KMPH Ujung Tombak Pelestarian Hutan


ISTIMEWA
HUTAN KELUARGA -- Hutan keluarga sebagai penyangga TN Lai Wanggi Wanggameti.

Bercermin dari Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti

KELEMBAGAAN yang kuat dan jaringan kemitraan merupakan salah satu dari delapan aspek kunci dalam
pengelolan sumberdaya alam berbasis masyarakat (PSABM). Kelembagaan yang kuat dan mampu mengelola sumberdaya alam secara arif, yakni secara ekonomis menguntungkan dan tetap berkelanjutan merupakan kunci keberhasilan sistim pengelolaan sumberdaya alam.

Karena itu lembaga pengelola harus dapat mengelola pemanfaatan oleh komunitasnya dan mencegah pemanfaatan oleh mereka yang tidak berhak melalui aturan pengelolaan sumberdaya alam dan penegakan aturan.

Menurut Sekretaris Konsorsium Pengembangan Masyarakat Nusa Tenggara (KPMNT), Yunus Takandewa, sebagai sebuah jaringan multipihak mereka mendukung berbagai upaya pengembangan jaringan dan kemitraan dalam pelestarian Kawasan Taman Nasional (TN) Lai Wanggi Wangga Meti, Kabupaten Sumba Timur.

Kawasan ini memiliki peranan penting dalam mempertahankan keseimbangan ekologi Pulau Sumba, khususnya Sumba Timur. Kawasan ini menurut Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) 1984 merupakan kawasan dengan fungsi hutan lindung 42.314 ha dan fungsi hutan produksi 4.700 ha, dimana terdapat 16 desa yang berada di dalam dan sekitar kawasan tersebut.

Sejak tahun 1998, kawasan ini berubah fungsinya menjadi Taman Nasional Lai - Wanggi Wanggameti dan ditetapkan oleh pemerintah pusat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.576/Kpts-II/1998 dengan luas kurang lebih 47.014 ha.
Keberlanjutan fungsi lingkungan dan produktivitas sumberdaya alam hanya dapat dicapai melalui pengelolaan pada skala yang lebih luas. Karena hal ini sering melampaui kemampuan pengelolaan suatu komunitas tertentu diperlukan kerja sama antarberbagai komunitas.

Kerjasama kemitraan akan terwujud manakala masing-masing pihak menyadari bahwa kemitraan tersebut menguntungkan bagi dirinya/lembaganya, bahwa kemitraan merupakan pilihan terbaik dibandingkan dengan pilihan alternatif yang ada dalam memperjuangkan kepentingan bersama. Aspek terpenting di sini adalah bagaimana posisi kelembagaan masyarakatnya di antara konflik kepentingan antarpihak.

Keputusan Menteri Kehutanan No 893/KPTS-II/1983 tentang TGHK di kawasan Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti yang tidak akomodatif terhadap kepentingan masyarakat, berimplikasi terhadap konversi lahan masyarakat menjadi hutan sehingga masyarakat merasa aksesnya terhadap hutan semakin terbatas.

Konflik ini pun telah berimplikasi pada semakin lunturnya rasa kepedulian, tanggung jawab serta kesadaran masyarakat sekitar kawasan untuk menjaga dan melestarikan hutan. Harapannya adalah bagaimana menemukan terobosan-terobosan baru sebagai bentuk solusi bersama yang lebih arif, maju dan adil.

Tawaran yang mungkin menjadi pertimbangan bersama pada waktu itu adalah bagaimana mengembangkan model pengelolaan sumberdaya alam melalui sebuah skenario yang lebih sistematik dan berlandaskan pada konsep tata pengelolaan bersama.

Artinya, segala sumberdaya dan energi yang ada (dari semua pihak) harus dapat digerakkan secara terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan kawasan melalui peningkatan mutu partisipati.

Untuk itu, dimulailah merumuskan mekanisme pembagian peran, kewenangan dan tanggung jawab pada masing-masing pihak menuju pada satu titik tujuan bersama.

Dengan demikian, cara pandang yang sifatnya parsial yang melihat bahwa kepentingan masyarakat dan kelestarian itu tanggung jawab pemerintah semata, perlahan diubah menjadi sebuah cara pandang yang komprehensif, dimana semuanya harus dilihat sebagai kepentingan bersama.

Konsep ini sebenarnya berangkat dari pemikiran bahwa semua institusi adalah pelaku pembangunan secara bersama-sama memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing yang bila energi-energi itu dipadukan akan menghasilkan sebuah kekuatan atau daya dorong yang cukup kuat bagi keberhasilan pembangunan.

Untuk itu, semua pihak yang berkepentingan perlu diajak mengenali dan memahami semua sudut kepentingan secara rasional dan komprehensif. Dari sini diharapkan akan diikuti dengan meningkatnya rasa kepedulian dan tanggung jawab yang sama terhadap pengelolaan ekosistem kawasan secara utuh.

Para pesengketa harus segera melupakan posisi dan mulai berinisiatif mengembangkan gagasan atau konsep pengelolaan yang lebih memberikan peluang bagi semua pihak mengaktualisasikan peran nyatanya dalam pengelolaan ekosistem kawasan, dengan tetap menghormati rambu-rambu kebijakan yang lebih tinggi.

Gagasan dan prakarsa mencari bentuk penyelesaian sengketa senantiasa jadi wacana diskusi di berbagai tingkatan, baik masyarakat, maupun oleh pengambil kebijakan dan para pemerhati lingkungan.

Kegiatan-kegiatan yang dikembangkan di TNLW yang diprakarsai oleh Pemda Sumba Timur (Dishut, Bapedalda), BKSDA, UPT, KOPPESDA, YTN Sumba dan masyarakat 15 desa sekitar kawasan yang membentuk diri dalam KMPH dan FALP.

Lembaga-lembaga tersebut mendapat dukungan dari Cornel Univercity, Ford Foundation, World Neighbour, EWC, (program pemetaan) CIFOR, ICRAF dan MFP-DFID. Dukungan dan kerja tersebut diarahkan dalam rangka pemberdayaan dan advokasi konflik pemanfaatan, tata batas dan berbagai kebijakan pada gugus basis.

Pengembangan jaringan kerjasama kemitraan disadari sebagai sebuah kebutuhan oleh para pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan SDA di kawasan TNLW. Pada tahap dini, kebutuhan itu berkembang karena pertimbangan praktis dalam menyikapi semakin rumitnya permasalahan yang dihadapi dan keterbatasan sumberdaya yang dimiliki oleh para pihak.

Kondisi alam yang tidak menguntungkan, pendekatan pembangunan yang tidak tepat guna, dan lemahnya koordinasi diantara para pelaku pembangunan menjadi alasan lain yang memperkuat perlunya mengembangkan jaringan kerjasama kemitraan.

Sejak tahun 1996 masyarakat dan penggiat lingkungan di sekitar kawasan TNLW berisiatif untuk memfasilitasi lembaga lokal yaitu Kelompok Mitra Pelestari Hutan (KMPH) yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah desa, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan kelompok-kelompok kerja di masyarakat.

Kemudian untuk koordinasi antardesa dibentuk Forum Andali Luku Pala (FALP), sedangkan untuk berkomunikasi dengan mitra-mitra lain di luar desa dibentuk Forum Komunikasi Kawasan Konservasi Laiwanggi Wanggameti (FK3LW). Hingga saat ini terdapat 14 desa telah memiliki KMPH dan bergabung dalam Forum Andali Luku Pala (FALP).

Tindakan penguatan jaringan tingkat basis ini ditindaklanjuti dengan pendampingan teknis secara intensif oleh lembaga-lembaga mitra pendamping. Penguatan institusi lokal seperti ini dilakukan dimulai dari penguatan jaringan KMPH di antaranya penguatan kelembagaan melalui keanggotaan KMPH.

Sebagai institusi yang memiliki ruang gerak tingkat desa, KMPH pada dasarnya bersifat terbuka bagi setiap lapisan masyarakat di desa seperti unsur tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemerintah desa, BPD, masyarakat, perempuan dan lembaga pemberdayaan masyarakat desa. Tentunya, keanggotaan ini dilakukan penataan peran secara partisipatif untuk menggalang solidaritas penerapan program KMPH, monitoring hingga evaluasi. Di sini peran lembaga pendamping sebagai pihak luar hanya sebagai fasilitator.

Aturan-aturan yang diterapkan disesuaikan dengan aturan-aturan adat setempat semisal aturan KMPH Desa Billa, Kecamatan Tabundung yang berisi, pengaturan pemanfaatan sumberdaya alam, larangan, himbauan dan sanksi. Aturan tersebut yang telah disepakati dalam bentuk kesepakatan adat ditingkatkan menjadi peraturan desa.

Berdasarkan kebutuhan, program KMPH sebatas pada skala desa, misalnya pengembangan kebun, hutan keluarga, hutan adat dan padang pengembalaan. Melalui FALP sebagai forum lintas KMPH, berbagai program dikoordinasikan melalui pertemuan tahunan atau pertemuan semesteran sebagai bagian dari mekanisme koordinasi dan perencanaan lembaga pendamping.

Dari sini, sejumlah prestasi yang ditorehkan KMPH diantaranya keberhasilan dalam memfasilitasi musyawarah adat, pertemuan forum KMPH, dan pertemuan semesteral petani, melaksanakan proyek reboisasi, mengembangkan hutan keluarga, pencegahan dan penanganan kasus-kasus penebangan liar, dan kasus pengambilan hasil hutan bukan kayu dalam kawasan hutan.

Dengan berbagai keberhasilan tersebut, pengakuan masyarakat terhadap eksistensi KMPH terindikasi dengan dukungan untuk mengikuti program-program dan aturan-aturan atau kesepakatan-kesepatakan KMPH misalnya pembuatan balai pertemuan, pembuatan sekat api pencegah kebakaran, pengembangan kebun KMPH dan pengembangan tanaman umur panjang (TUP).

Begitu juga pengakuan dari pemerintah telah melibatkan KMPH dalam berbagai kegiatan pemerintah setempat mulai tingkat desa (Musbangdes), pertemuan tingkat pemerintah kecamatan dan kabupaten bahkan pertemuan tingkat Balai Taman Nasional.(gem)

Pos Kupang Minggu 26 Juli 2009, halaman 14

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda