Laut Sawu Sebagai Kawasan Konservasi


ISTIMEWA
BERBURU SECARA TRADISIONAL--Nelayan Lamalera-Kabupaten Lembata saat melakukan perburuan secara tradisional pada ikan-ikan paus di wilaya itu. Masyarakat menolak pelarangan perburuan ikan paus, karena tradisi itu suda dilakukan secara turun temurun.


PEMERINTAH Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan pencadangan Perairan Laut Sawu sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN). Kawasan ini memiliki luas sekitar 3,5 juta hektar (3.521.130,01 hektar) yang meliputi wilayah dua zonasi, yaitu Zona Perairan Selat Sumba, dan Zona Perairan Tirosa-Batek.

Secara rinci berdasarkan Zona Sawu perairan Selat Sumba seluas 567.165,44 hektar (ha) berada pada wilayah meliputi enam Kabupaten yaitu Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai dan Manggarai Barat. Zona perairan Tirosa (Timor Rote Sabu)-Batek seluas 2.953.964,37 ha berada pada wilayah meliputi empat Kabupaten, yaitu Sumba Timur, Rote Ndao, Kupang, dan Kota Kupang, serta Timor Tengah Selatan.

Usulan ini merupakan realisasi dari tindak lanjut program nasional tentang pencadangan Kawasan Konservasi Perairan seluas 10 juta Hektar pada tahun 2010 yang telah disampaikan Presiden RI pada Konferensi Intenasional "Convention on Biological Biodifast" di Brasil pada Maret 2006, dan sejalan dengan program Pemda tentang Gerakan Masuk Laut (GEMALA), serta program Pemda tahun 2008-2013 berupa Delapan program Strategis dan Anggur Merah. Dengan diusulkannya Laut Sawu sebagai kawasan konservasi, maka secara otomatis target program 10 juta hektar pada tahun 2010 telah terlampaui.

Usulan ini berdasarkan pada hasil kajian dan rekomendasi Tim Pengkajian dan Penetapan Kawasan Konservasi Laut (TPP KKL) Laut Sawu, Solor Lembata Alor (SOLAR). Dalam kajian tersebut telah dipertimbangkan mengenai kekayaan dan keanekaragaman jenis biota dan sumberdaya di perairan laut Sawu, serta keunikan habitat dan karakeristik oceanografi yang dimilikinya. Dipertimbangkan pula kepentingan Laut Sawu secara lokal, nasional dan internasional, serta Keterikatan tradisi dan budaya masyarakat lokal dengan sumberdaya perairan.

Faktor lain yang dipertimbangkan adalah terdapat ketergantungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah terhadap sumberdaya di perairan Laut Sawu, serta kerentangan dan ancaman terhadap ekosistem dan sumberdaya di wilayah pesisir dan perairan tersebut.

Konservasi Paus
Menurur rencana, laut Sawu akan dideklarasikan sebagai kawasan konservasi nasional untuk perlindungan mamalia laut, khususnya paus. Deklarasi Laut Sawu sebagai kawasan konservasi nasional akan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan "World Ocean ConEfrence and Coral Triangle Initiative Summit" di Manado, Sulawesi Utara, Mei mendatang.

"Laut seluas 4,5 juta hektar tersebut akan menjadi satu-satunya kawasan konservasi nasional yang khusus melindungi ikan paus," kata Agus Dermawan, Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut Ditjen Kelautan Pesisir dan Pulau Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) Agus Dermawan, di sela acara seminar nasional "Moluska II: Peluang Bisnis dan Konservasi" di Bogor beberapa waktu lalu.

Dijelaskannya, rencana tersebut saat ini masih dalam pembahasan, menyusul diterbitkannya UU No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil. Nantinya setelah dideklarasi, pengelolaannya akan berbagi peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat.

"Gubernur NTT mendukung rencana tersebut," katanya. Laut Sawu dipilih menjadi kawasan konservasi nasional karena laut antara Provinsi NTT dan Australia tersebut merupakan tempat habitat terbesar paus.

Menurut dia, masyarakat setempat menjadikan ikan paus tersebut sebagai satwa buru sehingga jika tidak segera dilindungi maka ikan paus jenis langka bisa punah. Laut Sawu, kata Agus, merupakan jalur migrasi 14 jenis ikan paus, termasuk jenis langka, yakni ikan paus biru (Balaenoptera musculus) dan ikan paus sperma (Physeter macrocephalus). (ant)


Masyarakat Lamalera Tolak Konservasi Paus

MASYARAKAT Lamalera di Pulau Lembata, NTT, menolak rencana konservasi Laut Sawu, terutama di Zona II (Solor, Alor, Lembata) yang akan berujung pada pelarangan terhadap tradisi penangkapan ikan paus secara tradisional. Masyarakat Lamalera juga menentang intervensi pihak luar, termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) lingkungan, seperti WWF dan Photovoices, yang dinilai telah menghasut dan berpotensi memicu konflik di masyarakat.

Rencana konservasi itu dinilai mengancam kelangsungan hidup masyarakat Lamalera yang telah ratusan tahun melakukan penangkapan ikan, termasuk paus, secara tradisional. Penolakan diserukan oleh para kepala suku serta berbagai elemen masyarakat kampung (lefo) Lamalera, Ikatan Keluarga Besar Lamalera di Jakarta, Forum Masyarakat Peduli Tradisi Penangkapan Paus Lamalera, dan Keluarga Besar Lembata di Jakarta. Seruan penolakan dibacakan Bona Beding, anak seorang lamafa (juru tikam ikan paus) yang juga direktur Penerbit Lamalera kepada pers di Jakarta Maret lalu.

Bona Beding mengatakan, rencana konservasi dari pemerintah sudah didengungkan sejak 2001, tetapi tidak pernah disosialisasikan kepada masyarakat Lamalera. "Seperti apa konsep konservasi yang hendak dilakukan, tidak pernah dibicarakan dengan masyarakat," kata Bona.

Karena itu, katanya, pernyataan Departeman Keluatan dan Perikanan, melalui Direktur Konservasi dan Taman Nasional Laut, Agus Dermawan, sebagaimana diberitakan Kantor Berita Antara pada 12 Februari lalu sangat mengejutkan masyarakat Lamalera. Saat itu Agus menyatakan bahwa konservasi Laut Sawu akan dideklarasikan pada Mei mendatang di Manado, pada saat pelaksanaan World Ocean Confrence and Coral Triangle Initiative Summit.

Menurut Agus, tujuan konservasi di laut seluas 4,5 juta hektar itu antara lain untuk melindungi paus yang terancam punah akibat, antara lain, telah dijadikan buruan oleh masyarakat lokal.

Menurut Bona, konservasi harus juga mencakup konservasi kehidupan serta adat dan tradisi masyarakat lokal. "Kalau konservasi adalah pelarangan penangkapan paus, kami tolak. Pelarangan penangkapan paus bagi masyarakat Lamalera sama artinya dengan pembunuhan terhadap 2.600 jiwa," kata Bona. Sedikitnya ada 14 jenis paus, termasuk paus sperma dan paus biru, yang melintasi Laut Sawu.

Tradisi penangkapan paus masyarakat Lamalera telah berlangsung sejak tahun 1600-an. Tradisi itu telah mempengaruhi kosmologi orang Lamalera dan telah membentuk tatanan sosial-ekonomi yang kompleks serta kuat. Para nelayan Lamalera menangkap paus dengan sampan dan peralatan serba tradisional. Masa penangkapan berlangsung dari Mei sampai Oktober.

Hasil tangkapan dibagi kepada seluruh warga kampung, termasuk para janda dan yatim piatu. Daging ikan paus sebagian dimakan sendiri, sebagian lagi dijual atau dibarter dengan aneka hasil pertanian di pasar lokal.

Bukan Berarti Serba Dilarang
Penetapan kawasan konservasi sumber daya hayati laut bukan berarti masyarakat tidak boleh sama sekali memanfaatkan berbagai hal yang terdapat di wilayah tersebut. Hal tersebut dikatakan Direktur Program Kelautan WWF Indonesia Wawan Ridwan. "Ini yang harus diluruskan dalam banyak pemberitaan, seolah kami melarang sama sekali hak hidup masyarakat setempat atas kekhasan satu wilayah konservasi laut. Misalnya yang terjadi di Kabupaten Lembata, di mana masyarakatnya memiliki adat kebiasaan memburu paus secara terbatas," katanya di Denpasar.

Ridwan menyatakan, berbagai daftar status satwa dan flora langka di dunia yang dilindungi harus terus dimonitor dan diperbarui sehingga, jika terjadi peledakan, jumlah satu spesies hewan atau flora langka bisa diinformasikan agar bisa ditemukan titik keseimbangan baru.

"Kalau sampai satu spesies hewan atau flora langka bisa menjadi lebih banyak jumlahnya karena upaya konservasi, berarti itu prestasi yang harus dikembangkan. Kalau memang jumlahnya bertambah, kan itu bagus dan membuka peluang pemanfaatan yang harus diatur secara sangat seksama," katanya.

Laut Sawu dipilih menjadi kawasan konservasi nasional karena perairan di antara Provinsi NTT dan Australia tersebut merupakan tempat habitat terbesar paus. Masyarakat setempat menjadikan ikan paus tersebut sebagai satwa buru sehingga, jika tidak segera dilindungi, maka ikan paus jenis langka bisa punah. Laut Sawu merupakan jalur migrasi 14 jenis ikan paus, termasuk jenis langka, yakni ikan paus biru (Balaenoptera musculus) dan ikan paus sperma (Physeter macrocephalus).(ant)


Dalam 48 Tahun, Nelayan Tangkap 838 Paus

DALAM waktu 48 tahun terakhir sejak 1959 hingga 2007, nelayan Lamalera di Kabupaten Lembata, NTT, sudah menangkap sekitar 838 ikan paus dengan cara tradisional.

Dari jumlah tersebut, rata-rata setiap tahun nelayan Lamalera menangkap 20 ekor paus pada saat musim berburu antara April dan Juni, kata peneliti mamalia laut dari APEX Environmental Program Cetacean Laut Asia-Pasific, Dr Benjamin Kahn, dalam sebuah diskusi terbatas di Kupang, Senin.

Diskusi terbatas yang digelar Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi NTT dengan tema "Pandangan Keilmuan Terhadap Perikanan Tradisional Paus di Lamalera" itu guna melihat lebih jauh eksistensi nelayan Lamalera dalam tradisi memburu ikan paus terkait rencana Deklarasi Laut Sawu sebagai kawasan konservasi nasional untuk melindungi mamalia laut tersebut.

Kahn yang meneliti migrasi paus di Laut Sawu serta tradisi nelayan Lamalera dalam memburu ikan paus sejak 2001 itu mengatakan, tradisi nelayan Lamalera dalam memburu ikan paus itu, memiliki dampak yang sangat kecil terhadap kepunahan mamalia laut. "Jika perburuan yang dilakukan oleh nelayan Lamalera tersebut menjadi sebuah ancaman terhadap mamalia laut, paus tidak akan bermuncunlan lagi di wilayah perairan sekitar Lamalera yang tak jauh dari Laut Sawu yang bakal dijadikan sebagai konservasi nasional untuk melindungi mamalia laut tersebut," katanya.

Dalam hasil penelitian tersebut, kata Kahn, paus yang ditangkap nelayan Lamalera tidak masuk dalam kategori mamalia laut yang dilindungi karena ada aturan adat dalam masyarakat Lamalera untuk tidak menangkap paus jenis tertentu, seperti paus jantan besar dan betina yang sedang hamil. Secara tidak langsung, tambahnya, nelayan Lamalera sebenarnya sudah melakukan konservasi terhadap mamalia laut tersebut, tetapi dalam bentuk yang berbeda.

Ia menjelaskan, pada saat musim berburu tiba, April sampai Juni, masyarakat Lamalera mengawali kegiatan berburu paus dengan upacara adat dan berdoa di gereja, bukan dilakukan sembarangan karena sudah ada aturan adat yang mengikatnya.

Khan menegaskan, perburuan ikan paus yang dilakukan secara tradisional oleh nelayan Lamalera ini tidak memiliki dampak yang buruk terhadap kepunahan ikan paus karena dari rata-rata 20 ekor ikan paus yang ditangkap dalam kurun waktu 48 tahun terakhir, tidak masuk dalam kategori ikan paus yang dilindungi.

Menurut dia, perburuan besar-besaran terhadap mamalia laut itu dilakukan tahun 1960-1970 oleh nelayan dari Jepang dengan peralatan tangkap yang modern sehingga dikhawatirkan akan memberi dampak buruk terhadap kehidupan mamalia laut tersebut. "Perburuan dengan peralatan modern ini yang perlu dicegah karena dampaknya sangat buruk terhadap eksistensi mamalia laut yang dilindungi," katanya.

Menurut dia, dampak yang paling besar menimbulkan amblasnya habitat mamalia laut adalah limbah plastik yang terbawa ke laut, limbah industri yang ada di wilayah pesisir, serta pengeboran minyak lepas pantai seperti yang terjadi di Laut Timor saat ini. "Pengeboran minyak lepas pantai ini tidak memedulikan soal analisa mengenai dampak lingkungan terhadap migrasi mamalia laut di wilayah perairan sekitarnya. Ini yang sangat berbahaya karena mamalia laut itu sangat rentan terhadap limbah industri dan desingan mesin," katanya. (ant)


Pos Kupang Minggu 3 Mei 2009, halaman 14

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda