Sri Sultan Hamengku Buwono X


POS KUPANG/MAXI MARHO
HADIRI SEMINAR--Sri Sultan Hamengku Buwono X (kedua dari kiri) dan Gusti Kanjeng Ratu Hemas bersama Wakil Gubernur NTT, Ir. Esthon Foenay, M.Si, ketika menghadiri seminar bertajuk, "Konstitusi, Pancasila versus Penyeragaman Budaya," di Aula El Tari-Kupang, Kamis (27/11/2008). Seminar ini diselenggarakan Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBT).


Membiakkan Multikulturalisme

SRI Sultan Hamengku Buwono X dengan Keraton Yogyakarta-nya, diakui berbagai pihak, memang fenomenal. Kedekatannya dengan rakyat, dan kepercayaan rakyat terhadapnya, telah menjadi ciri khas yang melekat erat.
Jejak langkah yang dilaluinya sejak diangkat sebagai Sultan Hamengku Buwono X pada 7 Maret 1989 dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di tahun 1998, telah ikut mengukir kelahiran sejarah reformasi di Indonesia.

Bersama Gus Dur, Megawati dan Amien Rais, Sri Sultan menjadi tokoh yang selalu diperhitungkan. Legitimasi mereka berempat sebagai tokoh-tokoh yang dipercaya rakyat bahkan melebihi legitimasi yang dimiliki lembaga formal seperti DPR.
Ketika akhirnya Gus Dur, Megawati maupun Amien Rais memperoleh 'jatah' kekuasaan di tingkat pusat, Sri Sultan tinggal menjadi satu-satunya anggota Deklarasi Ciganjur yang tak ikut larut dalam perebutan kekuasaan tingkat nasional.

Namun, saat para tokoh Ciganjur itu 'pecah' dan saling menghujat, hingga sempat menimbulkan gejolak politik di Tanah Air, Sri Sultan kembali tampil ke permukaan.
Sosoknya yang dikenal ''netral'' di antara berbagai kepentingan partai politik dan pemerintahan, membuat ia mampu mempertemukan tokoh-tokoh Ciganjur, plus Akbar Tandjung, pada 1 Agustus 2000 di Keraton Yogyakarta.


Nama Sri Sultan Hamengku Buwono X sampai saat ini selalu berada di urutan teratas dalam setiap jajak pendapat calon presiden yang dilakukan berbagai lembaga survai di Indonesia. Data terakhir, Selasa (9/9/2008), Centre for Electoral Reform (Cetro) menempatkan Sri Sultan Hamengku Buwono X di urutan pertama calon presiden dari Partai Golkar.


Ketika berkunjung ke Kupang, Sri Sultan secara terangan-terangan menerima 'pinangan' dari sejumlah komponen di Tanah Air, termasuk dari NTT, untuk menjadi Calon Presiden (Capres) dan bertarung pada Pilpres 2009 mendatang. Apa motivasinya? Mencari kekuasaan? Berikut penuturan Raja Yogyakarta ini ketika tampil memberikan orasi politik dan jumpa pers di Aula El Tari-Kupang, Rabu (26/11), dan Kamis (27/11/2008). Wartawan Pos Kupang, Benny Dasman, yang menghadiri orasi dan jumpa pers tersebut menuliskannya untuk Anda.


APLAUS menggema di Aula El Tari-Kupang ketika Sri Sultan Hamengku Buwono X menyuarakan kalimat ini. "Kekuasaan bagiku bukan merupakan tujuan utama dalam berpolitik. Politik hanyalah sebuah sarana untuk melayani rakyat banyak. Pemimpin bukanlah untuk dikejar atau dicari, karena pemimpin haruslah mengabdi kepada masyarakat."

Ini secuil pandangannya soal Indonesia masa depan. Bernas, berisi, menggelitik. Menantang arus ketika kebanyakan elit menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk berkuasa, melegitimasi kekuasaan dan mempertahankannya.
Berpolitik untuk melayani adalah sikap dasar pelayanan dalam Keraton Yogyakarta. Sri Sultan tidak meninggalkan sikap luhur ini tatkala mengabdi di arena politik dan pemerintahan yang lebih luas. "Ini sikap keraton. Tak mungkin saya tinggalkan," kata Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Berpolitik untuk berkuasa telah tampil sebagai virus yang mematikan tatkala angin reformasi mulai berhembus di persada ini. Sepuluh tahun tak berjalan sesuai harapan. Sri Sultan menawarkan agar Indonesia direstorasi. "Selama sepuluh tahun reformasi belum berjalan sesuai harapan. Karena itu, saya tawarkan agar Indonesia direstorasi," tegasnya.

Sri Sultan mengaku, dirinya adalah salah tokoh yang turut menjadi deklarator Ciganjur bersama Amien Rais, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Megawati Soekarnoputri. "Saat itu kita berjuang untuk mereformasi negeri ini. Namun, reformasi yang diidamkan tak berjalan dengan baik," ujarnya.

Kalau dulu mempersandingkan kata 'bangsa' dan 'negara' belum bisa terbayangkan bagaimana wujudnya. Namun, saat ini, dengan begitu mudahnya orang mengucapkan ungkapan 'demi kehidupan berbangsa dan bernegara' seakan tiada soal di antara keduanya. Bila menukik ke dalam sejarah, maka akan terasa bahwa 'bangsa' dan 'kebangsaan', baik dalam dirinya sendiri maupun dalam hubungannya dengan 'negara', ternyata dalam reformasi terkandung banyak masalah.


Bahkan sekarang, begitu banyak daerah yang ingin melepaskan diri dari induknya, menjadi propinsi atau kabupaten baru, dan banyaknya permasalahan bangsa yang tak kunjung ada solusinya, terasakan bahwa ke-Indonesia-an kita memang perlu dirajut kembali.

Menurut Sri Sultan, masyarakat Indonesia masa kini, sesungguhnya bukan lagi konstruksi pluralisme tradisional suku, agama, atau ras, tetapi konstruksi neo-pluralisme. Artinya, struktur kemajemukan masyarakat saat ini tidak lagi bersifat massa, tetapi makin spesifik, terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil atau neo-tribal. Dengan demikian peta pluralisme menjadi demikian kompleks dan menjadi semakin terfragmentasi.

"Keberagaman justru cenderung menyempit, mengkristal dalam kelompok, dan dimaknai sebatas prinsip, bahwa orang lain tidaklah lebih baik dari kelompoknya sendiri. Pendapat ini mempertegas pendapat Clifford Geertz tentang sulitnya melukiskan anatomi Indonesia, karena begitu kompleks dan serba multinya unsur yang bersenyawa," ucap Sri Sultan ketika menyitir kembali tulisannya dalam buku, "Merajut Kembali ke-Indonesia-an Kita."

Sementara, rajutan historis dan ideologis dari pluralisme tidak tumbuh dengan baik, sehingga ke-Indonesia-an yang terbentuk pun belum sepenuhnya utuh. Meminjam istilah Max Lane, Indonesia adalah bangsa yang belum selesai.

"Atau, jika merujuk Benedict Anderson, bangsa Indonesia adalah sesuatu yang baru terbayang, imagined. Akibatnya, seperti yang tampil saat ini, bangsa Indonesia terkotak-kotak sehingga identitas ke-Indonesiaannya pun rapuh," ungkap Sultan.
Politik identitas dalam format identitas suku, daerah dan agama, kata Sultan, mudah menguat, yang bisa dilihat misalnya, dalam istilah 'putra daerah.' Bahkan tuntutan pemekaran daerah pun sering dipicu oleh menguatnya politik identitas.

"Jika hal tersebut tidak berhasil didayagunakan menjadi modal sosial, maka kemajemukan bangsa bukan saja tidak akan memberikan kontribusi apapun bagi pembentukan ke-Indonesia-an, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi stabilitas dan eksistensi Republik," jelas Sultan.

Untuk itu, kata Sultan, agar hal tersebut tidak terjadi, dan sebaliknya, agar keragaman bangsa dapat memberikan kontribusi signifikan bagi konsolidasi ke-Indonesia-an, maka mimpi bersama tentang ke-Indonesia-an harus diciptakan. "Karena, menurut Daniel Dhakidae, tidak pernah bisa dikatakan suatu bangsa itu 'lahir', namun 'hadir' dalam sebuah proses 'formasi' sebagai suatu 'histrical being," tandasnya.


Wasiat Sang Ayah
Dalam pertemuan khusus yang dihadiri sejumlah tokoh masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), Uskup Agung Kupang, Mgr. Petrus Turang; Ketua MUI NTT, Abdul Kadir Makarim, serta Walikota Kupang, Daniel Adoe, Sri Sultan banyak berkisah tentang sejumlah wasiat yang ditinggalkan ayahnya, Sri Sultan Hamengku Bowono IX. Dalam pengakuannya, Sri Sultan mengatakan bahwa ayahanda lebih memilih diam selama Indonesia berada dalam genggaman pemerintahan Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto.

"Ayahku memilih diam hanya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi ia menyadari bahwa diam itu tidak baik karena dua rezim kekuasaan itu telah membawa Indonesia ke arah yang lebih buruk yang terlihat dari terus meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran," ujarnya.

Atas dasar itu, kata Sultan, sebelum ayahnya menghembuskan nafas terakhir, ia meminta dirinya untuk lebih berani mengatakan bahwa benar adalah benar dan salah adalah salah guna membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Dalam hubungan dengan itu, selama menjalankan tugas sebagai Gubernur DI Yogyakarta, Sultan selaku kepala pemerintah tidak mau berurusan dengan proyek karena akan memunculkan hal-hal yang tidak baik di balik urusan tersebut.
"Bagaimana rakyat menilai saya jika kemudian terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari urusan proyek pemerintahan tersebut. Saya tidak mau rakyat Yogyakarta meninggalkan Keraton hanya karena ulah seorang Sultan yang selama ini menjadi panutan rakyat," katanya.

Atas dasar itu, Sri Sultan akan terus mengemban amanat tersebut jika kelak rakyat menghendaki dirinya menjadi presiden pada pemilu presiden 2009 mendatang. "Kekuasaan bukanlah tujuan saya, tetapi lebih dari itu hanyalah sarana untuk melayani kepentingan rakyat banyak tanpa membedakan suku dan agama serta golongan dan warna kulit," katanya disambut aplaus para undangan.


Konstitusi Lemah
Sri Sultan Hamengku Buwono X pun mengagumi Indonesia sebagai negeri mahakaya. Kekayaan alam melimpah. Tapi, apa lacur, rakyat di negeri ini, belum banyak menikmatinya. Tetap melarat. Mengapa itu terjadi?

Sri Sultan menemukan jawabannya. Bahwa kekayaan alam Indonesia dengan mudah dinikmati oleh negara lain dengan dalih investasi, karena konstitusi negara sangat lemah dalam mengatur kekayaan alam untuk kemakmuran rakyatnya.
Dalam konstitusi negara, baik itu UUD 1945 atau UU Migas, Sri Sultan mengaku tak pernah menemukan satu butir pasal pun yang mengatur soal kekuasaan negara dalam melindungi kekayaan alam untuk kemakmuran rakyatnya.

Lemahnya konstitusi negara tersebut, diakui Sri Sultan, membuat para investor asing dengan mudah menyedot kekayaan alam Indonesia ke negaranya kemudian melakukan transaksi di luar negeri dengan pejabat Indonesia untuk mendapatkan "fee".

"Apa yang didapatkan oleh rakyat Indonesia dari hasil investasi itu? Semua hasil yang diperoleh untuk kepentingan asing dan elemen tertentu di dalam negeri. Situasi inilah yang membuat daerah yang kaya sumber daya alam memilih untuk lepas dari Indonesia," ujarnya.

Memang benar, sumber daya alam (SDA) Indonesia tidak dikelola secara baik. SDA yang ada diserahkan ke pihak asing. "Akibatnya orang Indonesia hidup dibawah garis kemiskinan. Sedangkan orang asing jadi kaya dengan hasil bumi kita," tuturnya.
Banyak SDA di Indonesia yang dikelola pihak asing, seperti tambang. Bahkan, Sri Sultan menuturkan bahwa orang Indonesia hanya dijadikan pekerja yang sewaktu-waktu dapat di-PHK, tanpa memberikan pesangon.

Sri Sultan mengatakan, dalam konstitusi negara yang mengatur tentang kekayaan alam, tidak pernah diatur soal sistem bagi hasil dengan para investor asing, akibatnya semua sumber daya alam yang didapatkan di Indonesia dibawa semuanya ke luar negeri. "Konstitusi yang mengatur tentang kekayaan alam negara harus diamandemen agar hasilnya dinikmati langsung oleh rakyat Indonesia," tegasnya.

Strategi Maritim
Dalam jumpa pers dengan wartawan Kamis (27/11/2008), Sri Sultan menyampaikan banyak hal tentang tantangan Indonesia masa depan setelah ambruknya ekonomi Amerika Serikat. Dalam hubungan dengan perkembangan ekonomi global, kata dia, strategi kontinental yang menjadi ciri utama pembangunan di Indonesia saat ini harus diubah ke arah paradigma strategi maritim dengan menekankan pada sektor perikanan dan kelautan.

"Jika paradigmanya tetap mengacu pada strategi kontinental, maka wilayah timur Indonesia tetap terus tertinggal karena sumber kekayaan alamnya lebih banyak di sektor perikanan dan kelautan. Karena itulah, strategi maritim yang harus diutamakan dalam pembangunan," ujarnya.

Menurut Sri Sultan, paradigma pembangunan dengan menekankan pada strategi maritim akan membuat Indonesia bisa "survive" dalam menghadapi globalisasi ekonomi dunia, karena sektor inilah yang belum digarap secara maksimal untuk kemakmuran rakyat.

"Dengan melihat perkembangan ekonomi global semacam ini, konstitusi negara yang mengatur tentang kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat Indonesia harus ditata kembali agar tidak hanya dinikmati oleh pihak asing dengan alasan investasi serta segelintir penguasa di negeri ini," katanya menegaskan.

Sri Sultan juga membicarakan soal pemberlakuan otonomi daerah (Otda). Menurutnya, pemberlakukan Otda itu tak boleh sama di semua daerah, namun disesuaikan dengan kondisi daerah tersebut. "Mengenai Otda, terutama sistem pemerintahan, daerah yang satu tidak perlu sama dengan daerah lain, karena Otda diberlakukan sesuai dengan kondisi daerah itu sendiri. Tidak boleh disamaratakan. Pelajari karakteristik suatu daerah," lanjutnya.

Feodal?
Labelisasi ini ditepisnya berulangkali. "Bapak saya pernah menjadi Wakil Presiden, tetapi orang tidak mempersoalkan feodal atau tidak. Mengapa baru sekarang orang mempersoalkan itu? Saya berasal dari keluarga biasa," tegasnya. Sri Sultan menyebut bukti bukan sebagai seorang feodal. Ketika mengunjungi warga NTT, Sri Sultan tak didampingi ajudan. "Anda lihat saya didampingi ajudan? Tidak! Koper saya bawa sendiri. Semuanya saya urus sendiri," tukasnya.

Di Keraton Yogyakarta, Sri Sultan mengaku buka praktek untuk menerima tamu. Siapa saja boleh datang ke Keraton. "Siapa pun boleh bertamu di Keraton. Pakai apa saja, boleh. Tak berkasut, saya terima semuanya," ujar Sri Sultan.

Pemikiran-pemikiran Sri Sultan yang cerdas ini menempatkannya sebagai pejuang yang gigih untuk merajut kembali ke-Indonesia-an kita yang nyaris koyak melalui perjuangan budaya dengan membiakkan multikulturalisme untuk meneguhkan kebhinekaan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa ini, katanya, ada fenomena keterpecahan dan upaya pihak-pihak tertentu yang berjuang untuk menolak kebhinekaan termasuk menodai kesatuan bangsa dengan memaksakan ideologi-ideologi agama ke dalam paham kenegaraan. "Tak ada agama mayoritas dan menempatkan yang lain sebagai minoritas. Semuanya harus merujuk pada hakekat Sumpah Pemuda. Artinya, tak boleh ada yang mendominasi. Tak ada etnik yang mayoritas atau minoritas. Pun, tak ada agama yang mendominasi. Semuanya sama. Dengan membangun peradaban baru, semua harus rukun dalam kebersamaan. Siapa pun dia, pemimpin atau rakyat, sama-sama memasang atribut Pancasila di dadanya, tangan dan kakinya menjunjung kebhinekaan," tegasnya.

Membangun peradaban baru, demikian Sri Sultan, tidak dipilah-pilahkan berdasarkan hitam atau putih, tetapi mempertimbangkan strategi budaya sebagai harga diri suatu daerah. Artinya, kearifan lokal harus dijunjung tinggi dengan tidak saling mendominasi satu sama lain. *


Pos Kupang Minggu 14 Desember 2008, halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda