Drs. Klemens Meba


POS KUPANG/ALFRED DAMA
Drs. Klemens Meba

Pendidikan Butuh Partisipasi Semua Pihak

BERBICARA soal mutu pendidikan membutuhkan peran serta dan partisipasi semua pihak, baik pemerintah pusat, propinsi maupun daerah, masyarakat, orang tua, sekolah, guru dan siswa itu sendiri.

Berbicara mutu, juga tidak terlepas dari delapan standar kompetensi yang harus dipenuhi, antara lain standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian.

Penutupan sekolah bukanlah sebuah solusi yang tepat, tetapi bagaimana membenahi mutu dan manajemen sekolah. Untuk mencapai mutu pendidikan, sebagaimana yang dicita-citakan bersama dan mencapai persentase kelulusan yang ideal, bukan pekerjaan mudah. Butuh waktu dan sinergi semua komponen.

Sebagai guru yang saat ini menjabat sebagai Sekertaris dan Plh. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (PPO) Propinsi NTT, Drs. Klemens Meba memiliki konsep pemikiran yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerah ini.
Berikut petikan wawancara wartawan Pos Kupang, Apolonia Matilde Dhiu dan Alfred Dama dengan Drs. Klemens Meba, Selasa (7/7/2009).

Persentase kelulusan tahun ajaran 2008/2009 di NTT naik cukup signifikan di semua tingkatan pendidikan. Tapi masih ada sekolah yang nol persen? Kenapa? Berkaitan dengan persentase kelulusan 2008/2009 di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memberi kontribusi yang baik. Dengan hasil yang kita lihat bersama dimana SMA 70,2 persen, SMK naik menjadi 83,2 persen, SMP 70,2 persen. SD juga menyenangkan karena persentase kelulusannya meningkat. Tentu dari sekolah-sekolah itu masih ada beberapa sekolah yang masih nol persen.

Ada pendapat, sekolah yang nol persen itu sebaiknya ditutup saja. Banyak kalangan berkomentar begitu. Tapi pemerintah propinsi berharap bahwa penutupan sekolah seperti itu bukan solusi, tetapi perlu membuat kajian untuk membenahi beberapa aspek seperti sarana-prasarana belajar, mutu gurunya maupun manajemen sekolahnya. Ini perlu dikaji dengan baik. Karena penutupan sekolah-sekolah itu berdampak pada APK (angka partisipasi kasar). Yang kita harapkan serapan agar anak bisa ditampung di sekolah. Nah kalau sekolahnya ditutup maka anak-anak juga yang dirugikan. Sebaiknya melakukan pembenahan kebutuhan sekolah baik dari sisi pemerataan maupun mutu dan manajemen. Kemudian agar mutu ke depan menjadi lebih baik, saya pikir perlu program-program sinergis dari tingkat pusat, propinsi hingga ke daerah.

Apakah pembangunan pendidikan yang sinergis itu sudah dilakukan di NTT? Selama ini yang kami alami dalam kaitan dengan peningkatan mutu guru misalnya, yang dilaksanakan baru di tingkat pusat hingga ke daerah dan belum ditindaklanjuti hingga kabupaten dan kota. Contoh, kalau peningkatan mutu guru di tingkat pusat dalam arti terbatas. Dengan dana yang ada, kabupaten/kota mengirim lima orang guru sementara propinsi membutuhkan 150 orang. Dari sekian kabupaten, berarti baru ada 100 orang. Yang kita harapkan adalah tindak lanjut perencanaan program dari APBD II. Kegiatan- kegiatan yang harus dilaksanakan di kabupaten/kota seperti MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), KKG (kelompok kerja guru), di situ guru-guru duduk berkumpul dalam seminggu sekali menyempurnakan segala persoalan yang mereka temukan seperti bahan ajar, materi pembelajaran, metode mengajar, alat peraga dan lain sebagainya yang sesuai dengan komponen untuk mendukung pembelajaran. Bila sharing-sharing ini dilakukan terus-menerus akan berdampak pada perbaikan sistim administrasi dan sistem pengetahuan guru itu sendiri.

Misalnya, ada guru yang belum bisa pecahkan masalah pada pelajaran matematika, nah dengan sharing ini guru tersebut bisa bagi pengalaman dan menemukan pemecahan melalui MGMP atau KKG ini. Sharing antar-teman dalam MGMP dan KKG bisa menyempurnakan pengetahuan mereka sehingga secara kualitas mereka akan dibenahi melalui kelompok ini. Kemudian dari sisi pemerataan sarana-prasana pembelajaran, saya rasa pusat sudah menyediakan dana block grand, propinsi juga melalui APBD I atau DAU. Meski pusat dan propinsi sudah ada dana, kekuarangn itu juga perlu dibantu oleh kabupaten/kota. Ini yang kita harapkan.

Bagaimana dengan manajemen sekolah? Kalau dari sisi manajemen, yang perlu kita lakukan adalah pelatihan peningkatan mutu manajemen kepala sekolah. Kami di Dinas PPO NTT tahun ini dan tahun depan sudah mulai meningkatkan menajemen mutu kepala sekolah. Karena kami tahu dengan baik banyak sorotan terhadap pengelolaan school basic manajemen yang ada di sekolah. Dalam pelaksanaan school basic manajemen di sekolah masih ada kelemahan dari sisi perencanaan, yakni belum kena sasaran. Dalam menggerakkan komponen yang ada untuk bekerja sama belum dilakukan secara baik. Bagaimana operasionalnya, tidak melibatkan semua orang, kadang-kadang kepala sekolah melakukanya sendiri, pergi belanja sendiri. Pengawasannya belum dilakukan dengan baik karena dia kerja sendiri. Ini perlu dilakukan dalam peningkatan mutu majamen. Kami di propinsi baik untuk tingkat SD, SMP, SMA dan SMK maupun PK/PLK akan menerapkan konsep mutu manejemen sehingga kepala sekolah bener-benar memanage kegiatan di sekolah secara profesional.


Yang terjadi sekarang, kepala sekolah seperti pemimpin proyek. Komentar Anda? Ya, terkesan di masyarakat kepala sekolah adalah pimpro. Ini karena belum dimanage secara baik sesuai dengan tupoksi. Seandainya menejemen dilakukan dengan baik, membagi habis tugas kepada orangnya dan orangnya bekerja secara profesional, tidak ada masalah. Kepala sekolah duduk dan merencanakan. Sekarang ini kepala sekolah pergi beli paku sendiri dan sebagainya. Ini salah. Oleh karena itu propinsi dalam tahun 2010 akan melakukan serangkaian kegiatan, termasuk meningkatkan mutu manajemen kepala sekolah. Berkaitan dengan peningkatan mutu guru, sudah saya katakan bahwa SDM guru belum ditempatkan secara merata, sehingga butuh dukungan pemerintah kabupaten/kota terhadap peningkatan mutu guru. Sekarang ini dari tingkat pusat menyiapkan 40 persen dari jumlah guru yang ada, propinsi mulai tahun depan merencanakan untuk kualifikasi pendidikan yang artinya pendidikan tambahan bagi guru yang berijazah setara SMA, D1, D2 dan D3. Kami akan melakukan perencanaan biaya untuk mereka sehingga tahun 2015, guru-guru ini sudah memiliki ijazah S1 dan D4. Ini peningkatan mutu guru, sekaligus juga kesejahteraan guru. Sekarang ini yang diberikan hanya mereka yang S1, sementara yang lain harus kita kasih sekolah, supaya mereka juga mendapat kesejahteraan pada tahun 2015. Jadi sekarang, untuk mendapatkan kesejahtreraan guru-guru diberikan penilaian portofolio untuk sertifikasi.

Setelah guru-guru sudah S1 atau D4, apa program lanjutannya? Ke depan, kalau guru sudah memiliki ijazah S1 atau D4, mereka akan dilakukan tes kompetensi sehingga tidak terjadi saling iri dan sebagainya. Ini program pusat. Ini kebijakan-kebijakan yang kami lakukan dalam rangka peningkatan mutu. Harapan kami dari propinsi minta dukungan dari kabupaten/kota, programkan melalui APBD II sehingga di daerah bisa dilakukan seperti MGMP dan KKG sehingga pengetahuan yang diterima bisa dibiaskan sampai ke pelosok-pelosok. Sebab, selama ini KTSP (kurikulum tingkat satuan pendidikan) belum dijalankan secara merata dan ini berpengaruh terhadap mutu, terhadap persentase dan mutu kelulusan.

Sejauhmana Dinas PPO mensosialisasikan pelaksanaan KTSP sehingga dilaksanakan sampai di sekolah-sekolah yang ada di pedalaman? Untuk pelaksanaan KTSP, kami sudah melakukan pelatihan. Memang belum menyebar luas ke seluruh guru. Karena seperti saya katakan, tidak mungkin propinsi mengundang seluruh guru untuk melakukan kegiatan pelatihan di propinsi. Butuh dukungan kabupaten/kota. Agar forum MGMP dan KKG itu giat beraktivitas. Karena di sinilah tempat guru-guru sharing untuk penyempurnaan dalam bahan ajar.

Pendapat Anda mengenai sekolah gratis? Kalau didengar memang menyenangkan bagi masyarakat tetapi tidak mendidik dan tidak menyenangkan bagi para pengelola pendidikan.

Maksudnya masih sebatas wacana atau sudah program? Saya rasa ini isu yang dihembuskan dalam reklame dan sebagainya. Kalau dilihat di dalam program memang ada dari beberapa sumber dana. Di dalam dana BOS, ada pos-pos tertentu atau cost-cost tertentu yang sudah dibiayai. Tetapi, pertanyaanya, apakah pos yang tersedia mencukupi atau tidak? Ada di dalam BOS memberikan kepastian bahwa ada point-point tertentu perlu dibebaskan. Nah dibebaskan ini apakah mencukupi atau tidak. Itu kita sadari benar. Contoh, pemakaian listrik dialokasikan Rp 3.000, namun dalam pemakaian mencapai Rp 6.000, maka sisanya siapa yang tanggung? Air yang dipakai yang direncanakan dalam BOS misalnya Rp 10.000, namun penggunaan mencapai Rp 40.000, berarti kurang Rp 30.000. Siapa yang bayar? Jadi

point-point yang gratis adalah bantuan dari pemerintah pusat. Tetapi kita kembali kepada perencanaan sekolah. Kembali kepada kepala sekolah, karena kepala sekolah yang mengetahui secara baik kondisi sekolahnya. Misalnya kepala sekolah merencanakan program mutunya untuk satu tahun. Dari point-point yang ada terbantu, misalnya rencana satu tahun Rp100 juta. Dalam perjalanan yang bersumber dari dana BOS Rp 70 juta dan sisanya Rp 30 juta ini yang diharapkan partisipasi orang tua siswa. Nah untuk partisipasi orang tua ini diharapkan kepala sekolah mendeteksi siswa mana mampu dan mana yang kurang mampu. Mungkin beban yang Rp 15 ribu/bulan yang seharusnya ditanggung semua, tetapi karena sudah dibantu oleh dana BOS tadi, kita lakukan subsidi silang sehingga orang tua yang mampu membayar dan yang miskin diharapkan supaya dibebaskan. Ini yang menjadi harapan kita. Tidak berarti harus bebas semua. Karena tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.

Kembali ke persoalan guru. Fokus programnya lebih banyak ke peningkatan kualitas. Kenyataannya NTT masih kekurangan guru. Apa pendapat Anda? Mengenai kekurangan guru, mari kita pilah. Apakah kekurangan guru SD, SMP, SMA atau SMK. Kita lihat perbandinganya dulu. Kalau bicara guru SD, APK dan APM sudah mencapai 119 persen. Perbandingan guru 1:30. SMA, APK baru mencapai 46, berarti APM lebih turun lagi. SMP sekitar 84. Ini kita mendorong seratus persen sehingga 1 berbanding 30. Kalau mendorong berarti harus tambah guru. Tetapi, penambahan guru perlu analisa. Dari sisi menajemen, kita coba analisa kebutuhan guru dengan jumlah sekolah agar tidak terjadi penumpukan guru. Makanya yang kita harapkan di dalam penempatan guru harus melalui analisa kebutuhan guru, sehingga pengangkatan guru karena kurang guru dan sebagainya silahkan diusulkan untuk penambahan. Tetapi melalui kajian, jangan sampai terjadi penumpukan. APK/APM harus 1:30, tetapi APK kita sudah mencapai 119. Makanya harus dimanage secara baik sesuai dengan kebutuhan.

Kalau tidak salah saat ini pemerintah mulai mengembangkan Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI). Untuk mencapai sekolah ini perlu memenuhi delapan standar kompetensi. Ya, ini program pemerintah ke depan. Pemerintah sudah menetapkan ada beberapa sekolah RSSN dan RSBI. Ini sudah dilaporkan ke gubernur. Sekolah ini nantinya sekolah yang dibina dan diprogramkan untuk mengangkat mutu pendidikan. RSSN dan RSBI harus memenuhi delapan standar kompetensi.
Pertama, standar isi memenuhi kurikulum.
Kedua, standar proses (banyak aspek, termasuk proses pembelajaran).
Ketiga, standar kompetensi kelulusan (siswa yang diterima di RSSN dan RSBI nilainya harus 7,5 dan minimal 7,00 sehingga mutunya terarah). Makanya dalam rangka peningkatan mutu pendidikan RSSN dan RSBI ini ditetapkan.
Keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang mengajar pada sekolah-sekolah itu adalah guru yang berijazah minimal S1 dan harus bisa berbahasa Inggris dengan baik. Karena di sekolah ini sudah menggunakan banyak teknologi yang bagus dan mengajar tidak menggunakan kapur tulis tapi LCD semua, ruang ber-AC. Mereka ini juga diberikan tunjangan khusus, baik dukungan pemerintah maupun orang tua. Orang semakin berkualitas, bayarannya semakin tinggi dan mereka ini ditempatkan di sekolah ini melalui satu penilaian kinerja dan kompetensi. Tidak menempatkan orang seenaknya dan bagi mereka yang berijazah SMA ke bawah tidak diterima di sekolah tersebut. Standar sarana dan prasarana, ruangannya ber-AC, di dalamnya bagus, jumlah siswanya hanya 30, ICT dan fasilitas lainnya. Keenam, standar pengelolaan yang menyangkut manajemen.

Ketujuh, standar pembiayaan dimana RSSN dan RSBI tidak hanya mengharapkan dana dari pemerintah, tetapi bagaimana partisipasi masyarakat. Tentunya kita melihat pada masalah ekonomi. Kualitas barangnya baik, tentunya harganya juga tinggi. Tentunya yang kita harapkan dengan biaya yang tinggi, kepala sekolah bagaimana mengelolanya dengan standar yang tinggi, bagaimana melakukan otonomisasi berkaitan dengan standar kelulusan. Misalnya, standar kelulusan 5,50, tetapi sekolah tersebut bisa menetapkan standar kelulusan lebih dari itu, misalnya outputnya harus lulus dengan 6,00. walaupun sebenarnya siswa yang dapat 5 sudah lulus. Ini demi menjaga kualitas sekolahnya. Secara nasional dia lulus, tetapi secara internal dia tidak lulus.
Kedelapan, standar penilaian pendidikan yang basanya dilakukan badan akreditasi sekolah. Ini untuk menilai maju mundurnya sekolah ini. Tentunya kita tidak mau RSSN dan RSBI hanya omong di mulut. Berani menetapkan RSSN dan RSBI, berani juga memberikan kontribusi dana. Seandainya pemerintah ingin mutu pendidikan di daerahnya baik atau meningkat, penentuan sekolah RSSN dan RRSBI harus memenuhi delapan standar ini.

Di Kota Kupang RSSN dan RSBI sudah ada. Apakah sudah memenuhi delapan standar ini? Di Kota Kupang yang sudah ada yakni SMAK Giovanni, Mercusuar, SMA Negeri 1, SMA Negeri 3 dan SMK Negeri 1. Jadi sekolah-sekolah ini dibentuk untuk meningkatkan derajat dan kualitas mutu pendidikan di daerah ini. Sehingga kelulusan dari sekolah-sekolah ini sudah bisa bersaing di tingkat nasional. Mereka yang sekolah di RSSN dan RSBI ini jika mau sekolah di luar negeri pasti diterima.

Kalau di Kota Kupang, yah artinya mereka saat ini sedang diproses. Banyak guru yang sedang mengikuti latihan dan sebagainya, kalau tidak bisa terlempar. Sehingga di sekolah-sekolah ini ada yang masih diprogramkan perkelas.

Kapan persentase kelulusan di NTT bisa 100 persen? Bagaimana caranya? Kapan kita 100 persen, ya kalau semuanya mendukung saya rasa tidak ada masalah. Yang penting mari kita sehati, sesuara membangun NTT dengan baik, dengan delapan standar kompetensi tadi terpenuhi. Tentunya, falsafahnya tanggung jawab pendidikan tidak hanya di sekolah yakni guru, tetapi juga orang tua. Makanya saya sangat tidak setuju kalau orang mengatakan bahwa kalau kelulusan dan kualitasnya kurang adalah salah guru. Saya tidak terima. Pendidikan tanggung jawab kita semua. Karena anak berada di sekolah hanya dari jam 07.00 sampai jam 12.00 Wita. Selebihnya di rumah, di tangan orang tua dan masyarakat. Dan kita tanya tanggung jawab orang tua sejauh mana, jangan sampai PR anak tidak kerja orang tua tidak pernah tanya. Anak pergi sekolah bawa buku satu saja isi di saku celana, orang tua diam saja. Masyarakat melihat anak-anak duduk minum mabuk, pernah ikut mengawasi atau tidak.
Kalau membiarkan, yah kapan kita bisa 100 persen lulus?

Kenapa penentuan kelulusan tidak dilakukan di sekolah? Penentuan kelulusan ditetapkan dari pusat. Dulu, pusat memberikan kewenangan ke sekolah untuk menentukan kelulusan. Dulu P, Q, R, yang terpenting akumulasi rata-rata terakhir 5. Dia akan berupaya, misalnya matematika 1, fisika 2 dan sebaginya, mereka bisa menaikkan nilai-nilai lain supaya rata-rata jadi naik. Standar kelulusan ditentukan dari pusat, bukan persoalan mau dan tidak mau, tetapi kekhwatiran memang ada beberapa hal yang menjadi nilai tambah menyangkut perilaku, etika dan sebagainya. Tetapi, jaminan mutu saat ini masih pada ilmu pengetahuan. *

Suka Beroganisasi
MEMILIKI tubuh besar bukan berarti Klemens Meba jarang berolahraga. Pria asal Ende-Flores ini selalu meluangkan waktu untuk berolahraga. Namun tidak seperti olahrawagawan yang melakukan aktivitas olahraga untuk prestasi atau menyalurkan hobi. Yang dilakukan dua anak ini adalah sekedar jalan santai untuk menjaga kesehatan dan kebugaran.
Pria yan sudah makan garam dalam dunia pendidikan dengan menjadi guru ini juga penikmat olahraga. Baginya, menyaksikan pertandingan sepak bola atau olahraga lainnya di layar televisi merupakan hal yang mengasyikkan. "Kalau olahraga, paling jalan-jalan saja. Tapi saya suka nonton pertandingan olahraga," jelasnya.
Mantan Kepala SMAN 4 dan SMAN 3 Kupang ini juga memiliki jiwa kepemimpinan yang sudah ditempahnya dalam berbagai organisasi. Saat masih mahasiswa Klemens aktif dalam organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang. Selama menjadi guru dan kepala sekolah, Klemens perna menjabat ketua MKK dan Musywarah Kelompok Kerja Kepala Sekolah (MK3S) SMA Kota Kupang dan beberapa organisasi lain. "Dalam berorganisasi ini, semua idealisme kita bisa kita salurkan untuk memajukan masyarakat. Melalui organisasi kita banyak belajar dan saling mengenal dan memahami karakter orang lain," jelasnya.

Data Diri
Biodata :
Nama : Drs. Klemens Meba
TTL : Ende, 15 Agustus 1958
Istri : Karamaria Filomena
Anak : Maria Patricia G Regga, Viatormus G Regga, Josef G Regga
Riwayat pendidikan:
SDK Ende, SMPK Ende, SMA Negeri Ende,
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Katolik Widya Mandira (Unwira) Kupang, S2 Manajemen SDM, Unwira Kupang.
Kepala MKKS Kota Kupang tahun 2003-2007, Kepala Sub Dinas Sarana dan Prasarana Dinas PPO Kota Kupang, Kasubdin SMA Dinas PPO Kota Kupang, Sekertaris Dinas PPO Propinsi NTT, Plh Kepala Dinas PPO Propinsi NTT.

Pos Kupang Minggu 2 Agustus 2009, halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda