Merusak Pantai, Merusak Ekosistem


Foto POS KUPANG/ALFRED DAMA
PASIR PANJANG--Berbagai bangunan di pantai Pasir Panjang ini turut mempengaruhi lingkungan pantai



LUAS wilayah NTT saat ini mencapai 47.349,9 km persegi dengan luas lautan sekitar 200 ribu km dan 1.192 pulau. Itu artinya, garis pantai kita begitu panjang.

Luas dan panjang garis pantai itu tentu akan menjadi potensi yang luar biasa untuk pembangunan bidang perikanan dan pariwisata. Namun bila salah mengelola, maka pantai-pantai ini akan menjadi sumber bencana, baik alam maupun secara ekonomis.

Perilaku manusia yang terus merusak lingkungan pantai, baik dengan cara membangun bangunan di pantai dan bibir pantai bahkan hingga menjorok ke laut, pengambilan batu karang dan pasir serta tambang batu karang dalam laut merupakan perilaku yang secara langsung maupun tidak langsung merusak lingkungan laut.

Di Kota Kupang, bahkan hampir di semua wilayah NTT, pengambilan pasir pantai, batu karang dan material lainnya masih terus berlangsung. Di pantai Pasir Panjang, Kota Kupang, masih bisa kita temukan penambangan batu karang.

Batu karang yang akan dibuat kapur menjadi pilihan usaha bagi warga. Aksi mereka ini tidak bisa disalahkan, sebab dapur mereka harus tetap menyala meskipun apa yang mereka lakukan adalah bentuk lain dari pengrusakan lingkungan.

Tetapi penambangan pasir dan batu ini bukan satu-satunya penyebab rusaknya ekosistem laut. Membangun di kawasan pantai juga turut membeli andil bagi rusaknya pantai.

Membangun di tepi pantai dengan konsep yang salah selain bisa dianggap melanggar hukum, juga bisa berakibat buruk bila ada bencana alam. Sebab, pembangunan di tepi pantai memilki standar-standar atau teknik-teknik untuk mengantisipasi gelombang pasang, gempa bumi dan tsunami.

Pembangundan gedung dan pengambilan pasir, serta batu karang sepintas tidak memberi dampak yang serius pada pantai. Sebab, alam memiliki cara tersendiri untuk memperbaiki kerusakan tersebut, namun bila proses pengambilan tersebut dilakukan terus menerus, maka alam akan sulit memperbaiki kerusakan yang ada. Bahkan ancaman kerusakan dan bencana akan dihadapi oleh masyarakat sekitar pantai.

Kepala Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional-Kupang, Muhamad Saefudin, yang ditemui di kantornya di Jalan Lapangan Tembak, Namosain-Kupang, belum lama ini menjelaskan, pengambilan pasir atau material lainnya di pantai sangat jelas akan merusak ekosistem laut. Sebab, banyak biota laut yang hidup dan menggantungkan hidup di pesisir pantai. Biota-biota laut tersebut juga menjadi sumber makanan bagi bioata laut lainnya.

"Jadi jelas, pengambilan pasir itu akan merusak kawasan pantai dan ekosistem pantai itu," jelasnya.
Kawasan pantai sangat rentan dengan kerusakan. Apabila kawasan tersebut rusak maka akan sulit juga diperbaiki atau membutuhkan waktu yang sangat lama. "Jangan sampai pantai rusak, karena sangat sulit untuk pulih. Pantai memang rentan terhadap kerusakan," jelas Saefudin.

Ia menambahkan, sifat air yang fluida sangat memungkinkan terjadinya kerusakan yang lebih parah bila proses pengambilan pasir dan batu karang tidak segera dihentikan. Kerusakan pantai akan berdampak pada sedimentasi, sebab pantai yang rusak akan mengubah pola arus laut. Bila arus laut ini berubah, akan berdampak sangat serius pada kawasan pantai tersebut. Bukan itu saja, pembangunan yang menyalahi aturan di tepi pantai juga turut memberi andil pada kerusakan pantai.

Pembangunan di bibir pantai juga memiliki mekanisme teknis dan aturan. Sebab, berbagai hal harus dipertimbangkan, mulai dari arus laut, ancaman gelombang pasang dan tsunami. Ada aturan teknis pembangunan pantai sehingga bisa meminimalisir dampak bencana seperti stunami.

"Membangun di bibir pantai juga ada aturannya, misalnya posisi bangunan itu tidak bisa berhadapan langsung dengan laut, tetapi menyamping. Ini agar bila terjadi tsunami, bisa diantisipasi agar bangunan itu tidak roboh atau menjadi penyebab terjadi kerusakan lainnya," jelasnya.

Dengan demikian pembangunan di bibir pantai ini mendapat perhatian yang serius. Berbagai studi perlu dilakukan untuk merekomendasikan apakah suatu wilayah itu bisa dibangun atau tidak. Sebab, banyak aspek yang terpengaruh terhadap bangunan tersebut.

Menurutnya, semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak yang menggunakan kawasan pantai harus peduli terhadap pantai ini. "Pemerintah dan semua pihak harus care terhadap lingkungan pantai ini. Cara ini yang bisa menyelamatkan pantai," jelasnya.

Dijelaskannya, pengelolaan kawasan pantai juga sudah diatur oleh pemerintah melalui UU No 24 Tahun 2007 tentang Mitigasi dan Bencana. Dalam UU ini diatur mengenai pemanfaatan kawasan pantai agar tidak menimbulkan bencana. Selain itu, pemerintah juga ada UU No 27 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir.

Berbagai UU tersebut mengatur tentang penggunaan kawasan pantai, termasuk pembangunan di wilayah tersebut. Pengaturan pemanfaatan kawasan pantai ini sangat penting, apalagi bencana tsunami bisa terjadi di berbagai wilayah pantai di Indonesia. "Pembangunan ini harus diatur sehingga bisa memimalisir korban bila terjadi bencana tsunami," jelasnya. (alf)

Pos Pengaduan Lingkungan KLH "www.penegakanhukum.menlh.go.id"

KEMENTERIAN Negara Lingkungan Hidup (KLH) bersama dengan pemerintah daerah meluncurkan Pos Pengaduan lingkungan bagi masyarakat yang bisa dilakukan melalui telepon, pesan singkat dan secara online.

Deputi Bidang Penataan Lingkungan KLH, Ilyas Asaad dalam acara peluncuran pos pengaduan lingkungan di Jakarta, Selasa lalu, mengatakan, masyarakat dipermudah untuk melakukan pengaduan dengan menelepon atau layanan pesan singkat (SMS) ke nomor 0811932932. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pengaduan secara online melalui situs www.penegakanhukum.menlh.go.id.

Ilyas menjanjikan semua pengaduan masyarakat akan sesegera mungkin ditindaklanjuti oleh KLH maksimal tiga bulan. "Di masa datang untuk pengaduan ini adalah kita perlu membuat jaringan yang baik agar semua provinsi terhubung satu sama lain. Sama-sama bisa memonitor," kata Ilyas
Diharapkan pengaduan masyarakat terhadap kerusakan lingkungan seperti pencemaran, akan cepat ditangani oleh KLH dan jajarannya. Ilyas mengatakan, latar belakang diluncurkannya Pos Pengaduan Lingkuan via telepon dan SMS adalah karena belum optimalnya peran 46 pos pengaduan lingkungan yang telah dibentuk KLH di 29 propinsi, 11 kabupaten dan 6 kota sejak 2005 sampai dengan 2009.

Belum optimalnya pos pengaduan tersebut disebabkan kurangnya komitmen pimpinan daerah dalam mendayagunakan pos pengaduan lingkungan.

Untuk meningkatkan peran 46 pos pengaduan lingkungan yang telah terbentuk di daerah, sejak tahun 2006 KLH melakukan sosialisasi KepMenLH No.19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan, peningkatan kapasitas SDM Pos Pengaduan dalam penanganan pengaduan lingkungan melalui penanganan pengaduan bersama.

Kemudian kerja sama dengan Pusdiklat KLH melakukan pelatihan penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan terhadap petugas pos pengaduan. Ilyas mengatakan KLH menerima rata-rata 190 pengaduan dari masyarakat setiap tahunnya.

Jumlah pengaduan tersebut diprediksi akan meningkat setelah dibukanya pos pengaduan melalui SMS karena lebih mudah dan sederhana. Dia menjelaskan semua pengaduan masyarakat tersebut akan diteliti lebih lanjut dan ditentukan apakah akan ditindaklanjuti oleh KLH atau oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya.(ant)


Pos Kupang Minggu 31 Januari 2010, halaman 14

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda