Tragedi Nelayan Tradisional Indonesia


Foto ANTARA/Lorensius Molan
NELAYAN OESAPA--Inilah potret kehidupan para nelayan Oesapa Kupang yang sering menjadi target penangkapan patroli AL Australia jika mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan sekitar Laut Timor dan Pulau Pasir (Ashmore Reef).


TANGGAL 30 April 2008, sulit bagi Sahring (39), seorang nelayan tradisional Indonesia asal Oesapa Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk melupakannya. Sekitar pukul 08.00 Wita, perahu Eka Sakti yang ditumpangi Sahring bersama beberapa orang rekan nelayannya, tiba di Laut Timor pada posisi 10,44 Lintang Selatan dan 125,42 Bujur Timur.

Perahu itu tidak lagi berlayar, karena macet mesinnya, setelah mereka berangkat dari perkampungan nelayan Oesapa Kupang pada 28 April 2008."Saat itu, kami sangat mengharapkan bantuan dari kapal nelayan lainnya yang biasa melintas di wilayah perairan Indonesia itu. Namun, tak disangka dan tak diduga, datanglah kapal patroli AL Australia menghampiri perahu kami yang tengah macet itu," katanya.

Saat itu, semua awak perahu diperintahkan untuk turun menuju kapal patroli AL Australia, meski masih berada di wilayah perairan Indonesia. "Sekitar pukul 13.00 Wita, kami disuguhkan makan siang. Selepas santap siang, kami menyaksikan langsung perahu kami dibakar oleh patroli AL Australia. Kisah itu sangat memilukan hati, karena perahu yang menjadi sumber pencari nafkah bagi keluarga, telah berakhir kisahnya," ujar Sahring dalam linangan air mata.

Tragedi yang dialaminya itu, ia ungkapkan saat pendeklarasian Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antra Lamor) di Pantai Oesapa Kupang, Senin (13/7/2009), yang merupakan basis nelayan tradisional Indonesia asal Sulawesi Selatan itu.

Mereka sudah lama hidup dan menetap di wilayah pesisir pantai Oesapa itu secara turun-temurun, dan lebih merasa sebagai orang Kupang ketimbang orang Bugis, Sulawesi Selatan.

Pembentukan aliansi tersebut, sebagai wadah untuk memayungi hak dan kepentingan nelayan tradisional asal Kupang dan Pulau Rote, NTT, jika bermasalah dengan pihak Australia ketika mencari ikan dan biota laut lainnya di Laut Timor dan wilayah perairan di sekitar Pulau Pasir (ashmore reef). "Ketika kami ditangkap dan dihukum serta perahu-perahu kami dibakar oleh keamanan laut Australia, tak ada pejabat satu pun di negari ini (Indonesia) yang membela kami. Mungkin aliansi ini dapat membantu kami dalam memperjuangkan hak dan kepentingan nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor," kata H Mustafa Arsyad, Ketua Antra Lamor kepada ANTARA.

Seorang nelayan lainnya, Haji Hamitu, menambahkan pembentukan aliansi tersebut juga bermaksud untuk menjelaskan kepada pihak Australia soal faktor "ketradisionalan" nelayan Indonesia yang mencari ikan dan biota laut lainnya di Laut Timor secara turun-temurun.

Dalam pandangan Australia, yang disebut dengan nelayan tradisional adalah nelayan yang menggunakan perahu serta alat tangkap secara tradisional dalam mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan sekitar Laut Timor dan Pulau Pasir (ashmore reef). "Pihak Australia menafsir sendiri kata tradisional itu dalam MoU 1974 kemudian secara sepihak melarang nelayan tradisional Indonesia untuk mencari ikan dan biota laut lainnya di wilayah perairan Laut Timor dan Pulau Pasir (ashmore reef) yang sudah dinyatakan sebagai cagar alam Australia itu," kata H Muhamad Guntur.

Kata tradisional dalam pemahaman mereka, ujar Guntur, adalah nelayan Indonesia yang secara turun-temurun mencari ikan dan biota laut lainnya di Laut Timor dan Pulau Pasir, bukan mempersoalkan peralatan atau perahu yang digunakan nelayan tradisional.

"Masalah inilah yang akan kami perjuangkan lewat aliansi tersebut, karena kami
sudah rugi besar setelah perahu kami dibakar oleh pihak Australia atas tuduhan melewati wilayah perairan mereka secara ilegal," ujar Haji Hamitu.
Ia mengaku, sudah sembilan unit perahu (masing-masing seharga antara Rp75 juta-Rp100 juta) miliknya dihancurkan dan dibakar oleh Australia ketika mencari ikan di Laut Timor.

"Saya ditangkap Australia tahun lalu, namun perahu-perahu yang dibakar dan dihancurkan itu digunakan oleh rekan-rekan nelayan lain yang menyewanya. Kami sekarang tidak bisa buat apa-apa lagi, karena harta kami berharga (perahu) sudah habis," katanya dalam aksen Bugis yang kental.

Jumlah nelayan tradisional Indonesia asal NTT tercatat lebih dari 1.000 orang, sedang untuk wilayah Kupang dan sekitarnya berjumlah ratusan orang. Menurut Sekretaris Antra Lamor, H Sadli Ardani, perahu bermesin yang digunakan nelayan tradisional Indonesia itu hanya untuk mempercepat langkah ke Laut Timor, karena dengan menggunakan perahu layar seperti pada masa lalu, lama mereka baru sampai ke tujuan.

"Kita sekarang sudah berada pada alam berbeda, modernisasi dan globalisasi, sehingga tidak beralasan bagi Australia melarang nelayan tradisional Indonesia mencari ikan di Laut Timor dan sekitarnya dengan menggunakan perahu bermesin serta navigasi dan peralatan tangkap modern," katanya.

"Kami merasa tidak puas dengan tindakan Australia tersebut, karena hak-hak kami sebagai nelayan tradisional seakan dikebiri dan tidak diakui hanya karena menggunakan perahu bermesin yang dilengkapi pula dengan navigasi dan peralatan tangkap modern," katanya.

Hukum Internasional
Berdasarkan deklarasi PBB, kata nelayan asal Pepela di Pulau Rote itu, hak-hak tradisional diakui sehingga tidak tepat jika Australia melarang nelayan tradisional Indonesia mencari ikan di Laut Timor dan Pulau Pasir. Ia juga menyatakan tidak sependapat dengan cara Australia menghukum nelayan Indonesia atas tuduhan memasuki wilayah perairan mereka secara ilegal.

"Jika nelayan suatu negara dipandang melanggar wilayah kontinental negara lain maka hukum yang diberlakukan adalah hukum internasional. Tetapi, hukum yang diterapkan Australia bagi nelayan Indonesia justru hukum lokal, bukan hukum internasional," katanya.

"Kami akhirnya memilih jalan membentuk aliansi ini, karena negara dan pemerintahan kita terkesan cuek dengan masalah yang dialami nelayan tradisional Indonesia," kata H Mustafa Arsyad.

Penasihat Aliansi Nelayan Tradisional Laut Timor (Antra Lamor), Ferdi Tanoni menegaskan, pembentukan wadah organisasi nelayan tradisional Indonesia yang berbasis di Kupang dan Rote, NTT itu, bukan untuk merampas hak-hak Australia di Laut Timor. "Wadah ini sebagai payung untuk memperjuangkan hak-hak nelayan tradisional Indonesia yang secara turun-temurun mencari ikan dan biota laut lainnya di Laut Timor serta gugusan Pulau Pasir (ashmore reef)," katanya.
Ferdi Tanoni yang juga mantan agen Imigrasi Australia itu berpendapat, untuk menghindari nelayan tradisional Indonesia dari kejaran patroli AL Australia di Laut Timor, perlu dibentuk semacam Zona Perikanan Bersama antara Indonesia-Australia di kawasan Laut Timor.

Dengan adanya Zona Perikanan Bersama antara kedua negara, kata penulis buku "Skandal Laut Timor, Barter Politik Ekonomi Canberra-Jakarta" itu, nelayan tradisional Indonesia akan dengan bebas memanfaatkan zona tersebut untuk mencari ikan dan biota laut lainnya di Laut Timor.

"Ini sebuah pilihan yang positif, karena bagaimana pun, Australia tidak berhak untuk mengusai wilayah perairan Laut Timor secara sepihak dengan membelenggu nelayan tradisional Indonesia yang mencari nafkah di wilayah perairan tersebut," katanya.

Menurutnya, Laut Timor dan Pulau Pasir (ashmore reef) merupakan wilayah perairan yang menjadi ladang kehidupan nelayan tradisional Indonesia karena sudah lama dilakukan oleh nenek moyang mereka secara turun-temurun. "Letak ketradisionalan inilah yang membuat nelayan asal Sulawesi, Kupang, Rote, Flores dan daerah lainnya di Indonesia, terus bergerak menuju Laut Timor untuk mencari ikan dan biota laut lainnya di sana," katanya menambahkan.

Menurut dia, kekhawatiran pihak Australia terhadap eksistensi nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor, karena terdapat sumur-sumur minyak dan gas bumi (migas) di wilayah perairan tersebut. "Ada semacam kekhawatiran dari pihak Australia jika nelayan tradisional Indonesia mengganggu jaringan pipa minyak dan gas bumi dari sumur-sumur yang ada di Laut Timor menuju Darwin di Australia Utara. Inilah kekhawatiran utama pihak Australia atas aset migas di Laut Timor, bukan kehadiran nelayan tradisional Indonesia di Laut Timor," ujarnya.

Atas dasar itu, Ketua Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) ini mengusulkan agar dibentuk zona perikanan bersama antara kedua negara untuk mengakhiri tragedi kemanusian yang dialami nelayan tradisional Indonesia selama ini.(antara/lorens molan)

Pos Kupang Minggu 19 Juli 2009, halaman 11

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda