Maridian Dewanta Dado, SH

FOTO POS KUPANG/
Novemy Leo

Masyarakat, Pengawal

Proses Penegakan Hukum


KIPRAH Maridian Dewanta Dado, SH sebagai pengacara/advokad di Kabupaten Sikka sejak tiga tahun terakhir ini tidak diragukan lagi. Dia terkenal sebagai pengacara muda yang berani, dan vokal dalam menyuarakan keadilan, penentang korupsi, serta pembela masyarakat akar rumput dalam upaya penegakan hukum di Kabupaten Sikka. Berikut wawancara wartawan Pos Kupang, Novemy Leo, dengan Maridian beberapa waktu lalu di Maumere.

Bisa ceritakan bagaimana Anda akhirnya bisa menjadi seorang advokad?
Sebelum kuliah saya sudah magang di kantor hukum Petrus Selestinus, SH dan Rekan di Jakarta pada tahun 1997-2000. Setelah itu tahun 2001, saya mendapat SK advokad dari Pengadilan Negeri (PN) Jakarta pusat dan dikukuhkan oleh Persatuan Advokad Indonesia pada tahun 2004. Dan saat itu juga saya langsung praktek.

Kenapa Anda pulang kampung halaman dan tidak bekerja di Jakarta?
Melihat ketimpangan hukum, saya bertekad kembali ke Maumere, ke kampung halaman saya untuk menyumbangkan ilmu atau talenta yang telah diberikan Tuhan kepada saya.

Anda bilang ada ketimpangan hukum dalam proses penegakkan hukum. Di manakah ketimpangan hukum itu terjadi, pada aparat kepolisian, kejaksaan atau pengadilan?
Ketimpangan hukum itu terjadi pada oknum di tiga lembaga penegak hukum itu. Ada oknum aparat di pengadilan, di kepolisian dan di kejaksaan yang masih saja bermain dengan penegakan hukum. Padahal aparat ketiga lembaga hukum itu, yakni polisi, jaksa dan hakim, seharusnya menjadi tempat atau sandaran bagi masyarakat pencari keadilan.

Bagaimana dengan kiprah pengacara di Sikka?
Saya melihat secara umum, pengacara di Kabupaten Sikka kurang memiliki kekompakan dalam bekerja menjalankan profesinya. Mengapa? Ada contoh kasus, ketika salah satu pengacara diperkarakan oleh pihak lain, ternyata lembaga pengacara yang ada di Maumere tidak pro aktif membela rekan sejawatnya itu. Bahkan saya melihat terjadi persaingan tidak sehat, saling menjelekkan satu sama lain yang ujungnya membuat lembaga pengacara menjadi tidak dianggap keberadaannya di mata masyarakat maupun di mata lembaga hukum lain.

Bisa tunjukkan bagaimana peluang ketimpangan hukum itu terjadi pada lembaga penegak hukum dimaksud?
Ketimpangan itu bisa saja terjadi pada saat proses penyelidikan di tingkat penyidik polisi. Batas waktu yang telah diberikan UU kepada penyidik polisi untuk menyelesaikan pemberkasan sering terlewati sehingga pelaku yang semula ditahan akhirnya bebas demi hukum. Dan akhirnya jika tersangka itu lari maka jaksa yang kesulitan menghadirkan tersangkanya di pengadilan. Juga hal itu bisa saja terjadi di tingkat kejaksaan atau di pengalidan. Bisa saja, penyidik dan jaksa sudah berupaya maksimal untuk menjerat tersangka, namun akhinrya di pengadilan hakim menghukum ringan tersangka/terdakwanya. Bahkan mungkin memutus bebas.

Apa penyebabnya?
Bisa bermacam-macam. Baik disengaja maupun tidak disengaja. Mungkin hal itu terjadi karena perilaku dan mental oknum penegak hukum itu sendiri yang 'bermain mata' dengan dengan pelaku atau mungkin korban karena alasan uang dan lainnya. Ditambah lagi dengankurangnya pengawasan dari pimpinannya dan masyarakat itu sendiri.

Kalau mereka melanggar, siapa yang akan mengontrol mereka?
Sejauh ini ada yang namanya lembaga Komisi Kepolisian RI, lembaga Komisi Kejaksaan, lembaga Komisi Judicial. Namun pengalaman menunjukkan kontrol mereka terhadap oknum aparat penegak hukum itu sendiri masih sangat kurang berjalan optimal.

Jika oknum aparat penegak hukum melakukan ketimpangan hukum dalam memproses hukum suatu kasus, bagaimana sikap masyarakat?
Jika hal ini terus terjadi dan tidak segera dibenahi, maka sudah pasti masyarakat Kabupaten Sikka akan hilang kepercayaannya kepada lembaga kejaksaan, polisi dan pengadilan. Dan risiko terburuknya, bisa saja terjadi aksi anarkis.

Bagaimana upaya mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum?
Gampang saja sebenarnya. Kembali ke aparat penegak hukum itu sendiri. Bagaimana mereka mengubah sikap dan perilaku tidak terpuji dalam upaya penegakan hukum menjadi sikap dan perilaku terpuji yang mengikuti aturan hukum dalam memroses hukum kasus-kasus yang terjadi. Selain itu, masyarakat, semua elemen yang ada termasuk pers, juga harus aktif dalam mengontrol dan memonitor secara langsung kinerja dari aparat lembaga penegakan hukum tersebut. Masyarakat adalah pengawal dari keberhasilan penegakan hukum.

Apakah menurut Anda, hukum adat atau lembaga adat juga harus tetap diberlakukan dalam penyelesaian proses hukum?
Saya rasa dalam beberapa masalah, hukum adat dan lembaga adat itu perlu diterapkan. Kita tahu bahwa zaman dahulu di Sikka ini ada forum lembaga adat yang menjadi tempat masyarakat meminta keadilan dalam suatu proses perkara yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dan saat itu penyelesaiannya sangat sederhana, cepat, biaya ringan dan tidak memberatkan kedua belah pihak, pelaku maupun korban. Namun akhir-akhir ini pemberlakuan hukum adat dan lembaga adat itu mulai 'hilang' seiring dengan perkembangan zaman dan adanya hukum positif. Hukum adat dan hukum positif harus sama-sama diberlakukan.

Hukum adat dan hukum positif masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Menurut Anda adakah aturan hukum positif yang tak jarang justru menghambat proses hukum suatu kasus, seperti kasus korupsi misalnya?
Ada. Saya melihat aturan mengenai permohonan izin untuk memeriksa para pejabat negara yang diduga melakukan tindak pidana kourpsi dan lainnya. Di mana yang bersangkutan hanya bisa diperiksa jika sudah ada izin dari gubernur atau presiden. Menurut hemat saya, ketentuan ini mengeyampingkan asas persamaan di muka hukum bagi setiap pencari keadilan. Jika masyarakat kecil bisa langsung diperiksa tanpa izin dari atasan pejabat atau siapa. Tapi bagi pejabat, mereka harus diberi izin terlebih dahulu oleh atasannya. Aturan ini menurut saya harus ditinjau kembali.

Omong-omong, lembaga bantuan hukum Anda, Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, lebih sering menangani kasus-kasus yang korbannya dari kalangan akar rumput. Kenapa?
Saya sendiri tidak tahu kenapa lebih banyak masyarakat dari kalangan akar rumput atau lapisan bawah yang datang ke TPDI ketimbang masyarakat yang berduit. Dan kami mensyukuri hal itu, kami tidak akan menolaknya, tidak ada pengecualian. Mengapa kami lakukan? Karena kami pejuang, pembela demokrasi bagi masyarakat yang tertindas dan teraniaya. Kami yakin dan percaya bahwa berkat kami ada di tempat lain. Moto dari tim TPDI yakni TPDI selalu ada bersama-sama masyarakat miskin dan tidak mampu dalam memroses perkara hukum dan mengawal agar proses hukum bisa berjalan dengan baik sesuai aturan perundangan. (*)




Sering Dicurigai Istri

MENJADI seorang pengacara praktek atau advokad yang terkenal di Sikka tidak gampang. Berbagai risiko, tantangan harus dilalui baik intern maupun ekstern. Begitu juga yang dialami Meridian Dewanta Dado, SH. Meridian penyuka rokok malloboro merah. Dalam sehari empat bungkus dihabiskannya.

Dian, panggilan akrabnya, menikahi Maria Margaretha Alvemie tahun 2003 lalu di Maumere. Kini pasangan ini sudah dikaruniai dua orang anak, Anselina FF Dado dan Yasinto Zeno B Dado.
Telah banyak perkara yang ditangani Dian. Dan dari sekian perkara itu, Dian lebih banyak menangani perkara 'gratis' alias perkara yang kliennya dari golongan ekonomi tidak mampu.

Tak ayal, pada awal-awal pernikahannya, perkara gratis ini sering menjadi bahan pertengkaran dia dan istrinya. Bagaimana tidak, Dian bisa menangani 10 perkara dalam sebulan dan kebanyakan ditangani secara gratis. Padahal dalam sehari, waktu yang dipakai Dian lebih banyak untuk penanganan perkara ketimbang waktu untuk anak dan istri di rumah.

"Saya sering pulang subuh, jam dua atau tiga pagi. Di awal pernikahan kami, istri saya sering curiga macam-macam. Apalagi uang yang saya bawa pulang ke rumah sedikit sementara perkara yang saya tangani sangat banyak. Tapi akhirnya istri saya mengerti dan mau menerima pekerjaan dan profesi saya, mengerti bahwa perkara yang saya tangani itu lebih banyak tidak dibayar," kata Dian.

Meski demikian, lelaki yang suka menonton sepak bola ini percaya dan hal itu terbukti bahwa berkat dia ada di tempat lain, di perkara lain. Untuk menyenangkan istri dan anaknya, Dian meluangkan waktu hari Sabtu dan Minggu khusus untuk hari keluarga.

Anak dari pasangan (alm) Ansel Dado dan Ibu G Paspora ini mengaku, sejak berkiprah di dunia advokad, dia lebih banyak mengalami dukanya, ketimbang sukanya. Karena sering ngotot membela perkara kaum lemah, Dian sering diteror, bermusuhan dengan oknum aparat penegak hukum. Namun hal itu tetap dinikmatinya sebagai risiko pekerjaan.

Anak kedua dari empat bersaudara ini menganggap pengetahuan, kemampuan yang kini dimilikinya untuk membela penegakan hukum itu merupakan talenta yang diberikan Tuhan kepadanya sehingga harus digunakan dan menjadi manfaat bagi orang lain.

"Impian saya sebagai pengacara, saya ingin suatu saat menjadi politisi. Saya juga ingin agar Kabupaten Sikka menjadi kabupaten yang adil, bermartabat dan masyarakatnya benar-benar menghargai hukum dan penegakan hukum," kata Dian. (vel)



Curriculum vitae

Nama : Meridian Dewanta Dado, SH
TTL : Jakarta , 14 Agustus 1972
Pendidikan : S1 Hukum, Universitas Krisna Dwipayana Jakarta Timur
Jabatan : Ketua Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) NTT, Pimpinan Kolektif Kabupaten Partai Demokarsi Pembaharuan.

Pendidikan /Karier :
SD Ignatius Slamet Riyadi, Jakarta
SMP Ignatius Ignatius
SMAN 39 Jaktim
FH Unkris 1994-1999 (Ketua Senat Mahasiswa FH Unkris Dwipayana 1996-1998.
Ketua Biro Bantuan Hukum Unkris Dwipayana,
Ketua Majalah Hukum Unkris Dwipayana

Pos Kupang Minggu 3 Mei 2009, halaman 3

1 komentar:

Membela rakyat akar rumput untuk mendapat keadilan dengan gratis... Semoga Tuhan memberkati dan memperbanyak rejekinya,, sedikit sekali pengacara yang model begini,,,

...kepada Bapak Dian, atas nama rakyat akar rumput kami berterima kasih...

And Jusctice For All menjadi kenyataan sekarang..

-Janu.Kuki-

17 Februari 2010 08.35  

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda