Foto ilustrasi
kunaifi.files.wordpress.com
Kekeringan, Awal Kiamat


PERUBAHAN iklim yang terjadi dewasa ini membuat negara-negara di belahan dunia ini termasuk juga Indonesia sangat rentan terhadap bencana, Kelaparan, kemiskinan dan penyakit.

Kepala Bidang Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Negara Lingkungan Hidup Indonesia, Dadang Hilman, MA mengungkapkan hal itu dalam suatu seminar di Medan, Minggu (21/6/2009). Mengutip sebuah laporan, ia mengatakan, Indonesia salah satu negara yang rentan terhadap bencana yang terkait dengan perubahan iklim seperti halnya pemanasan global.

Kemungkinan pemanasan global itu akan menimbulkan kekeringan dan curah hujan ekstrim yang pada gilirannya akan menimbulkan resiko bencana iklim yang lebih besar pada berbagai belahan dunia. "Di Indonesia selama periode 2003-2005 terjadi 1.429 bencana. Sekitar 53,3 persen adalah bencana terkait dengan hidro-meteorologi. Banjir adalah bencana yang sering terjadi atau sebanyak 34 persen dan diikuti bencana longsor sebanyak 16 persen," katanya.

Pada seminar Nasional Lingkungan Hidup dengan tema Pelestarian Lingkungan Dalam Upaya Mengurangi Dampak Pemanasan Global di Universitas Negeri Medan (Unimed) itu, ia mengatakan, pemanasan global ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi.

Hal tersebut sebagai akibat peristiwa efek rumah kaca yaitu terperangkapnya radiasi matahari yang seharusnya dipancarkan kembali ke angkasa luar namun tertahan oleh lapisan akumulasi Gas Rumah Kaca di atmosfer.

Berbagai tindakan aktif untuk mencegah terjadinya perubahan iklim dan mengurangi dampak pemanasan global dapat dilakukan dengan upaya penurunan emisi GRK.

Selain itu juga telah dilakukan berbagai kebijakan seperti di bidang kehutanan dengan penanggulangan illegal logging, rehabilitasi hutan dan lahan, serta konservasi, restrukturisasi sektor kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, penanggulangan dan pencegahan kebakaran hutan dan sebagainya.
Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan Bank Dunia pada 2006, disebutkan bahwa kerugian global akibat perubahan iklim diperkirakan akan mencapai 4,3 triliun dolar.

"Kerugian ini akan menjadi tanggungan negara-negara berkembang dan miskin yang relatif memiliki keterbatasan adaptif akibat keterbatasan modal dan teknologi," katanya.

Naik Hingga Tiga Derajat
Sementara itu dalam pertemuam antarpemerintah yang membahas perubahan iklim memperkirakan pertambahan konsentrasi gas rumah kaca secara terus-menerus yang mengakibatkan meningkatnya temperatur bumi dua hingga tiga derajat Celcius pada 2050."Meningkatnya temperatur itu akan diikuti dengan melelehnya es di kutub dan meningkatnya ketinggian laut," kata Penasihat Kesehatan Lingkungan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) perwakilan Indonesia Sharad Adhikary di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, kondisi tersebut akan terus berlanjut jika manusia terlambat mengadopsi tindakan efektif untuk mengontrol lebih dari 70 juta ton gas rumah kaca yang setiap tahun dibuang ke lapisan tipis atmosfer.

Ia mengatakan, keseimbangan atmosfer yang menopang kehidupan umat manusia
saat ini telah luar biasa rapuh. Ia menuturkan, kerusakan akibat perbuatan manusia yang terus melepaskan gas rumah kaca akan mengakibatkan konsekuensi drastis yang melintasi batas ras, etnis, agama, ekonomi dan politik. "Akibatnya, bumi dan manusia di atasnya akan menjadi lebih miskin, lapar, berpenyakit serta bencana banjir," katanya.

Menurut dia, tidak ada satu pun manusia atau negara yang dapat menghindar dari dampak perubahan iklim ini. Ia menuturkan, diperlukan cara untuk beradaptasi dan membangun ketahanan akibat kerentanan dari perubahan iklim yang hingga saat ini masih menjadi pernyataan.

Bumi Kemungkinan Gagal Diselamatkan

Sementara itu, Forum Masyarakat Sipil Indonesia untuk Keadilan Iklim (Civil Society Forum for Climate Justice/CSF) mendesak negara-negara Annex 1 memenuhi komitmennya memotong emisi sebagaimana telah disepakati dalam Protokol Kyoto.

Perundingan Bonn Climate Change Talks yang sedang berlangsung (1-12 Juni 2009) seharusnya memastikan pemenuhan komitmennya dalam Protokol Kyoto, bukan menyodorkan proposal baru untuk mengamandemen Protokol Kyoto, kata CSF.

Pertemuan Juni merupakan saat yang tepat untuk mengubah arah perjalanan pembicaraan perubahan iklim. "Indonesia sebagai negara yang terkena dampak perubahan iklim harus memainkan peran dalam menentukan arah negosiasi, yaitu tetap fokus pada penurunan emisi secara nyata yang merupakan tujuan awal UNFCCC," kata Koordinator CSF, Giorgio Budi Indarto.

COP 15 nanti benar-benar merupakan kesempatan terakhir dunia untuk mewujudkan keadilan iklim sehingga CSF meminta agar para delegasi yang hadir dalam Bonn Climate Change Talks II benar-banar mengambil tindakan yang dapat menyelamatkan dunia.

Masyarakat sipil juga meminta agar semua pembicaraan negosiasi Juni, baik mitigasi maupun adaptasi mengadopsi konsep HELP dalam solusi perubahan iklim yang ditawarkannya. Masyarakat sipil Indonesia tidak akan menoleransi jika skema-skema penanganan perubahan iklim yang ditawarkan berpotensi merugikan masyarakat. Itu sebabnya, setiap tindakan konkret untuk mengatasi dampak perubahan iklim harus diambil tetapi tetap menjamin hak masyarakat.

Hal lain yang menjadi keprihatinan masyarakat sipil adalah mekanisme pendanaan yang seharusnya tidak boleh lagi bergantung pada model utang, proses manipulasi pengurangan emisi negara maju melalui mekanisme offset yang tidak akan dapat menstabilisasi volume GRK secara global.

Bagi Indonesia, upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan tidak boleh lagi menimbulkan masalah baru, seperti konversi lahan tanaman pangan ke lahan tanaman bahan baku biofuel yang akan mengurangi kapasitas produksi pangan, atau pun mengubah ekosistem rawa gambut dan laut sebagai penyeimbang iklim mikro dan makro yang sangat erat dengan kepentingan ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya setempat.

Pengelolaan utang ekologis sebaiknya dilakukan melalui mekanisme transitional justice. Kejahatan-kejahatan lingkungan harus diproses terlebih dahulu untuk menegakkan keadilan kepada para korban, dan untuk pemulihan ekosistem yang telah dirusak dalam praktek-praktek eksploitasi kekayaan alam oleh para korporasi multi nasional.

Forum masyarakat sipil Indonesia untuk keadilan iklim menegaskan, negara maju wajib mengontrol dan mengevaluasi investasi-investasinya di sektor kehutanan-perkebunan, di mana kedua sektor ini memasok kebutuhan primer mereka, yang berdampak kepada pembukaan kawasan hutan dan rawa gambut di Indonesia untuk industri perkebunan sawit dan hutan tanaman industri.

Mereka juga harus memastikan agar proyek-proyek uji coba dan modeling reducing emission from deforestation and degradation (REDD) yang didanai tidak melanggar hak-hak masyarakat terhadap kawasan adat, hutan, dan lingkungan hidup di Indonesia.

Tanpa memperhatikan berbagai hal tersebut, penanganan perubahan iklim tidak akan tercapai, dan perundingan UNFCCC hanya menjadi ajang bisnis karbon yang gagal menyelamatkan bumi ini, demikian CSF. (ant)

Pos Kupang Minggu 28 Juni 2009, halaman 14

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda