POS KUPANG/TONNY KLEDEN
Prof. Ir. Ricky Gimin, MSc, PhD

LAUT kita luas, melebihi luas daratan. Banyak potensi masih terpendam di dalamnya. Ikan beraneka jenis. Rumput laut tumbuh di mana-mana. Wisata bahari menjanjikan. Arus laut bisa diubah menjadi energi listrik.

Tetapi kultur kita bukan nelayan. Warga kita lebih merasa diri petani, bukan nelayan. Tinggal di pinggir pantai, tetapi tidak melihat ke laut. Arah pandangan mereka ke gunung. Banyak yang belum mengerling mata melihat potensi itu.

Pandangan-pandangan seperti ini sudah klasik. Berkali-kali diucapkan dengan harapan menggugah dan membangkitkan kesadaran untuk berpaling ke laut. Di NTT sejak era kepemimpinan periode lalu, telah digalakkan gerakan masuk laut (gemala). Di hampir semua kabupaten/kota ada institusi yang khusus menangani potensi laut itu. Kelihatannya normal-normal saja.

Tetapi apakah urusan potensi laut itu gampang, segampang menyebutnya? Apakah laut yang luas itu otomatis berarti kandungannya juga melimpah? Menurut Prof. Ir. Ricky Gimin, MSc, PhD, laut yang luas tidak berarti ikan kita banyak. Profesor yang ahli di bidang biologi populasi dan budidaya moluska ini sangat paham dan mengerti tentang laut dengan segala potensi di dalamnya.

Kepada Tony Kleden dari Pos Kupang di kantor Lemlit Undana, Selasa (6/7/2010) lalu, Prof. Ricky mengemukakan pandangannya tentang potensi dan seluk beluk laut kita di NTT. Berikut petikan wawancaranya.


Anda sangat paham tentang potensi kelautan, hingga akhirnya meraih gelar profesor. Spesialisasi Anda apa sebenarnya?
Spesialisasi saya adalah pembenihan. Usaha budi daya untuk menghasilkan bibit untuk menghasilkan ikan yang lebih banyak lagi. Saat ini banyak negara memanfaatkan teknologi, tetapi dengan mengorbankan pantai. Lingkungan pantai rusak. Bisa dimengerti mengapa hasil ikan terus menurun. Itu karena tidak ada reproduksi lagi. Tidak ada reproduksi lagi karena induk semakin berkurang akibat ditangkap. Juga karena lingkungan yang dibutuhkan untuk anak-anak ikan itu bertumbuh sudah rusak. Udang misalnya. Ketika dewasa dia ada di laut dalam sekitar 200-an meter. Tetapi waktu dia kawin saat bertemu dengan pasangannya itu, telur-telur yang dihasilkan akan terbawa ke pantai, terutama di daerah mangrove. Di hutan mangrove itu anak-anak udang itu tumbuh dan berkembang beberapa saat hingga mencapai ukuran tertentu dia kembali mencari tempat yang dalam dan kembali lagi ke posisi hidupnya di mana induk berada. Seringkali lingkungan-lingkungan di pantai sudah rusak. Mangrov, terumbu karang banyak yang sudah rusak. Daerah perairan di pantai yang kita sebut ekosistem pantai itu banyak yang sudah rusak karena pembangunan. Bertambahnya penduduk akan menggeser tempat-tempat ini.

Laut kita jauh lebih luas dari daratan. Menurut Anda apa maknanya ini?
Sebenarnya yang paling utama bukan pada luas lautnya. Laut yang luas itu ibaratnya suatu padang pasir, sebagian besar tidak dihuni apa-apa. Artinya tidak mampu dimanfaatkan secara ekonomis. Lalu ada tempat-tempat tertentu yang namanya oasis kalau di gurun pasir. Oasis-oasis ini tempat berkumpulnya berbagai jenis organisme yang jika cukup besar dimanfaatkan secara ekonomis. Kita memiliki pulau-pulau yang tersebar.

Dengan luas lautan yang begitu besar dan dengan pulau-pulau yang menyebar luas, NTT sebenarnya bisa merupakan oasis-oasis yang subur. Kenapa? Karena kesuburan lautan perairan ditentukan oleh daratan. Oleh karena itu daerah perairan yang paling subur itu ada di sekitar daratan. Pulau-pulau kita yang terpencar-pencar sebenarnya bisa menjadi spot untuk bertumbuhnya ikan-ikan. Sayang sekali bahwa sebagian besar bangunan kita arahnya ke laut. Banyak ekosistem subur sebenarnya ada di daerah pantai yang menjadi oasis bagi hewan laut yang tergusur itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana melindungi daerah pantai itu sehingga aman menjadi tempat berbagai jenis ikan dan berbagai jenis organisme. Sayang sekali tempat-tempat yang terlindung itu juga kita gunakan untuk pariwisata.

Apa dampaknya?
Suatu saat, meskipun laut kita luas, tapi produksi perikanan kita akan terus menurun karena kita tidak menjaga. Luas lautan itu sama sekali tidak berbanding lurus dengan produksi perikanan. Contohnya seperti negara-negara di Pasifik, mereka dikelilingi laut tapi mereka harus impor ikan dari tempat lain. Ikan-ikan itu hanya berkumpul pada spot tertentu, ikan tidak menyebar secara merata. Kita tidak bisa mengukur banyaknya ikan dengan luasnya lautan. Oleh karena itu tugas kita sebenarnya adalah menjaga daerah pantai kita. Kalau tidak, kita hanya bisa menangkap jenis ikan yang memanfaatkan daerah kita hanya untuk migrasi dari satu tempat ke tempat lain, seperti tuna.

Kalau luas laut tidak identik dengan potensi ikan, kira-kira potensi ikan di NTT seperti apa?
Sebenarnya perairan di Indonesia terbagi dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Pembagian ini dilakukan Departemen Kelautan. Kalau tidak salah, kita masuk dengan Laut Flores, perairan Hindia dan sedikit Laut Arafuru. Dengan pembagian teritori ini, wilayah-wilayah yang dibagi dalam sekat-sekat itu bisa mengawasi dengan lebih full, sehingga bisa menghasilkan data yang lebih akurat. Dengan begitu, kita akan tahu berapa banyak ikan yang kita ambil. Kalau tidak, pengawasan akan sulit. Selain itu, tempat-tempat seperti pendaratan ikan, pelelangan ikan, pelabuhan perikanan harus bisa mendata berapa banyak ikan yang sudah ditangkap. Kita akan punya data yang falid tentang berapa banyak ikan yang diambil di suatu WPP. Nah, berdasarkan data-data ini, Kementerian Kelautan akan mengeluarkan status tentang WPP yang ada di seluruh Indonesia.

Seperti apa sebenarnya kondisi potensi di setiap WPP?
Kementerian Kelautan, berdasarkan data itu, juga sudah mengeluarkan status perikanan di WPP wilayah barat seperti WPP Laut Jawa, WPP Selat Malaka dan WPP Laut China Selatan merupakan WPP yang masuk dalam kondisi lebih banyak ditangkap dibandingkan dengan kemampuan alam untuk menghasilkan ikan. Status ini dikeluarkan pemerintah setiap tahun. Kita di sini masih termasuk WPP yang masih bisa dikembangkan. Tetapi untuk spesies tertentu seperti ikan demersal, kerapu, lobster dan sebagainya, masuk dalam status fully exploited. Artinya kita tangkap lewat dari kemampuan alam untuk menghasilkannya. Potensi ikan itu khan diberi dalam tiga status, yakni under exploited (masih banyak), fully exploited dan over exploited. Kita bersyukur bahwa ada beberapa jenis ikan yang kita masih under exploited.

Beruntung kita ya, masih dengan status seperti itu...
Ya, tetapi persoalannya ialah bahwa potensi WPP di wilayah barat sudah jenuh. Tetapi industri perikanan harus jalan terus, maka orang beralih menangkap ke WPP bagian timur. Karena itu, kita juga terancam over exploited. Memang armada perikanan kita tidak terlalu banyak dan kecil-kecil, tetapi berapa banyak armada perikanan dari luar yang besar-besar masuk ke sini? Ini tidak salah juga, karena ketika nelayan kita tidak bisa mengelolanya, orang dari luar bisa mengelolanya. Ini khan untuk kepentingan negara juga. Jika kita tidak segera mengaturnya dengan baik, akan ada armada dari luar yang menangkap ikan di perairan kita.

Anda melihat ada kesadaran pada pemerintah atau tidak terhadap hal-hal seperti ini?
Saya kira pemerintah cukup tahu hal ini. Tetapi yang jelas kita harus melihat berapa izin penangkapan yang dikeluarkan pemerintah. Setiap orang yang mau menangkap di wilayah kita khan harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh dinas perikanan setempat. Persoalannya sekarang adalah pemerintah sebenarnya tidak punya cukup data untuk mengukur sebenarnya berapa banyak izin yang perlu dikeluarkan. Persoalan yang kedua ialah bahwa pengawasan kita lemah. Belum lagi dengan persoalan yang kini banyak dikeluhkan di dunia perikanan, yakni illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing.

Tangkap tanpa aturan dan tidak laporkan. Karena IUU Fishing ini pada kita banyak. Kita hanya tahu bahwa ada yang ditangkap tanpa tahu sudah berapa banyak yang ditangkap. Karena itu kita tidak bisa tahu berapa banyak ikan yang sebenarnya sudah dikeluarkan dari perairan kita. Sebenarnya kita mempunyai pangkalan pendaratan ikan seperti di Bolok, Pelabuhan Ikan Nusantara di Tenau, juga pendaratan ikan di Oeba. Tetapi pemerintah masih sulit memanfaatkan ini sebagai suatu tempat untuk mendata hasil kita.

Oleh karena itu sebenarnya PR besar bagi pemerintah dalam hal ini dinas perikanan ialah bagaimana memanfaatkan pangkalan-pangkalan yang ada sebagai tempat untuk mengumpulkan data tentang hasil tangkapan ikan kita. Dengan demikian kita bisa tahu, dari pangkalan ini ada sekian, dari pangkalan itu sekian. Baru kita bisa tahu dalam sehari, dalam sebulan ikan yang kita tangkap sekian banyak.

Saat ini pemerintah kita, dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan, hanya berpedoman pada apa yang namanya MSY (maximum sustainable yeald) yang merupakan hasil kajian dari suatu badan nasional yang namanya komite pengkajian stok. Berdasarkan data perikanan yang ada, komite ini setiap tahun membuat kajian bahwa MSY kita, dalam hal ini Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Sabu, Laut Timor, misalnya sekian. Tetapi akurasi dari komite ini sangat tergantung pada berapa bagus data yang kita kirim.

Berapa stok kita sebenarnya?
Berpedoman pada MSY itu, Dinas Kelautan kita setiap tahun mengeluarkan data bahwa kita baru memanfaatkan kurang lebih sekitar 240.000 ton per tahun dari potensi yang ada, atau sekitar 40 persen. Kalau 40 persen berarti masih bisa dimanfaatkan, tetapi pertanyaannya seberapa jauh data yang kita miliki ini menggambarkan keadaan sebenarnya? Karena kita tidak memiliki berapa banyak ikan yang sudah kita tangkap karena tidak tercatat dengan baik di tempat-tempat pelelangan, pendaratan ikan. Kemudian IUU Fishing tadi, orang tangkap lalu lari saja.

Kita juga tidak mengawasi berapa banyak kapal yang beroperasi di sini. Hal-hal ini yang menyulitkan dinas perikanan dalam hal gambaran untuk dikaji secara nasional. Kita memang tahu secara potensial mungkin baru 40%, tetapi bukti-bukti di lapangan di masyarakat, kalau kita tanyakan makin sulit dapat ikan. Kelemahan lain juga ialah bahwa perikanan sebenarnya merupakan human property, siapa saja bisa tangkap asal sudah dapat izin. Nah, dalam kondisi seperti itu perusahaan perikanan atau orang yang menangkap ikan berusaha dengan berbagai cara untuk mengalahkan pesaingnya. Orang akan semakin mencari jalan, misalnya dengan menambah peralatan yang lebih besar, lebih bagus, kapasitas motor lebih kuat. Maka akan terjadi over kapitalisasi, menanam modal terlalu banyak untuk menangkap ikan yang sedikit.

Kultur orang NTT kan petani, bukan nelayan. Melihat potensi yang masih besar, apa perlu kita mengubah kultur itu?
Kultur sulit diubah. Menurut saya pribadi, Tuhan sudah berikan kita apa yang baik untuk kita. Yang satu berhasil di sini, yang lain berhasil di sana. Persoalannya di sini bukan karena orang luar atau orang dalam mengelola perikanan kita, tetapi sejauhmana sumber daya perikanan itu hasilnya bisa dimanfaatkan dan dirasakan lagi oleh masyarakat NTT. Jadi tidak penting, orang Bugis, Ambon atau Sabu yang tangkap ikan, tetapi bagaimana hasil tangkapan mereka ini ada impactnya bagi ekonomi kita.

Jadi, yang paling utama bukan masalah kultur tadi. Kita akan sulit mengubah orang, misalnya dia ada di daratan lalu kita ubah ke laut. Itu sulit sekali. Ada cerita dari Kepala Dinas Perikanan Sumba Timur. Ada tiga orang Sumba yang mau ikut kapal ikan orang Bugis tangkap ikan. Baru tiga hari di laut mereka minta pulang. Orang Bugis bilang, harus dua minggu di laut, karena kalau pulang lagi berarti menghabiskan bahan bakar. Tetapi kita punya peluang untuk mengubah kultur ini untuk ke generasi yang lebih muda. Yang tua, okelah. Kita bisa ubah yang lebih muda.

Anda melihat seperti apa sumbangan sektor perikanan bagi daerah ini?
Kalau tidak salah, produk perikanan itu baru sumbang sekitar 6 persen pada PDB (produk domestik bruto) kita. Anehnya, pada saat yang sama kita lihat bahwa harga ikan tuna di Jepang itu bisa mencapai US 100 ribu per ton. Maka itu artinya kita menjual suatu harga yang sangat mahal, tetapi kontribusinya sangat kecil. Pertanyaannya adalah, kita jualnya dari mana? Kita jual ikan tuna, tapi kita ekspor dari mana? Orang Jawa datang tangkap di NTT baru bawa ke Jawa atau ke Bali kemudian diekspor dari sana. Itu berarti fee ekspor penjualan mereka yang dapat, bukan kita.

Kita yang punya ikan, yang dapat untung justru orang lain. Apa yang harus dilakukan?
Ke depan kita inginkan pelabuhan perikanan kita sebagai tempat untuk memasarkan. Apa pun yang kita jual harus dari sini, sehingga fee penjualan masuk ke kas daerah. Ikan di sini harga jualnya terlalu murah. Di sini ribuan, tetapi ketika diekspor sudah dalam dolar. Sebagian besar manfaat perikanan kita tidak masuk ke kas daerah. Oleh karena itu kita mesti memperkuat pengawasan yang ada sehingga produk perikanan kita itu membawa manfaat bagi kita. Sumbangan enam persen itu masih lebih rendah dibandingkan sumbangan dari jagung, padahal kita tahu bahwa ikan tuna di mana-mana harganya sangat mahal. Semua produk perikanan adalah produk yang sangat mahal. Lobster juga sangat mahal, sekitar 300 ribu per kilogram.

Ini salah pemerintah atau salah nelayan?
Saya kira pemerintah sudah berusaha banyak. Tetapi barangkali kita perlu mendorong pengusaha lokal, memperkuat pengusaha lokal yang betul-betul intens di sektor ini. Kalau toh pengusaha luar, barangkali dia mesti bisa membuka kantor cabang di sini sehingga kita bisa awasi, berapa banyak tenaga lokal yang dipakai. Kalau perusahaan banyak, maka akan ada efeknya bagi perekonomian di daerah ini. Paran nelayan akan menjual hasil tangkapan mereka ke perusahaan-perusahana dan mendapat fee. Tetapi soalnya, ialah nelayan-nelayan kita mendapat apa yang masih terlalu murah.

Yang klasik di sini bahwa nelayan menangkap sesuatu yang sangat mahal tetapi dia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ada nelayan kita yang hanya memperoleh Rp 10 ribu perhari. Kalau tiap hari dia melakukan penangkapan, sebulan dia hanya mendapat sekitar 300 ribu. Ini jauh dari upah regional kita. Jadi menangkap sesuatu yang mahal, tetapi hidup di bawah garis kemiskinan.

Saya sendiri berpendapat kelemahan dari masyarakat nelayan kecil ini di faktor pemasaran dan produk yang sangat murah kalau kita jual produk di Kupang karena pasar di Kupang masih terlalu murah dibandingkan di tempat lain atau di bagian barat. Kita akan meraup keuntungan yang jauh lebih besar kalau perikanan apa pun yang dihasilkan di sini diekspor dari sini, bukan dikirim ke Jawa baru dari Jawa diekspor. Kita harus berusaha menerobos ke pasar luar negeri.

Tuna terkenal mahal harganya. Mengapa?
Karena dia memiliki nilai kultural bagi masyarakat kita. Sama seperti ikan-ikan jenis tertentu akan mahal karena pertama dia memiliki nilai kultural. Kemudian tuna juga memiliki nilai medis atau nilai obat. Kemudian prestise. Ini erat hubungan dengan perubahan perilaku. Orang makan lobster itu dia merasa lebih bergengsi dibandingkan kalau dia makan udang. Meskipun udang lebih enak, tapi gengsi lobster lebih tinggi. Kebutuhan tuna di Jepang juga sangat tinggi. Karena dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dia harus ada di meja makan dan harus dalam keadaan segar. (*)


Gagal Masuk Seminari

PENAMPILANNYA tenang dan kalem. Rendah hati. Jauh dari kesan angkuh. Sosoknya juga belum banyak dikenal luas. Padahal, dia sangat ahli dalam urusan pembenihan ikan. Keahliannya itu sangat berarti bagi kelangsungan ekosistem di laut.
Dan, berkat keahliannya itulah, pria yang lahir di Makassar, 16 Agustus 1964 ini menggapai puncak akademis, yakni gelar profesor. Dia dikukuhkan menjadi guru besar di Jurusan Perikanan dan Kelautan Undana, Kupang, Sabtu (29/5/2010) lalu.

"Jadi profesor itu khan mesti menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Tekun meneliti pada satu bidang dan konsisten di situ. Untuk apa menulis apa yang orang sudah tahu?" sergah Prof. Ir. Ricky Gimin, M.Sc, PhD, ketika ditanya apa sumbangannya di dunia ilmu pengetahuan sehingga menyabet gelar profesor.

Jika belum kenal, orang bisa keliru mengiranya seorang pastor. Apalagi dia sangat aktif di Gereja Katolik St. Fransiskus Asisi BTN Kolhua Kupang.
Apakah dulu pernah seminari? Sambil tertawa, Prof. Ricky menjawab, "Saya terlambat dapat informasi sehingga tidak bisa masuk seminari."

Menikah dengan Ir. Gusti Ayu Yudiwati Lestari, MP, Prof. Ricky dikaruniai dua putra, masing-masing Yohanes Baptista Indra Kurniadri dan Fransiskus Asisi Aditya Dwiandri.
Mengapa tertarik dengan laut dan perikanan? "Setelah gagal masuk seminari, saya masuk SMA Katolik di Ujung Pandang (Makassar). Setelah tamat, saya ingin jadi guru IPA atau guru matematika, tapi saya terlambat untuk mendaftar masuk di Institut Keguruan dan Pendidikan (IKIP). Saya kemudian melihat banyak sarjana yang menganggur. Saya mau masuk pendidikan yang kemudian bisa membuat saya bisa bekerja. Jurusan lain banyak, akhirnya bersama beberapa teman saya masuk Fakultar Perikanan Universitas Hassanudin," tuturnya.

Karena terbilang cemerlang, Prof. Rikcy mendapat beasiswa dari pemerintah. Setelah tamat, dia meneken ikatan dinas untuk bekerja di instansi pemerintah. Padahal, setamat dari Unhas, lapangan pekerjaan terbentang. "Saya langsung bekerja di perusahaan yang bergerak di sektor perikanan. Tetapi karena ada ikatan dinas, saya mesti meninggalkan pekerjaan itu. Padahal gaji saya di perusahaan itu lumayan untuk ukuran waktu itu, Rp 300 ribu lebih per bulan, sementara ketika menjadi dosen, gaji awal cuma Rp 80 ribu lebih," kenannya sambil tertawa.

Tetapi totalitas pada bidang keilmuan yang ditekuninya membuat Prof. Ricky tidak banyak peduli dengan gajinya itu. Ikatan dinas ketika menerima beasiswa itu menghantarnya ke Undana. "Waktu saya tiba dan lapor diri di Undana tahun 1990, umur saya masih muda. Biaya hidup di Kupang mahal sekali. Gaji saya di Undana tidak cukup. Tabungan saya di Ujung Pandang, harus ditransfer untuk membiayai hidup saya di Kupang. Tetapi saya akhirnya betah dengan pekerjaan," tuturnya.
Semangatnya berapi-api kalau bicara tentang perikanan. Menurutnya, kebutuhan perikanan tak akan pernah berkurang. Justru sebaliknya terus bertambah. Itu artinya ke depan perikanan menjadi sektor yang mesti diandalkan.

Dia beralasan, tahun ini pemerintah Indonesia menargetkan setiap orang makan ikan 25 kg/tahun. Dengan jumlah penduduk 325 juta, maka kita setiap tahun kita butuhkan 7 juta ton ikan. Jumlah ini bisa bertambah lagi kalau peluang ekpor dilirik. Coba bayangkan Malaysia mengonsumsi ikan 45 kg/kapita/tahun, Jepang sudah mencapai 60 kg/kapita/tahun.

"Kalau jumlah masyarakat meningkat, meningkat lagi. Artinya apa? Produk-produk perikanan dari daerah-daerah yang jauh, tetap akan mempunyai pasar, pasti akan terjual karena pada saat yang sama perairan kita di wilayah barat semakin berkurang," katanya.

Nah, dengan potensi dan peluang yang terbuka seperti itu, menurutnya, pemerintah mesti semakin serius dan intens menggarap sektor perikanan. (len)


RIWAYAT HIDUP Nama : Prof. Ir. Ricky Gimin, MSc, PhD Istri : Ir. Gusti Ayu Yudiwati Lestari, MP Anak : * Yohanes Baptista Indra Kurniadri * Fransiskus Asisi Aditya Dwiandri Pendidikan: 1976: lulus SD Katolik Teratai, Makassar. 1980: lulus SMP Katolik Garuda, Makassar. 1983: lulus SMA Katolik Rajawali, Makassar 1988: Sarjana Perikanan pada Universitas Hasanuddin, Makassar. 1997: Master of Science in Aquaculture pada Northern Territory University, Australia. 2005: PhD in Aquaculture pada Charles Darwin University, Australia. Organisasi Profesi: * Anggota Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) atau Indonesian Aquaculture Society yang berafiliasi dengan World Aquaculture Society (WAS). Menjabat Koordinator untuk Bidang Penelitian Moluska dan Koordinator Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 2008 - sekarang. Anggota Australian Government Scholarships Alumni Reference Group (ARG), suatu kelompok yang memberikan masukan stretegis kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia (AusAID) dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan profesional di Indonesia. Sejak 2010 masuk dalam jajaran ARG Executive Member sebagai East Representative.

POS KUPANG Minggu 18 Juli 2010, halaman 3

0 komentar:

Posting Lebih Baru Posting Lama Beranda