Drs. Yohanes Gatot Irianto, S.H

Penyidik Tetap

Bekerja Profesional


WILAYAH Kabupaten Belu memang jauh berbeda dengan daerah lain di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal yang membedakan dengan daerah lain di NTT adalah letaknya yang berbatasan langsung dengan wilayah Republik Demokratik Timor Leste (RDTL), terutama batas laut dan batas darat.

Karena keunikannya inilah, ada plesetan nakal Belu itu jadi batu loncatan bagi para pejabat untuk dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi. Terlepas dari plesetan ini, Belu selama ini selalu menjadi perhatian nasional maupun internasional. Tanah Rai Belu dari waktu ke waktu terus berbenah diri karena menjadi halaman depan NKRI.

Bagaimana dengan penegakan hukum di wilayah dengan luas 2.445,57 km2 atau 5,16 persen luas wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki 24 kecamatan ini?

Permasalahan hukum di daerah ini layaknya gelombang laut yang pasang surut. Kadang menghebohkan, kadang pula adem ayem. Meski begitu, aparat penegak hukum yang bertugas di Kabupaten Belu tetap tanam kaki menyelidiki, menyidik sampai kepada menggiring tersangka menjadi terdakwa untuk duduk di kursi pesakitan.

Seperti apa kinerja aparat penegak hukum di Kejaksaan Negeri (Kejari) Atambua selama ini menyikapi persoalan hukum di daerah ini? Untuk mengetahui sepak terjang aparat Kejari Atambua, berikut penuturan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Atambua, Drs. Yohanes Gatot Irianto, S.H, kepada Pos Kupang di Atambua, Rabu (22/4/2009).

Bisa dijelaskan gambaran permasalahan penegakan hukum di Belu?
Permasalahan hukum yang terjadi di Kabupaten Belu kurang lebih sama dengan daerah lain pada umumnya yaitu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, PIDUM, pidana umum. Di Belu pidum yang terjadi didominasi oleh tindak pidana

penganiayaan, pengeroyokan dan pencurian. Sedangkan tindak pidana kelalaian berupa kecelakaan lalu lintas jarang cukup ditemui. Hal ini sedikit menggambarkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di Belu sudah cukup tinggi. Kedua, PIDSUS, pidana khusus.

Di wilayah ini yang membedakan dengan daerah lain di NTT pada khususnya adalah posisi geografis Belu yang berbatasan langsung dengan Timor Leste sehingga memungkinkan terjadinya tindak pidana penyelundupan. Menurut data perkara sampai dengan bulan April tahun 2009 ini telah terjadi dua kasus penyelundupan. Sedangkan tindak pidana korupsi sampai dengan April 2009 ini dua perkara yang sedang menjalani proses persidangan, tiga perkara sedang dalam proses penyidikan, dan sembilan perkara dalam proses upaya hukum kasasi.

Bagaimana peran aparat kejaksaan menyikapi permasalahan hukum yang ada?
Kejari Atambua selalu berpedoman pada tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana sesuai dengan UU No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (1), yaitu: melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Berdasarkan ketentuan itu, Kejari Atambua perlu berkoordinasi dengan aparat hukum terkait yaitu kepolisian dan pengadilan agar dapat menunjang satu sama lain sehingga akan tercipta rasa keadilan dalam masyarakat. Setelah tercapainya kesepahaman untuk mewujudkan rasa keadilan tersebut dengan sendirinya akan tercipta suatu iklim kondusif sehingga akan tercapai pula rasa ketentraman dan keamanan pada masyarakat Kabupaten Belu pada umumnya.

Kasus illegal logging di daerah ini, seperti apa aparat penyidik mengungkap dua kasus ini?
Kejari Atambua cukup giat mengungkap dan memroses kasus korupsi maupun illegal logging. Untuk perkara tindak pidana korupsi Kejari Atambua mendapat target harus dapat menyelesaikan perkara sebanyak tiga setiap tahunnya. Walaupun mulai bulan Februari 2009 target tersebut diubah menjadi optimalisasi penanganan perkara tindak pidana korupsi, namun Kejari Atambua tetap berusaha maksimal untuk menegakkan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa pandang bulu dan tebang pilih. Pada tahun 2008 kejaksaan telah melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi sebanyak tiga perkara.

Dua perkara masih dalam tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi sampai saat ini. Tahapan penyidikan sendiri saat ini (tahun 2009) mencapai dua perkara dengan agenda permintaan keterangan dari saksi yang terkait. Mengenai illegal logging, kejaksaan masih bersifat pasif dengan hanya menerima perkara dari Penyidik Polri dan Kehutanan. Namun sampai saat ini belum ada perkara yang masuk. Upaya kejaksaan dilakukan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat sehingga dengan sendirinya masyarakat akan memahami hingga akhirnya dapat ikut serta dalam penegakan hukum terhadap illegal logging.

Selama mengusut kasus korupsi, kesulitan apa yang paling dirasakan penyidik?
Sejauh ini tidak adalah kesulitan yang berarti sehingga menghambat penyelesaian tindak pidana korupsi. Ini karena selama ini telah terjalin suatu kerja sama yang baik dengan instansi terkait, baik instansi vertikal maupun instansi daerah sebagai pemerintahan otonomi. Kejaksaan selalu mengadakan koordinasi secara berkesinambungan dengan instansi lain. Secara tidak langsung kejaksaan juga mendapat dukungan dari instansi-instansi tersebut.

Sedikit hambatan adalah keadaan geografis tempat domisili saksi-saksi terkait yang berada cukup jauh dari Kantor Kejaksaan Negeri Atambua. Upaya yang dilakukan dengan melayangkan surat panggilan kadangkala tidak sampai pada sasaran mengingat lokasi saksi-saksi yang berada di daerah terpencil. Namun hal tersebut dapat diatasi dengan bantuan dan kerja sama dari aparat kecamatan dan kelurahan/desa terkait sehingga permintaan keterangan dapat dipenuhi.

Konon, aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan pengadilan di Belu termasuk elemen masyarakat berjalan sendiri-sendiri. Apa benar?
Sinyalemen itu tidak benar. Kejari Atambua justru selama ini secara rutin melakukan koordinasi dan kerja sama dengan aparat penegah hukum lain, apakah itu jajaran kepolisian, pengadilan termasuk juga dengan elemen masyarakat terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama. Semua ini kita lakukan agar keadaan di Belu ini berjalan kondusif.

Salah satu kegiatan yang selalu kita lakukan adalah pertemuan rutin membahas keadaan dan permasalahan penegakan hukum di Belu. Sesama aparat penegak hukum harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang mempunyai kewenangan mutlak sehingga tidak saling memberi intervensi. Justru kewenangan yang berbeda akan membuat komponen aparat penegak hukum menjadi solid. Selain itu antar aparat penegak hukum saling memberikan informasi dan keterangan sehingga akan membuat terang mengenai telah terjadinya tindak pidana.

Contoh konkrit adalah bantuan aparat Kepolisian Resor Belu sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara.

Kinerja kejaksaan baik jika personil memadai. Di Kejari Atambua sendiri sudah idealkah personil penyidiknya?
Benar suatu lembaga seperti halnya kejaksaan kalau penyidiknya kurang tentu berimbas pada lambannya menyelidiki suatu persoalan hukum. Kejari Atambua saat ini telah memiliki 11 orang penyidik. Ini sudah cukup memadai dalam rangka proses penegakan hukum. Jumlah tersebut dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal. Namun tidak dapat dilupakan peran serta seluruh staf Kejari Atambua dalam rangka menunjang tugas penyidik sehingga tercapai suatu keadaan yang efektif.

Dengan personil yang ada kita tetap berusaha agar setiap kasus yang kita tangani tuntas dilimpahkan ke pengadilan. Penyidik bekerja tidak mengenal waktu karena harus melakukan pemberkasan jika sudah lengkap. Ini memang konsekuensi dari tugas jajaran kejaksaan. Kita juga butuh dukungan dari elemen masyarakat dalam penegakkan hukum di Belu. Apalah artinya kita komit, tetapi tanpa dukungan dari semua elemen masyarakat?

Setiap kali berkas perkara yang diajukan ke pengadilan tentu punya bukti kuat. Namun, kenapa di pengadilan ada terdakwa yang diputus bebas?
Sebagai instansi yang berbeda, kejaksaan tidak berhak melakukan intervensi terhadap segala putusan hakim Pengadilan Negeri Atambua. Upaya kejaksaan adalah melakukan proses penuntutan secara maksimal dengan mengedepankan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menunjang sehingga membuat jelas suatu perkara pidana. Tahap selanjutnya melakukan tuntutan pidana kepada terdakwa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Putusan hakim, kejaksaan tidak dapat intervensi karena hal tersebut merupakan kewenangan mutlak hakim. Namun apabila putusan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat sesuai dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/JA/A/04/1995, maka upaya hukum lanjutan akan dilakukan, yakni banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.

Ada isu, Kejari Atambua kurang berani bongkar kasus di instansi pemerintah. Komentar bapak?
Tidak benar. Itu hanya mengada-ada. Kejari Atambua selalu menjunjung tinggi nilai keadilan sehingga selalu mengedepankan sikap profesionalitas dalam upaya penanganan perkara khususnya tindak pidana korupsi. Kejaksaan sama sekali tidak mengenal sistem tebang pilih dan tidak pandang bulu mengingat seluruh warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam hukum dan pemerintahan.

Berdasar azas praduga tak bersalah semua diperlakukan sama sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sejauh ini kejaksaan telah memroses beberapa PNS di Belu yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Demikian juga dengan tahapan penyidikan, saat ini dilakukan terhadap dugaan penyelewengan pada salah satu instansi pemerintah. Justru kejaksaan siap menerima laporan dari masyarakat mengenai terjadinya tindak pidana korupsi, asal dalam laporan tersebut disertakan bukti-bukti yang menunjang.

Sudah berapa banyak kasus yang berhasil diungkap dan diajukan ke pengadilan?
Untuk pidana umum, tahun 2008 SPDP (Surat Perintah dimulainya Penyidikan) 171, persidangan 149. Pidana khusus, tindak pidana korupsi tahun 2007 sampai 2009 sebanyak lima tahap penyidikan, dua tahap persidangan, tindak pidana khusus lainnya tahun 2007 sampai 2009 sebanyak dua perkara penyelundupan.

Apakah ada upaya sogok dari pihak-pihak yang berkepentingan?
Selalu saja ada upaya dari pihak-pihak yang bertindak untuk kepentingan mereka sendiri, dalam hal ini dengan memberi uang (sogok) agar penyidik mengubah pendiriannya. Namun hal tersebut selalu dihindari, mengingat kejaksaan sebagai aparat penegak hukum selalu bersikap dan bersifat profesional. Selain itu kejaksaan senantiasa menjunjung tinggi nilai keadilan hingga akhirnya segala proses dan tahapan penegakan hukum dilewati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (edy hayong)


Utamakan Komunikasi

"MUNGKIN panggilan saya bukan menjadi guru. Padahal saya pernah menjadi guru salah satu SMA di Jakarta selama tujuh tahun. Bahkan suatu ketika saya juga kepingin jadi seorang pengusaha, tapi rupanya tidak kesampaian," tutur Drs. Yohanes Gatot Irianto, S.H.

Bertemu dengan sosok yang satu ini memang tidak sesulit yang dibayangkan. Kesan bahwa aparat kejaksaan itu galak, cepat marah, nyaris tidak ada pada ayah dua anak, Florentina W.A dan Andreas W.A ini.

Gambaran kebapakan tampak jelas pada guratan wajahnya. Siapapun yang bertemu dengannya pasti akan cepat akrab. Soalnya, dia murah menebar senyum. Kalau sudah bertemu, banyak hal yang bakal diperbincangkan, bukan hanya masalah hukum tetapi juga masalah olahraga, lingkungan termasuk bagaimana teknik melumpuhkan terorisme.

Dia pernah mengikuti pendidikan dan latihan terorisme di Jakarta.
"Saya punya pengalaman non formal selain mengikuti pendidikan pembentukan jaksa, Diklat PIM III juga diklat intelijen dan diklat terorisme. Dua ilmu ini memang penting bagi aparat kejaksaan," kata suami dari Veronika Anis P ini.

Yohanes yang lahir di Wonogiri, Jawa Tengah, 1 April 1963 ini memiliki segudang pengalaman dalam meniti karier, namun dirinya tidak mau mengumbar. Sejak kecil Yohanes sudah diajarkan kedua orangtuanya untuk legowo, tidak boleh sombong.

Yohanes menamatkan SDN di Wonogiri. Kemudian lanjut ke SMP Kanisius Jakarta. Setelah itu ke SMAN di Jakarta. Dari SMA, dia ke Universitas Kristen Indonesia Jakarta. Ketika tamat dari perguruan tinggi, Yohanes bercita-cita menjadi pengusaha sukses. Maklum di Jakarta ketika itu pengusaha banyak yang kaya raya. Rupannya garis tangannya bukan untuk profesi ini. Berbekalkan ilmu di bangku kuliah, Yohanes menjadi guru ekonomi dan kewarganegaraan di salah satu SMA di Jakarta selama tujuh tahun.

"Jangan dikira saya langsung menjadi jaksa. Saya sebelum jadi Kajari, pernah mengajar di sekolah selama tujuh tahun. Memang enjoy juga menjadi guru sih. Tapi kebetulan ada pembukaan pendaftaran sekolah tinggi hukum militer, maka saya pun coba mendaftar, ternyata diterima. Saya memperdalam ilmu hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, angkatan II," kenangnya.

Sebelum menjadi Kajari Atambua, Yohanes pernah menjadi Kasubag Pengolahan Data Pusat Informasi Hukum dan Kriminal pada Pusat Statistik Hukum dan Kriminal Kejaksaan Agung RI tahun 1993-1996. Setelah itu dipindahkan menjadi Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejari Pontianak, Kalimantan Barat tahun 2002-2006, selanjutnya menjadi Kepala Seksi Intelijen pada Kejari Depok, Jawa Barat 2006-2007, kemudian dipromosikan menjadi Kajari Atambua sejak tahun 2007 hingga sekarang.

Tentang suka duka selama memimpin Kejari Atambua, Yohanes menyatakan, selama ini dirinya tidak mendapatkan hambatan dalam bekerja. Jalinan kerja sama antara pimpinan dan bawahan berjalan sangat baik. Semua persoalan internal selalu didiskusikan secara bersama. Selain itu, kata Yohanes, dirinya selalu menjalin dialog secara rutin dengan tokoh-tokoh penting di daerah ini baik itu pemerintahan, masyarakat dan tokoh agama. (yon)


pos kupang/edy hayong
1. Drs. Yohanes Gatot Irianto, S.H
2. Drs. Yohanes Gatot Irianto, S.H ketika berdialog dengan Uskup Emeritus, Mgr. Anton Pain Ratu, SVD, saat pelantikan Bupati-Wabup Belu awal tahun 2009 lalu



Pos Kupang Minggu 26 April 2009, halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda