan bersama. Jadi misalnya DP 4 mendekati 100 atau 90%. Kita hanya perlu tambah naiknya menjadi 99. Tapi kalu misalnya DP4 50 total pemilih potensial maka jangan mengharapkan penyelenggara mendongkrak 50 sisanya. Itu pertama dari segi kewenangan dan kedua dari segi sumberdaya.

Ketika KPU didesam menetapkan semua penduduk yang memiliki KTP daerah tersebut menjadi pemilih tetap, apakah itu tidak menyalahi aturan?
Jadi begini, kalau misalnya hanya sekedar mau menampung mereka yang mempunyai hak pilih untuk menjadi hak pemilih ini ada keterkaitan dengan logistik. KPU ini bekerja dengan kewenangan, karena kewenangannya itu logistik diadakan sesuai dengan jumlah pemilih. Jadi pada suatu ketika dipaksa sedemikian rupa ya dia dengan tahu dan mau melanggara UU itu menjadi persoalan kita. Dari sisi manajerial pengelolaan Pemilu tidak bisa dengan cara begitu, begutu ada pemilu kita langsung mengakomodir, bagaimana dengan kaitannya sumber daya- sumber daya yang lain. Tidak semua itu yang bisa kita bayangkan, jadi proses itu harus sesuai dengan dan dikelola secara baik.

Pada Pilkada Gubernur lalu, ada insu bahkan informasi mengenai ada sejumlah oknum anggota KPUD NTT yang "bermain" untuk paker tertentu. Pelajaran apa yang anda tarik dari hal ini?
Ini semua merupakan proses pembuataa keputusa dalam tahap pleno(forum pembuatan keputusan). Jadi saya lihat sepanjang pleno dia berjalan diatas rel aturan yang ada maka public juga bisa percaya bahwa kami sudah melakukan yang terbaik. Dan dari proses Pilgub yang lalu sebenarnya sebagai orang yang terlibat langsung dalam preses pembuatan keputusan terutama pencalonan saya melihat sudah berjalan seperti biasa berjanji untuk jalani. Banyak sekali yang bisa kita pakai untuk takaran untuk menilai itu sudah berjalan sesuai aturan. Kita lihat ukuran pertama, kan proses ini akhirnya di bawa ke pengadilan dan fakta dimenangkan oleh KPU. Kedua, Depdagri dalam hal ini menterai dalam negeri yang mempunyai kewenangan secara cermat melihat persoalan-persoalan itu akhirnya juga menetapkan hari pengumuamn hari pengumuman pemungutan suara dari tanggal 9 ke tanggal 14. Jadi dua indikasi ini saja memudahkan kita melihat dan publik juga sudah mulai bergeser arah pikiran kita jadi kita tidak masuk dalam suasana duga menduga tapi ini realita-realita yang bisa kita capai bersama. Jadi saya kita pembelajaran yang lalu itu disitu, jadi tidak ada sesuatu yang lain selain pertimbangan-pertimbangan peratiran perundang-undangan. Sehingga kalau ada yang bilang kita itu ikut bermain apalagi disogok, saya kira itu sangat jauh sekali. Kalau kita disogok itu saya pikir ada dua pihak yang harus dilihat pertama mereka yang menyogok kita, apakah dia punya uang sebanyak itu, mau kasih ke individu Jhon Depa ini, terus dengan kasih itu apakah nanti gola, tentu tidak. Yang kedua, dari sisi yang menerima, kita juga puya nurani misalnya saya dengan dorongan menguasai meteri terus menerima saya pulang ke kampus, hidup saya akan berkepanjanga tidak nyaman.


Pengalaman pribadi anda saat Pilgub. Apakah merasa pernah diintimidasi, diteror sehingga meimbulkan ketakutan atau rasa tidak aman?
Kalau intimidasi bertelpon saya kira dalam batas yang wajar. Apakah SMS atau telpon langsung, yang mungkin agak terganggu batin kita pada waktu demo dalam rentangan waktu cukup panjang, intesitasnya tinggi dalam sehari jusa bisa berapa kali. Selain demo kita juga banyak sekali melakukan pertemuan dialogis dengan mereka itu juga menyita begitu banyak sumber daya pribadi. Jadi perasaan dan segala macam itu berat. Tapi akhirnya juga dilalui. Tapi saya pada waktu itu hanya punya tekad bahwa menyampaikan apa adanya. Nurani saya sudah mengatakan bahwa saya sudah berkeputusan begitu yaitu mengatakan apa adanya dengan tenang. Dan, syukur bisa tuntas. Tapi ada satu ketakutan ketakuran juga waktu itu kalau kita tidak mengakhiri proses Pilgub ini dengan baik maka hancur semua. Sehingga waktu itu saya orang pertama di KPU ini yang sedidkit menggugah kebersamaan 5 orang itu. Kita menjaga katup penyelamatan kita terakhir perhitungan suara. Artinya pilihan rakyat di tingkat paling bahwa itu jumlah 100 maka dia harus dibawa sampai tingkat final harus tetap 100, tidak boleh bertambah menjadi 101 atau dia berkurang dan syukur tekat bersama itu terwujud. Dan pada akhirnya saya piker-pikr katup penyelamatan terakhir yakni pemungutan suara, tetap mulus sampai akhirnya.

Dalam situasi itu, bagaiman sikap keluarga. Apakah juga merasa tertekan?
Saya akui mereka merasa tertekan dan itu harus diakui. Metreka juga saksikan melalui media, layer kaca, koran dan yang deceritakan orang yang menyaksikan itu dan itu wajar-wajar saja, .karena kita percaya kita sudah bekerja secara benar. Saya kira misalnya kita bekerja tidak benar hari inikan saya tidak duduk disini. Karena KPU juga menilai secara wajar. Bukan berarti juga mereka yang tidak menjadi anggata itu tidak mengerti dalam arti ada representasi dari yang lama diperceyakan kepada yamg baru. Kita juga harus optimis bahwa kita tidak terlalu buruk.

Tadi anda mengatakan menjadi anggota KPU mengabdikan diri tapi bagi seorang pendidik apakah ada kerinduan kembali ke kampus?
Saya memang bulan-bulan terakhir itu perhatian saya kembali ke kampus biasa pakai dosen yang di Fisip itu, apalagi saya dosen awal sejak Fisip Unwira berdiri. Harus ada kepuasan tersendiri bahwa apa yang saya mimpi dulu kalau bisa berbagai konsepsi yang saya coba belajar itu dan supaya bisa diperaktekan dan sudah syukur terjadi
dan berjalan, seperti dari sisi membangun manajemen, dari sisi pengelolaan masalah politik sudah kerjakan tapi pad akhirnya ada sinyal kepercayaan baru yang diberikan oleh KPU terus kita aresponses dengan memberanikan diri masuk dalam proses itu akhirnya sampai disini. Tapi sebenarnya sebagai orang kampus itu, kita tidak bekiprah sebagai akademis khusus di dalam ruang kelas tidak. Disini harus juga begitu. Seperti yang tadi saya bilang saya harus cukup tertantang dengan kekuatan konsepsional dalam berkiprah sebagai anggota KPU.

Dari pengalaman anda selama lima tahun menjadi anggota KPU NTT, apakah anda melihat apakah ada kemajuan dalam pengetahuan berdemokrasi di NTT?
Sebenarnya banyak sekali ukuran yang harus kita pakai yang pertama itu kita lihat dari indikasi atau indikator dimana semua pihak yang bermain dalam proses demokrasi itu harus bisa juga sampai tingkatan menghormati kekalahan bukan menghormati pemenang. Dan saya liha indikasi yang cukup bagus itu kita capai dalam pemilu gubernur. Kan ada tiga pasang calon Gubernut NTT, dua pasang calon mampu menerima kekalahannya dan menghormati pemenangannya yang diperoleh oleh pasangan lainya. Itu saya mulai berpikir apakah ada perubahan yang kita capai. Itu proses belajar yang cukup panjang. Kita mulai dengan Pemilu Nasional, setelah itu ada Pilkada yang mulai juni 2005 dan sebagainya, tapi akhirnya juga saya mulai pesimis karena muncul juga gejolak baru di kabupatan yang sebenarnya sangat bertolak belakang dengan apa yang sudah kita capai. Kita lihat penyelesaian masalah di rote padahal sebenarnya masalah itu diselesaikan secara hokum. Jadi katakana ada manipulasi calon politik dari pasangan siapapun maka pihak yang terkait akan terampas. Ke polisi dan diproses sampai pengadilan. Dan, itu bisa diganti. Jadi itu menurut saya model-model penyelesaian kalau tidak dikontrol belum cukup memperlihatkan kemajuan itu.
Apa upaya untuk 5 tahun kedepan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan?
Saya kira yang pertama tatanan kelembagaan. Jadi kalu kita sudah generasi ke-2 ini pelayanan kelembagaan tadi sekitar 50, kedepan semua jaaran KPU harus berpikir bagaimana mencapai 100. Tantangan kedua kita saya kira harapan masyarakatkan masih tinggi terhadap pelayanan kelembaggan kita jadi kalau dulu orang hanya menggantungkan harapan kepada pemilu nasional jalan baik tapi sekarang justru ada dimensi baru yang harus ditata harapan baru masyarakat. (alfred dama/apolonia dhiu)


Dibentuk di Seminari Mataloko


KEMAMPUAN mengelola manajemen dan menjadi pemimpin tidak terlepas dari proses pendidikan panjang yang dilalui seseorang. Demikian juga dengan Jhon Depa. Kemampuannya dalam berorganisasi dan memanaj suatu kegiayan tidak terlepas dari sejara pendidikan yang dilaluinya. Baginya, seminari St. Yohanes Berecmans-Mataloko. "Saya didik selama tujuh tahun di seminari Mataloko, itu yang memberi kekuatan tersendiri dalam perjalanan hidup saya. Jadi saya angkatan terakhir yang sampai kelas tujuh. Jadi selama tujuh tahun, keseluruhan potensi diri dikembangkan di seminari ini. Sedangkan perguruan tinggi itu hanya memperkuat saja, tapi yang paling banyak yaitiu di seminari ini. Jadi saya merasa sangat bersyukur menempuh pendidikan disana," jelas suami dari Dra. Paulina Bibiana ini.
Pria yang menghabiskan waktu luang dengan menonton televisi dan membaca buku ini mengatakan banyak hal yang bisa diambil selama seseorang dalam taraf pendidikan. Dan itu pula ang dia lakoni selama menjadi siswa seminari. Menurutnya, pendidikan seminari Mataloko sedemikian keras dan disiplin. Pendidikan yang demikian tersebutlah yang bisa menghasilan manusia- manusia yang berkualitas. Sehingga menjadi salah satu alumni dari lembaga pendidikan di Kabupaten Ngada. Masa-masa di seminari ini pun selalu dikenang dalam setiap renungan masa lalunya. "Setiap saya kali saya naik pesawat, selalu saya ingat masa-masa saya sekolah di seminari dulu. Menurut saya, seminari itu memberi arti yang luar biasa bagi saya. Jadi seminari ini yang mengembangkan potensi yang sangat kuat," jelas Jhon.
Menurutnya, pendidikan di Seminari Mataloko tersebut menjadi dasar dalam dirinya untuk menempu pendidikan selanjutnya. Dan, semua jenjang pendidikan yang ia lewati dirasakan lancar sebab telah memiliki dasar-dasar dari seminari Mataloko. (alf)


Data diri

Nama : Drs. Johanes Depa
Tempat Tanggal Lahir : 16 November 1956
Jabatan : Ketua KPUD NTT
Pendidikan : SD Boawae Tamat 1970
Seminari Mataloko 1970-1976
Sarjana Muda Undana 1981
S1 Universitas Brawijawa (FISIP) 1984
S2 Inversitas Indonesia (Ilmu Administasi Negara) 1991
Istri : Paulina Bibiana, SE, M.Si
Anak : Hendrikus


Pos Kupang, Minggu 16 November 2008, halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda