NTT Masih Butuh Waktu untuk Gemala


FOTO ANTARA/LORENS MOLAN
NELAYAN OESAPA--Nelayan di Kelurahan Oesapa yang selalu memasok ikan untuk kebutuhan warga Kota Kupang dan sekitarnya.



MENTERI Perikanan dan Kelautan (DKP), Freddy Numberi telah meresmikan wilayah Perairan Laut Sawu di Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) pada 13 Mei 2009 di Manado, Sulawesi Utara.

Upacara pengresmian yang berlangsung di sela-sela pelaksanaan World Ocean Conference (WOC) itu merupakan realisasi dari tindak lanjut program nasional tentang pencadangan KKPN seluas 10 juta hektar pada 2010, yang telah disampaikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada Konferensi Intenasional "Convention on Biological Biodifast" di Brasil pada Maret 2006.

Menurut Menteri Numberi, peresmian kawasan konservasi tersebut juga sejalan dengan program Pemda NTT tentang Gerakan Masuk Laut (Gemala), serta program penunjang lainnya yang dirancang oleh pemerintahan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya dan wakilnya, Esthon L Foenay untuk periode 2008-2013.

Kawasan konservasi ini memiliki luas sekitar 3,5 juta hektare yang meliputi wilayah 2 (dua) zonasi, yaitu Zona Perairan Selat Sumba, dan Zona Perairan Timor, Rote, Sabu (Tirosa)-Batek. Berdasarkan Zona Sawu, perairan Selat Sumba seluas 567.165,44 hektare meliputi Kabupaten Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Manggarai dan Manggarai Barat.

Zona perairan Tirosa-Batek seluas 2.953.964,37 berada pada wilayah perairan Kabupaten Sumba Timur, Rote Ndao, Kupang, dan Kota Kupang, serta Timor Tengah Selatan (TTS).

Melihat potensi tersebut, Zona Sawu sangat cocok untuk mendukung program Gemala, mengingat masyarakat NTT berada di wilayah kepulauan dengan dibatasi oleh wilayah perairan yang luas.

Program Gemala ini, sudah lama dicanangkan ketika Frans Lebu Raya masih menjabat sebagai Wakil Gubernur NTT periode 2003-2008. Ketika terpilih menjadi Gubernur NTT periode 2008-2013 pada pemilu kepala daerah (Pilkada) Juni 2008, program tersebut kembali diluncurkan oleh pemerintahannya seiring dengan peresmian Perairan Laut Sawu sebagai KKPN.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa pelaksanaan program Gemala itu masih membutuhkan waktu, karena tidak semua orang NTT bisa masuk laut. Untuk masyarakat di Timor Tengah Utara (TTU), misalnya, adanya semacam mitos yang melarang masyarakat setempat untuk masuk laut, karena takut dimangsa buaya.

"Kenapa masih adanya kekhawatiran seperti itu? Karena berdasarkan kepercayaan masyarakat TTU, leluhur mereka yang telah menjelma menjadi buaya itu hidupnya di laut, sehingga mereka takut dimangsa buaya jika mauk laut," kata Gubernur Lebu Raya.

"Ini sesuatu yang kurang rasional, tetapi kenyataannya memang demikian. Sehingga untuk memantapkan Gemala sebagai program prioritas dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pesisir, masih butuh waktu," katanya.

Di sisi lain, masyarakat NTT yang hidupnya di daerah pesisir, juga enggan masuk laut, kecuali para pendatang dari Bajo, Sulawesi Selatan atau Binongko dari Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan laut sebagai sumber utama kehidupan.

Penetapan Laut Sawu menjadi KKPN, menurut Kepala Pusat Data dan Informasi DKP, Soen'an H Poernomo, berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Tim Pengkajian dan Penetapan Kawasan Konservasi Laut (TPP KKL) Laut Sawu, Solor Lembata Alor (Solar).

Dalam kajian tersebut telah dipertimbangkan mengenai kekayaan dan keanekaragaman jenis biota dan sumberdaya di perairan Laut Sawu, serta keunikan habitat dan karakteristik oceanografi yang dimilikinya serta keterikatan tradisi dan budaya masyarakat lokal dengan sumberdaya perairan.

Faktor lain yang dipertimbangkan, menurut Poernomo, adalah terdapat ketergantungan masyarakat lokal dan pemerintah daerah terhadap sumberdaya di perairan Laut Sawu, serta kerentangan dan ancaman terhadap ekosistem dan sumberdaya di wilayah pesisir dan perairan tersebut.

Hal yang paling mendasar terkait penetapan dan pengelolaan Laut Sawu sebagai KKPN guna melindungi keanekaragaman hayati bagi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan pemerintah daerah.

Sedang, untuk pengelolaan kawasan tersebut, dilakukan dengan "system zonasi" yang mengakomodasi berbagai kepentingan, dan pendekatan kolaboratif serta adaptif yang melibatkan berbagai pihak.

"Kita harapkan, Perairan Laut Sawu sebagai KKPN harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat demi peningkatan kesejahteraannya serta memperhatikan dan mengakomodasi kepentingan nelayan tradisional dan kearifan lokal masyarakat pesisir,'' katanya.

Gubernur Lebu Raya juga menegaskan bahwa penetapan Perairan Laut Sawu sebagai KKPN itu juga bukan untuk melarang nelayan asal Desa Lamalera di Pulau Lembata menangkap ikan paus secara tradisional.

"Ketradisionalan masyarakat Desa Lamalera dalam menangkap ikan paus itu tetap dipertahankan, karena mereka sendiri juga sudah melakukan konservasi dengan caranya sendiri dalam melindungi mamalia laut yang berukuran raksasa itu," katanya.

Koral Terancam
Menurut hasil penelitian terbaru dari World Wildlife Fund (WWF), bukit terumbu karang yang sumber kehidupan biota laut, sebagian besarnya sudah musnah dari wilayah Segitiga Koral Samudera Pasifik pada akhir abad ini.

Hal itu, menurut WWF, dapat pula mengancam stok makanan dan penghidupan sekitar 100 juta orang. Bencana yang tak dinginkan itu bergantung pada aksi global cepat terhadap perubahan iklim.

Menurut Lembaga Perubahan Iklim dan Segitiga Koral, aksi itu harus dibarengi pula dengan solusi lokal regional atas penangkapan ikan berlebihan dan polusi kawasan, jika tidak manusia dan masyarakat bakal alami resiko besar.

Hasil studi yang dilakukan oleh WWF itu disampaikan pula pada Konferesi Lautan Dunia (WOC) di Manado, Sulawesi Utara pada Maret 2008 lalu. "Area yang musnah dari wilayah Segitiga Koral Samudera Pasifik itu adalah 'mahkota permata planet' yang terbuat dari beragam terumbu karang," kata Catherin Plum, Direktur Program Segitiga Koral dari WWF AS.

Meskipun demikian, katanya menambahkan, masih ada kesempatan untuk mencegah tragedi itu dan membuatnya kehidupan di dalamnya bertahan berkelanjutan, dimana jutaan orang bergantung pada kekayaan sumber alam tersebut.

Hasil studi itu menawarkan dua skenario yang berbeda secara dramatis untuk Segitiga Koral, yang membandingkan area lepas pantai, bukit karang, dan lautan di negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua New Guinea, Kepulauan Solomon, dan Timor Leste, kawasan dimana Segitiga Koral itu berada.

"Bila diukur, Segitiga Koral hanya satu persen dari permukaan bumi, namun kawasan itu merupakan rumah 30 persen koral dunia, 76 persen spesies bukit-terumbu karang, dan juga tempat tinggal lebih dari 35 persen spesies ikan terumbu karang dan juga menjadi lahan vital ikan komersial penting lainnya seperti tuna," ujar Plum.

"Dalam satu skenario kami tetap mengikuti alur iklim saat ini dan melakukan perlindungan seperlunya dengan lingkungan pantai dan bawah laut dari pembantaian ancaman lokal," tambah Hoegh Guldberg, guru besar dari Universitas Queensland.

"Di dalam dunia ini orang-orang melihat harta karun biologi berupa Segitiga Koral dihancurkan dalam satu abad karena peningkatan temperatur air laut yang cepat, kadar keasaman, dan permukaan laut, sementara objek-objek lingkungan bawah laut juga diperburuk oleh kelemahan manajemen manusia terhadap laut," tambahnya.

Menurut dia, kemiskinan akan meningkat, keamanan stok makanan berkurang, ekonomi menderita, dan orang-orang di kawasan pantai semakin bermigrasi ke kawasan perkotaan.

Laporan WWF juga menyorot celah untuk menghindari skenario kasus terburuk di wilayah melalui pengurangan nyata emisi gas rumah kaca, dan investasi internasional untuk memperkuat lingkungan alami regional.

Cara yang dianggap Hoegh sebagai solusi yang akan membantu membentuk lagi objek-objek dan memperbaiki Segitiga Coral, dimana ekonomi dapat tumbuh, pasokan makanan dan lingkungan alami dapat tetap terpelihara.

"Perubahan iklim di Segitiga Koral sangat menantang, tapi dapat dimanajemen, dan setiap kawasan akan merespon baik untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan lokal dari penangkapan ikan berlebih, polusi, dan penurunan kualitas dan kesehatan air laut," katanya lagi.

Meski di bawah skenario terbaik, komunitas di wilayah lokal tetap akan mengalami kehilangan terumbu karang secara dramatis akibat peningkatan ketinggian laut, aktivitas badai meningkat, kemarau panjang, dan kekurangan sumber makan akibat penangkapan ikan.

WWF berpendapat, pemimpin dunia memiliki peran untuk membantu negara-negara di Segitiga Koral guna memperkuat manajemen sumber daya laut melalui aksi internasional terhadap perubahan iklim.

"Kita harus membentuk perjanjian internasional yang kuat untuk menghasilkan pengurangan tajam atas produksi gas rumah kaca di Konferensi Iklim PBB, Kopenhagen pada Desember 2009 mendatang," kata Plume menegaskan.(ant/lorensius molan)

Pos Kupang Minggu 6 September 2009, halaman 14

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda