Foto ist
Foto ist Prof.Dr. Jimmy Pello, SH.MS

BANYAKNYA gelar akademis yang disandang seseorang menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapainya. Wawasan pengetahuan tentu semakin luas karena isi otak bertambah padat dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Apakah benar seperti itu? Aplikasinya akan dibuktikan di lapangan.
Terkait dengan talenta hukum lingkungan yang masih merupakan hal baru bagi masyarakat NTT, wartawan Pos Kupang, Marten Lau, mencoba mewawancarai, Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, MS, Kamis (24/6/2010), di ruang kerjanya, di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Kepada Pos Kupang Jimmy banyak bicara tentang perkembangan hukum lingkungan di Propinsi NTT. Berikut petikannya.

Bagimana cerita sampai Anda terdorong menekuni bidang hukum lingkungan?
Begini. Waktu kecil ayah saya yang adalah seorang polisi sangat menyukai lingkungan. Almarhum sangat suka bercocok tanam. Meskipun dia seorang polisi, tetapi selepas dinas tidak pernah istirahat di rumah. Dia selalu sibuk menggarap lahan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman sayuran dan buah-buahan.

Saya yang selalu mendampingi almarhum termotivasi dan tertular benih dari almarhum untuk mencintai lingkungan mulai dari halaman rumah sampai lingkungan masyarakat. Saya sangat prihatin kalau melihat tanaman yang rusak karena patah dahannya atau dirusak orang lain atau binatang. Juga sangat mencintai binatang piaraan seperti ayam, sapi dan lainnya.

Apa konsep Anda tentang lingkungan?
Lingkungan itu adalah air, tanah, hutan, pohon yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keseluruhan ruang benda terkait, termasuk manusia, termasuk aspek hukum lingkungan.

Sebagai pakar hukum lingkungang, apa yang Anda ketahui saat ini tentang kondisi lingkungan hidup di NTT?
Secara global saya lihat lingkungan kita di NTT ini lebih banyak sudah mengarah ke ambang kehancuran karena kini sudah mengalami kerusakan yang berat akibat ulah manusia.
Kerusakan itu terjadi karena lingkungan alam atau habitat yang rusak karena perbuatan manusia termasuk pencemaran yang bersumber dari pembakaran rumput, hutan dan sampah yang hampir terjadi setiap saat. Kerusakan lingkungan juga dilakukan instansi-instansi tertentu yang berkaitan erat dengan kepentingan lingkungan.

Misalnya banyak sekali regulasi, maupun peraturan daerah yang mengatur tentang bagaimana mengelola lingkungan. Tetapi mereka tidak konsisten dengan aturan. Saya sering mengatakan mereka menyepelekan aturan yang ada. Aturan hanya sebagai hiasan saja.

Contoh, pemerintah kalau mau membersihkan rumput di pinggir jalan banyak pohon atau ranting pohon jadi korban, ditebang begitu saja. Bahkan rumputnya selalu dibakar, sehingga mereka melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan. Hal yang sama dilakukan di lingkungan sekolah-sekolah, banyak pohon ditebang untuk bangun ini, bangun itu.

Padahal ada perda tentang ruang terbuka hijau. Dan dalam perda itu sudah mengatur tentang pemotongan pohon yang terdiri dari akar, batang dan daun itu harus ada izin. Contoh Propinsi Jawa Timur itu sangat maju, potong ranting pohon saja harus ada izin. Tapi kita di sini, perda boleh mengatur, tapi selalu dilanggar oleh pemerintah sendiri. Nah, kalau pemerintah sudah langgar aturan, apalagi masyarakatnya.

Anda getol bicara tentang pembakaran. Apa dampak pembakaran rumput terhadap lingkungan?
Rumput atau hutan yang dibakar atau terbakar akan menimbulkan asap. Dari sisi hukum lingkungan, termasuk perbuatan merusak dan mencemarkan lingkungan sehingga harus diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dari sisi kesehatan pembakaran rumput yang berasap dan berdebu sangat mengancam kesehatan manusia di lingkungan itu. Ini yang sering tidak disadari masyarakat.

Memang dampaknya tidak langsung terjadi. Tapi akibat dari asap dan debu yang timbul dari pembakaran rumput, hutam atau sampah tadi baru akan dirasakan 5-10 tahun mendatang. Oleh sebab itu, saya sering menegur masyarakat yang suka membakar, saya tanya mereka, bisa atau tidak, kalau mereka tidak melakukan pembakaran hutan atau rumput dan sampah.

Saya sampaikan kepada mereka, bahwa asap api itu racun. Dan sisa pembakaran debu yang ditiup angin akan terbang masuk ke hidung dan mata, sehingga membahayakan kesehatan lingkungan. Apalagi UU kita mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang aman, sehat dan nyaman. Jadi setiap orang berhak atas lingkungan itu. Artinya lingkungan itu bukan hanya untuk segelintir atau sekelompok orang saja.

NTT rawan tebas bakar. Apa tanggapan Anda sebagai pakar hukum lingkungan?
Kalau saya lihat perda tentang perlindungan kawasan hutan dan sejenisnya itu sudah ada, yakni Perda NTT No.8/1986. Tapi dalam realisasinya masih menimbulkan persoalan, bahkan telah tertinggal. Saya sudah ingatkan teman-teman di Propinsi NTT agar tolong dikaji kembali perda itu, karena sudah tidak cocok dengan perkembangan sekarang.

Saya lihat khusus tentang perlakuan bakar rumput, sampah dan hutan, memang ada yang berkaitan erat dengan kondisi alam, tetapi lebih banyak yang disebabkan oleh perilaku manusia. Dari dua faktor itu tindakan manusia lebih menonjol.

Karena kita lihat sekarang, kawasan hutan mana, kawasan lereng gunung mana yang tidak dilewati manusia? Tapi jangan lupa juga ada yang disebabkan oleh daya alam, yakni panas matahari yang terus menerus mengakibatkan gesekan pohon yang ditiup angin hingga munculnya api dan mengakibatkan terjadi hutan terbakar.

Tapi kebanyakan yang saya lihat terjadinya kebakaran karena perilaku keteledoran manusia, terutama perilaku merokok dan membuang puntung rokok di sembarang tempat.

Bagaimana dari sisi hukum lingkungan memandang perilaku seperti itu?
Perilaku manusia merusak lingkungan itu sebenarnya telah diatur jelas dalam peraturan perundangan yang berlaku yang memuat sanksi yang jelas. Jadi sebenarnya dari sisi hukum apa pun keteledoran manusia tidak ada alasan pemaaf yang kuat untuk lolos dari sanksi hukum. Artinya harus dihukum. Tetapi kembali pada para penegak hukm.

Sering orang selalu beralasan bahwa membuang puntung rokok dan mengakibatkan kebakaran, tetapi mencari orang yang membuang puntung rokok sebagai pelaku sulit ditemukan untuk dihukum. Lebih celaka kalau penegak hukum pun beranggapan bahwa lingkungan meskipun sekarang sudah terbakar, tapi nanti esok hujan turun dia akan tumbuh rumput lagi.

Apalagi, ada kebiasaan masyarakat kita, yakni supaya dapat rumput baru untuk kambing, sapi miliknya yang berkeliaran, ya solusinya bakar rumput yang ada agar tumbuh rumput baru. Belum lagi dilihat kesadaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tentang membakar atau merusak lingkungan. Mereka sering menganggap bahwa bakar rumput itu biasa.


Mengapa penegak hukum lemah bertindak? Apakah karena lemahnya SDM penegak hukum lingkungan?
Ya, itu juga ikut mempengaruhi. Sebab aparat penegak hukum tahu dan memahami dampak pembakaran rumput/hutan, tetapi belum sadar akan dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungannya. Ini karena selalu berpedoman pada kebiasaan.

Jadi mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah. Jangankan penegak hukum dan masyarakat, ahli lingkungan dan profesor lingkungan saja bakar rumput di lingkungannya. Ini terbukti di lingkungan Undana ini. Sering mereka bakar sampah saya yang siram dengan air. Padahal kita ini sama-sama ahli lingkungan tapi bakar sampah. Ini contoh, tapi saya tidak mau sebut nama orangnya.

Nah, ahli lingkungan saja masih berperilaku seperti itu, apalagi orang kampung. Sekarang bagaimana membangun kebersamaan? Ini tidak mudah. Karena yang mulai membangun kebersamaan atau mulai menunjukkan aktivitas yang mengarah ke lingkungan seperti menyiram tanaman, memasang papan nama larangan dan sebagainya mulai dipikir bahwa orang itu orang aneh. Di sinilah tantangan bagi orang-orang pemerhati lingkungan.

Apa solusinya untuk menanamkan kecintaan masyarakat kepada lingkungan?
Ya, saya berharap filosofi pembangunan dimulai dari dalam keluarga bisa terus diwujudkan. Hal itu penting terutama terkait pendidikan terhadap anak. Hanya saja seberapa besar kita mengajarkan dan mengingatkan anak-anak tentang lingkungan di luar sana? Berapa sih keluarga bisa mengajar anak untuk pilih sampah di luar sana? Sebab nanti orang lain melihat menanggapinya sebagai orang sinting.

Karena selama ini masyarakat kita baru sadar akan kebersamaan untuk membersihkan lingkungan kalau ada perintah pemerintah atau RT.

Mengapa masyarakat apatis terhadap lingkungan? Apakah karena lemahnya penegakan hukum lingkungan atau lemahnya eksekusi pelanggaran terhadap aturan yang dilanggar?
Menurut saya, ada berbagai macam komponen. Aparat yang ada tidak mau repot-repot untuk urusan penegakan hukum. Lalu menganggap nilai ekologis dari suatu komponen lingkungan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan ada orang hukum tidak tahu bahwa lingkungan itu meliputi air, tanah, pohon.

Dan untuk menegakkan hukum lingkungan itu ada tekanan-tekanan yang menentukan. Penegak hukum mulai dari polisi sampai hakim harus satu mata rantai untuk menegakkan hulum lingkungan. Memang rumit penegakan hukum lingkunan dipandang dari aspek hukum.

Apa hubungan kerusakan lingkungan di NTT terhadap isu pemanasan global saat ini?
Ya, dampaknya sangat besar. Bagi NTT sumber pertama adalah persoalan tebas hutan dan kebakaran hutan. Rumah kaca, pengharum ruangan, AC ditambah lagi adanya UU Lalu lintas tentang menyalahkan lampu kendaraan bermotor roda dua pada siang hari. Ini UU konyol yang menunjang terus terjadinya pemanasan global dan memiskinkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor karena melakukan pemborosan dengan menyalahkan lampu kendaraan pada siang hari.

Ini jangan sampai ada politik ekonomi yang menggunakan sarana aspek hukum. Solusinya, UU itu harus diubah, dan masyarakat harus dibimbing tentang keamanan berlalulintas.

Solusi apa yang Anda tawarkan untuk atasi tebas bakar di NTT?
Solusinya yakni dari sisi pendidikan, kebijakan pemerintah daerah, sisi ekonomi masyarakat. Karena biasanya faktor kemiskinan membuat masyarakat melakukan tindakan di luar kesadarannya, bahwa tindakan itu bersifat merusak. Dari sisi pendidikan, saya lihat pendidikan formal sudah oke. Tinggal non formalnya saja. Tapi bagaimana tentang kontinuitasnya untuk mampu bertahan? Khusus dari sisi pendidikan juga perlu ditunjang dengan ekonomi dan hukum yang saling menunjang. Kesadaran konservasi adalah yang sangat penting.

Penting karena lingkungan itu kebutuhan utama seperti makan dan minum. Konservasi harus dijaga karena menimbulkan kematian. Tidak seimbangnya konservasi, maka ujung-ujungnya menimbulkan kematian. Konsep lingkungan di NTT tak jauh dari nasional. Hukum lingkungan kita harus lebih antisipasi terhadap aspek kerusakan lingkungan.



Apakah tambang mangan yang lagi ramai di Pulau Timor termasuk perbuatan merusak lingkungan?
Kalau kita lingat, Kepmen Lingkungan Hidup No.11/2006 menggariskan bahwa kegiatan-kegiatan yang salah satu itemnya meresahkan masyarakat, maka wajib Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Kita lihat aktivitas para penambang mangan. Ada yang mati tertimpa.

Ini jelas kerusakan. Manusia kalau sampai mati itu jelas kerusakan bagi manusia. Keselamatan manusia tidak terjamin. Ada penambangan liar, juga ada penambangan yang dikelola pemerintah, tapi juga tidak jelas. Ada perusahaan A, B, C dan ada juga pertentangan antara perusahaan tertentu dengan pemerintah daerah seperti di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu.

Tampak jelas bahwa tertib penambangan mangan di daerah ini belum berlangsung baik. Apalagi masyarakat pasti belum tahu persis bahaya dari penambangan mangan ini. Masyarakat awam gali lubang cari mangan, dan tanpa sadar rontok lempengan tanah hingga penambangnya terperosok ke dalam lubang. Ini terbukti sampai kini sudah 20-an penambang mangan mati sia-sia sebagai korban tambang mangan.

Solusinya apa?
Ya saya pikir aturannya harus ditegakkan. Apakah ini karena penanganannya yang tidak jelas atau aturannya yang tidak jelas? Menurut saya, ini masalah baru di NTT yang harus dicarikan solusi bersama secepatnya. Regulasi yang ada harus ditegakkan dan disempurnakan. Sedangkan yang belum ada segera diadakan. Pihak-pihak yang berwenang harus dikembalikan pada porsinya untuk mengurus mangan. Di daerah jelas pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa, apakah dinas pertambangan dan energi? Juga yang melakukan pengawasan di lapangan itu siapa, apakah petugas polisi pamong praja atau polisi, harus diperjelas. Juga masyarakat harus mendapatkan sosialisasi atau peringatan tentang apa bahayanya tambang mangan tanpa prosedur itu. (*)

Suka Lawar Ikan

SEBAGAI seorang akademisi, Prof. Jimmy suka mencoba hal- hal baik yang praktis terkait ilmu pengetahuan maupun yang berhubungan dengan keterampilan. Karena hanya dengan berupaya atau berusaha belajar dan mencoba, segala sesuatu yang tak mungkin diketahui bisa diketahui hingga menggantarnya meraih sukses.

Mencoba hal baru itu telah menjadi sikap satu-satunya guru besar hukum lingkungan di NTT ini. Dosen Undana kelahiran Atambua, Belu, 31 Agustus 1958 itu baru saja dikukuhkan menjadi guru besar pertama di bidang hukum lingkungan 29 Mei 2010 lalu.

Resepnya untuk meraih gelar akademis hingga menembus guru besar atau ahli bidang hukum lingkungan sangat sederhana. Dia selalu melihat semua persoalan yang dihadapinya secara serius. Dan setiap kejadian selalu dicatat di dalam buku agenda atau notes pribadinya. Lalu dia mencari aturan terkait untuk menganalisisnya.

Dia mengaku tidak pernah bekerja tuntas satu kali, tetapi sedikit demi sedikit. Kalau cape dia akan berhenti. "Tujuannya agar selalu mengingatkan saya apa yang telah terjadi. Dan yang memacu saya yakni ingin bersaing dengan orang lain tetapi selalu yang positif. Selalu ingin mencoba hal-hal yang tidak bisa saya lakukan agar menjadi bisa," ujar Jimmy Pello saat ditemui di ruang kerjanya di Kampus Fakultas Hukum, Undana, Kamis (24/6/2010) lalu.

Suami dari Dra. Mariana Perang Hewangara, yang juga guru SMKN I Kupang, ini mengaku sejak kecil hingga saat ini paling menyukai ikan lawar. Itu lauk favorit saya. Sedangkan makanan, hampir semua disukainya. Jagung rebus, atau goreng, ubi dan lain-lain dilahapnya.

Prof. Jimmy pertama kali bertemu istrinya tahun 1980. Saat itu istrinya kuliah di FKIP Undana, sedangkan Jimmy di di Fakultas Hukum. Keduanya memutuskan menikah pada 1988.
Dia mengaku menghabiskan masa kecilnya di Sumba sehingga terpikat dengan makanan khas orang Sumba yakni ikan dan jagung.

Termotivasi tekadnya yang kuat untuk meraih sukses di bidang hukum, maka putra ke-4 dari 11 bersaudara buah hati pasangan Yohanes Erasmus Pello (Almarhum) dan Christiana Rince Lapudooh (Almarhumah) ini mencoba belajar hukum sejak lepas SMA Negeri 1 Kupang 1979 dengan melanjutkan kuliah pada Fakultas Hukum Undana.

Deretan prestasi akademik yang diraihnya cukup mengagumkan. Karena itu, selepas FH Undana 186, dia melanjutkan studi master pada program Magister Hukum Unair hingga tamat 1992. Tidak puas dengan magister, dia melanjutkan studi ke tingkat puncak, yakni Doktoral hingga akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar. (art)

DATA DIRI -Nama : Prof. Dr. Jimmy Pello, SH,MS -TTL : Atambua, 31 agustus 1958 - Jabatan : Guru Besar Hukum Lingkungan Istri : Dra. Mariana Peranghewangara Anak-anak : 1. Shela Cristina Pello (Mahasiswi FKM Undana) 2. Astrid Hewangara (Mahasiswi FISIP Undana)

Pos Kupang Juli 2010, halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda