Melihat Sisi Lain Masalah Kehutanan NTT


FOTO ANTARA/LORENS MOLAN
HUTAN MUTIS--Kawasan hutan Mutis di lereng Gunung Mutis pun terancam rusak bila tidak dijaga dengan baik sejak sekarang



ANCAMAN wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) menjadi gurun di masa mendatang akibat terus menurunnya luas tutupan hutan di wilayah ini ternyata bukan menjadi satu-satunya masalah kehutanan. Dalam 20 tahun terakhir ini kerusakan hutan mencapai 15.163,65 hektar.

Kenyataan ini mengancam kelestarian hutan dan lahan di masa mendatang.

Potensi hutan dan lahan di NTT seluas 2.109.496,76 hektar atau 44,55 persen dari luas wilayah daratan NTT yang mencapai 47.349,9 kilometer persegi. Hutan dalam kawasan hutan mencapai 661.680,74 hektar dan di luar kawasan hutan seluas 1.447.816,02 hektar.

Dari total potensi hutan itu, hanya 14 persen atau 295.329,44 hektar di antaranya yang dikategorikan sebagai hutan lebat penghasil kayu. Selebihnya 1.814.617,3 hektar merupakan kawasan kritis sehingga produksi kayu lokal tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat NTT.

Luas hutan di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No 423 Tahun 1999 1.808.990 hektar. Kawasan hutan ini terbagi dalam tiga fungsi, yakni hutan lindung seluas 41 persen, hutan produksi seluas 40 persen dan hutan 19 persen hutan konservasi.

Namun kondisi hutan tersebut terus mengalami kerusakan. Terus menurunnya luas tutupan hutan di NTT merupakan masalah umum. Komisi Ombusman Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB) beberapa waktu lalu menggelar diskusi yang mengangkat permasalahan kehutanan di NTT.

Dalam disikusi ini terkuak berbagai masalah kehutanan, di mana masih banyak masalah sengketa kehutanan baik antarsesama masyarakat, masyarakat dengan aparat kehutanan maupun masyarakat dengan aparat hukum.

Ketua Ombusman RI Perwakilan NTT dan NTB, Dr. Yohanes Tubahelan, S.H, MH yang dihubungi belum lama ini menjelaskan, dari pengaduan dan keluhan masyarakat yang diterima Ombusman terungkap bahwa selama kurun waktu tiga tahun (2008-2009) telah ada 10 laporan dari masyarakat berkaitan dengan masalah kehutanan.

Ke-10 laporan tersebut mulai dari kasus hukum hingga pemanfaatan kawasan hutan. Lima di antaranya merupakan kasus penyitaan kayu yang dilakukan aparat kepolisian dengan keluhan proses hukum yang tak kunjung tuntas.

Sementara lima kasus lainnya antara lain pengaduan masyarakat Pubabu Besipae, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), 5 Maret 2009 yang mengeluhkan penebangan hutan di kawasan hutan masyarakat adat oleh empat kelompok penebang yang dibentuk oleh Dinas Kehutanan TTS guna kepentingan proyek Gerhan.

Masalah lainnya adalah pungutan liar oleh oknum di instansi pemerintah hanya untuk izin penebangan hutan, penyerobotan batas wilayah hutan, masalah batas hutan yang tidak jelas seperti yang dialami kelompok masyarakat Desa Silu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang.

Kelompok masyarakat ini mengeluhkan tidak adanya batas yang jelas mengenai kawasan hutan sehingga imbasnya masyarakat dianggap bersalah bisa menebang hutan di sekitar kawasan hutan dan selanjutnya berurusan dengan aparat kepolisian. Masyarakat mengklaim pohon yang ditebang adalah milik mereka sendiri berdasarkan batas pagar batu.

Tubahelan menjelaskan, persoalan kehutanan di NTT dikarenakan, pertama, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait dalam rangka penegakan hukum di bidang kehutanan sehingga terkadang tindakan aparat penegak hukum menyalahi aturan.

Kedua, kurangnya sosialisasi dengan baik regulasi atau peraturan teknis di bidang kehutanan kepada masyarakat, stakeholder maupun pemerintah, termasuk penegak hukum dan penetapan kawasan hutan yang memasuki perkampungan penduduk.

Masalah yang paling menonjol adalah penahanan kayu oleh aparat kepolisian. Timpang tindih kewenangan dan aturan yang kurang dipahami kemungkinan menjadi salah satu penyebab aparat penegak hukum bertindak pada pengangkutan kayu. Kondisi ini harusnya tidak terjadi bila masing-masing instansi benar-benar memahami tugas dan fungsinya.

Tumpang tindih kewenangan ini berdampak pada pemilik kayu yang sebenarnya sudah mengantongi perizinan yang sah. (alf)


Selamat Hari Bumi!

SELAMAT Hari Bumi 2010! Jangan lupa matikan lampu selama sejam, jam 20.30 - 21.30 waktu setempat.

Berbagai kota dari 92 negara hari ini bersiap-siap untuk mematikan lampu selama sejam saja untuk memperingati Hari Bumi dan mendukung gerakan penyelamatan lingkungan terhadap perubahan iklim.

Tahun lalu, acara ini diikuti oleh 88 negara. Daerah-daerah baru yang turut serta di tahun 2010 termasuk Kosovo, Madagaskar, Nepal, Arab Saudi, Mongolia, Kamboja, Ceko, Paraguay, Ekuador, dan Kepulauan Marina Utara di Samudera Pasifik.
Panitia pengurus Jam Bumi, yakni kesepakatan mematikan lampu selama sejam tersebut, mengkonfirmasi bahwa di tahun ini 1.100 kota sudah sepakat untuk turut serta.

"Jam Bumi mencerminkan tekad penduduk bumi untuk menciptakan dunia yang lebih baik dan lebih sehat," tutur Direktur Eksekutif Jam Bumi, Andy Ridley. "Acara ini menyatukan berbagai kota, komunitas, bisnis, dan perorangan dalam usaha penanggulangan perubahan iklim," katanya.

Awalnya Jam Bumi adalah inisiatif dari WWF, dimulai pada tahun 2007 di Sydney, Australia, dimana dua juta warga mematikan lampu mereka selama sejam. Di tahun 2008 jumlah peserta yang terlibat sudah melompat jadi 50 juta orang di seluruh dunia. Di 2009, ratusan juta orang berpartisipasi, dimana lebih dari empat ribu kota mematikan lampu.
Ayo ikut rayakan Hari Bumi, dan jangan lupa Jam Bumi malam ini juga! (kompas.com)


Pos Kupang Minggu 28 Maret 2010, halaman 14

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda