Ist
Thobias Selan


DITEMUI di kediamannya Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), awal Juli 2010. Di rembang petang itu, suara kokok ayam hutan terdengar dari balik rimbunan pepohonan tak jauh dari pekarangan rumah Thobis Selan.

Di tengah "hutan" itu Thobias Selan dan keluarganya menjalani hidup dengan tenang. Jauh dari kebisingan kota.

Ia merenda hidupnya dengan menanam berbagai jenis tanaman, baik komoditi pertanian maupun menanam apa saja untuk menghijaukan lahan itu. Alhasil, sejak puluhan tahun lalu Thobias punya sumber mata air sendiri dan lingkungan menjadi hijau.


Pada pertemuan sekitar dua jam ini ia berbicara banyak hal. Tentang lingkungan yang asri, tentang pertanian, peternakan dan tentang politik yang sudah mengantarnya menjadi ketua partai dan wakil ketua DPRD TTS pada dua periode yang lalu.

Di masanya bahkan hingga kini nama Thobias sangat diperhitungkan dalam kancah perpolitikan di bumi TTS. Meski demikian "asal-usulnya" sebagai anak petani tetap dijalani. Petani yang tak memelas. Petani yang mandiri dan boleh dibilang patut menjadi contoh.

Berikut petikan wawancara Pos Kupang dengan tokoh yang selalu bicara blak-blakan ini.

Apa yang menjadi alasan Anda memelihara hutan di sekitar rumah ini?
Kalau tidak ada hutan mana mungkin ada air. Mana mungkin ada hujan. Hutan memberi kita kehidupan. Dengan menjaga dan melestarikan hutan, tanah menjadi subur. Hutan juga menjaga agar tanah tetap kuat, tak mudah longsor.

Apakah dengan contoh ini masyarakat di sekitar sudah meniru?
Sudah ada yang memulainya. Namun, tak membawa hasil yang maksimal. Masalahnya mereka menanam tapi tak menjaganya sehingga tanaman itu mati, dimakan ternak atau terbakar. Lalu kita juga jangan persetankan alam. Ketika menanam kita harus "permisi" alias meminta restu agar alam juga ikut merawat dan menjaga tanaman kita.

Sejak kapan Anda tinggal di Pusu dan mulai merawat hutan ini?
Sejak saya masih muda. Saya jaga lingkungan ini. Saya minta supaya masyarakat jangan menebangnya. Kalau ada yang melakukan saya marah. Saya berpikir bahwa tanah ini labil. Supaya tanah menjadi kuat maka pohon jangan ditebang. Pertama, dapat menahan arosi, kedua, memupuk tanah agar subur, udara menjadi sejuk dan banyak manfaat lainnya.

Anda punya mata air sendiri?
Benar. Air ini muncul karena ada tanaman. Ada pohon- pohon yang saya jaga. Siapa yang berani menebang atau memotong, terus terang saya berkelahi. Kami sekeluarga memanfaatkannya untuk kebutuhan sehari- hari. Ketika semua orang berteriak kurang air, kami malah berlebihan karena air tak pernah kering.

Kabarnya, hasil pertanian Anda jadi karena menggunakan humus tanah dari lahan ini. Bisa Anda ceritakan?
Tanah saya sekitar tujuh hektar ini berada pada kemiringan. Hutan ini saya hijaukan di bagian atas. Kalau musim hujan, humusnya akan terbawa banjir ke bawah. Atau bisa saya ambil humusnya untuk menjadi pupuk di lahan pertanian. Itu artinya, kebun saya itu tetap.

Selama kita memiliki kebun tetap, tak akan ada yang namanya tebas bakar. Jika kita sudah mulai berpindah lahan, itu artinya hutan mulai rusak. Lalu, pemerintah dengan proyeknya melakukan reboisasi tak banyak membantu. Itu hanya menghambur-hamburkan uang. Sebab, proyek penghijauan ini selesai, dibakar kemudian tahun depan mulai lagi dengan proyek penghijauan yang sama.

Hasilnya tak ada. Uang sudah bermiliaran rupiah. Waktu menjadi anggota dewan saya bilang, kalau sejak zaman dulu hutan ini dijaga dan dilestarikan, maka jangankan daratan menjadi hijau, laut pun akan menjadi hijau. Laut bisa ditanami berbagai pepohonan. Itu artinya, di daratan sudah tak ada lagi tempat untuk menanam. Justru yang ada, hutan dirusak.

Proyek itu positif, yakni membantu masyarakat. Tanggapan Anda?
Tidak. Proyek tidak membangkitkan daya juang masyarakat. Masyarakat hanya menadah tangan dari pemerintah. Kita lihat saja. Saban tahun itu ada proyek untuk tanam kemiri, tanam jeruk. Tapi, pemerintah drop ke petani sudah pada bulan Maret atau April. Saat itu hujan mulai kurang. Proyek itu milik pejabat-pejabat untuk cari duit. Dan, karena itu saya katakan pada sidang dewan waktu lalu bahwa yang berhasil menghijaukan lahan adalah saya, meskipun hanya secuil.

Di lahan ini Anda menanam apa saja?
Banyak. Saya tanam apa saja. Saya tanam kelapa, pisang, jeruk, nangka, mangga, ubi, kemiri dan tanaman pangan lainnya. Ada juga hutan aslinya. Tanaman ini menjadi sumber uang, dapat menghidupkan keluarga dan membantu sesama. Siapa yang butuhkan saya suruh ambil. Yang penting saya tahu. Jangan mencuri karena saya bisa marah. Datang dengan santun, akan saya beri dengan iklhas karena saya tahu masyarakat membutuhkan. Saya menyadari bahwa dengan kebun ini saya bisa memberi kepada mereka yang butuhkan. Ada nilai sosialnya.

Apakah setiap tahun Anda menanam?
Setiap hari saya menanam. Pertimbangannya ada tanaman yang sudah tua. Perlu kita ganti. Di lahan saya ini, menanam apa saja pasti jadi. Mata air ada. Kalau hujan kurang, saya ambil air yang muncul dari balik akar pohon ini untuk menyiramnya. Semua tanaman tumbuh dengan subur.

Setelah "pensiun" sebagai wakil rakyat dan Ketua DPC PDIP TTS Anda sukses jadi petani. Hasil gabah berlimpah. Apa resepnya?
Saya sudah katakan tadi. Kita harus bersahabat dengan alam. Setiap kali saya menanam padi atau jagung pasti jadi. Tidak mungkin tidak. Karena itu hasil pertanian saya berlimpah setiap musim petik. Saya tak harapkan PPL yang selama ini hanya tinggal di kota. Saya belajar tentang cara bertanam yang baik. Cara bercocok tanam yang baik agar hasilnya baik. Seringkali orang merasa heran mengapa hasil pertanian saya selalu berhasil. Kita kerja juga pakai otak dan harus belajar sana sini.

Anda tersinggung disebut miskin?
Kalau saya dengar siaran televisi dan radio atau membaca koran yang menyebut daerah NTT, khususnya TTS miskin, saya sedih. Kesedihan saya itu beralasan. Benar bahwa daerah ini gersang. Tapi, kita yang hidup di sini harus bisa menyiasatinya. Kondisi yang kering ini harus kita hijaukan sebagaimana yang saya lakukan.
Bisakah Anda jelaskan makna lain dari bersahabat dengan alam?
Saya hanya bisa memberi contoh. Hujan memberi kita berkah. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa hujan jangan menghalangi kegiatan saya, seperti saat kampanye pemilu dulu atau ketika ada orang yang bekerja di lahan saya dan meminta jangan ada hujan, pasti terkabuli. Hujan hanya "mengepung" kami atau hanya berada di luar area kebun atau area di mana saya berada.

Anda politisi kawakan. Pernah menjadi ketua partai dan menjadi Wakil Ketua DPRD TTS. Putra Anda, Ampera Selan kini menjadi Ketua Partai Demokrat dan Wakil Ketua DPRD TTS. Apakah itu bentuk campur tangan Anda dalam menyiapkan kader?
Sadar atau tidak, itu sudah menjadi jalan keluarga kami. Dulu, saya sekolahkan Ampera di Fakultas Hukum Unwira, Kupang. Tujuannya setelah dia tamat menjadi pengacara. Dan, benar. Setelah itu ia beracara karena memang dulu juga saya menjadi pengacara di TTS. Mengapa saya sekolahkan dia di hukum karena pengalaman saya, banyak orang kita, orang-orang kecil di TTS yang diperdaya penguasa. Karena mereka tak mengerti hukum, ya ikut saja.
Anda memaknai politik seperti apa?
Politik itu alat perjuangan. Politik itu cita-cita. Politik itu menyangkut sikap dan jati diri. Sekali kita masuk harus eksis, berjuang sampai titik darah penghabisan. Politik itu butuh keberanian. Mental baja melawan kelaliman. (paul burin)

Merantau sampai Kuliah di Jakarta

NADA suara lelaki ini selalu tinggi. Ketika berbicara kadang tangannya diangkat. Hal-hal tertentu ia memberinya aksentuasi. Sebagai penegasan. Ia menggarisbawahi pikirannya dengan mimik wajah dan gerak tubuh. Sambil berbicara ia menguyah sirih dan pinang.

Masa-masa pahit ia lalui ketika masih di kampungnya itu. Di masa yang masihh menganut sistim feodal ia sungguh merasakan betapa "kekuasaan" raja mengungkung kebebasan masyarakat. Raja menjadi segala-galanya. Ada banyak ketimpangan yang dilakukan.

Raja tak pernah kerja tapi setiap musim panen ia mendapat upeti bahan makanan. Masyarakat ramai- ramai mengantar bagian raja ke sonaf (istana raja). Tetapi, akhirnya ia mengatakan karena tangan raja sangat bersih, akhirnya mereka tak memiliki tanah. Kemudian Thobias kecil memilih untuk melanjutkan pendidikan di Kupang. Di Kupang ia tinggal di Airnona dan masuk pada SMP Frater angkatan pertama.

Di sekolah itu Thobias bercerita mendapat banyak "nilai" dari pastor-parto orang barat yang mengajar di sekolah itu. Tentang nilai kedisiplinan. Dan disiplin itulah yang membuatnya bisa mengikuti gaya sang pastor itu. Belajar sampai kelas tiga bahkan karena dinilai cakap, Thobias mengajar di sekolah ini.
Yang membuatnya merasa aneh dan tak mengerti adalah hasil ujian akhir ia dinyatakan tidak lulus. "Saya paling pintar, mengajar lagi, tapi dinyatakan tak lulus," katanya.

Thobias menilai ada permainan terutama raja-raja yang merasa tak puas atas protesnya itu. Sebab, persoalan di kampung halamannya itu sampai membawa dia berdemo di Kupang. Naik truk dan akhirnya demo itu berlangsung.

Thobias yang sudah putus asa akhirnya memilih hijrah ke Jakarta. Dalam usia yang masih belia ia merantau ke Jakarta. Setelah tiga minggu berlayar, Thobias tiba di Pelabuhan Tanjung Periok, Jakarta. Sambil menjinjing tikar dan bantal serta tas, Thobias menelusuri jalan-jalan di ibukota. Ketika itu tahun 50-an. Singgah di beberapa rumah warga Kota Jakarta sekadar menumpang, dia ditolak. Bahkan meminta segelas air putih saja tak diberikan. Pada rumah yang kesekian, Thobias sudah pasrah. Tapi, di sinilah ia justru diterima. Seorang ibu menanyakan dari mana asalnya? Thobias menjawab dari Kupang.

Sang ibu mengatakan Kupang itu di mana? Tak lama berselang ibu itu mengatakan, apakah Kupang sama dengan Oepura? Ternyata ibu ini lebih menghafal asal suaminya dari Oepura, Kupang. Ia kemudian memanggil sang suami dan memberi tumpangan sekitar enam bulan.

Di rumah ini Thobias belajar banyak hal. Penyesuaian di sana sini. Ia kemudian masuk SMP dan melanjutkan ke SMA. Singkat cerita setelah tamat Thobias melanjutkan kuliah pada Universitas 17 Agustus (Untag) Jakarta namun tak selesai. Sampai saat ini kartu mahasiswanya masih dia simpan. "Sekadar mengenang Jakarta," katanya.

Alasan mengapa ia ke Jakarta dalam usia yang masih belia karena ingin mengubah nasib. Dengan berpendidikan ia ingin melawan berbagai bentuk ketimpangan di kampung halamannya. Thobis mengatakan ada banyak pengalaman yang ia petik.

Ia menjadi orang yang sangat berprinsip dalam hidup. Yang sungguh membuatnya berkesan adalah keluarga asal Oepura ini karena telah memberinya tumpangan. Selama di tanah Jawa, Thobias memprakarsai pendirian Persatuan Timor Asli.

Dialah yang mengetuainya kemudian membentuk beberapa cabang di Jawa. Ketika mendirikan cabang di Solo, Thobias jumpa dengan Ibu Marselina Nitbani yang kini menjadi istrinya. (pol)

Curiculum Vitae Nama : Thobias Selan Lahir : Kiubania, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, TTS, 17 April 1935 Istri : Ny. Marselina Nitbani Pendidikan : Universitas 17 Agustus Jakarta (tak selesai) Anak-anak : Ampera Seke Selan, S.H, Sertu (TNI) Edi Kolo Dikson Selan, Orante Sola Selan, Meo Selan, S.T, Boy Selan, Sofia Selan, A.Md dan Keke Selan, S.Pd Karier Politik : Wakil Ketua DPC PNI TTS (1971-1978), Wakil Ketua DPC PDI TTS (1980-1995), Ketua DPC PDIP TTS (1996-2000), Wakil Ketua DPRD TTS (1999-2004), Ketua Badan Pemenang Pemilu (Bapilu) Partai Demokrat TTS (2006-sekarang), pengacara praktik 1978-1999).

Pos Kupang Minggu 8 Agustus 2010, halaman 03 Lanjut...


pos kupang/paul burin
Drs. Benny A. Litelnoni, S.H, M.Si, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan

MENTAL dan wataknya terbentuk karena sikap dan keteladanan sang ayah di masa lalu yang ikut meletakkan dasar-dasar pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sang ayah, C.H.R. Litelnoni, yang ketika itu menjabat Sekda TTS di masa kepemimpinan Bupati Kusa Nope, memberi inspirasi bagi sang putra Drs. Benny Litelnoni, S.H, M.Si, yang kini menduduki posisi penting sebagai Wakil Bupati TTS untuk menentukan debut perjuangannya.

Meski sebagai "titisan" etnis China, Benny berpendirian bahwa di mana saja, kapan saja dan medan pelayanan apa saja dapat menjadi titik tuju pelayanan bagi sesama. Berbekal pemahaman ini, ia memilih menjadi pegawai negeri sipil (PNS), sebuah terobosan "tak lazim" bagi etnis yang lebih banyak berkiprah di dunia bisnis. Sikap, pandangan dan keberpihakan Benny dapat kita simak melalui petikan wawancara Paul Burin dari Pos Kupang di Sonaf Haumeni -- Rumah Jabatan Wakil Bupati TTS -- awal Juli 2010.


Bisa Anda jelaskan, apa saja tugas seorang wakil bupati?
Tugas wabup adalah membantu bupati di bidang pengawasan dan pembangunan. Juga penegakan disiplin aparatur serta memberikan usul saran dalam rangka pengambilan keputusan. Tujuannya agar dapat mengakomodir kepentingan- kepentingan masyarakat.

Sejauhmana koordinasi antara bupati dan wakil bupati? Konon mulai retak?
Oh tidak. Kami jalani tugas dengan penuh tanggung jawab dan saling menghargai. Sebagai wakil bupati, saya tahu tugas dan tanggung jawab saya. Kepemimpinan kami berjalan baik.

Bila koordinasi bupati dan wakil sudah berjalan baik, apakah staf di bawah juga demikian? Apakah sistem komunikasi birokrasi dari bawah melalui wakil atau langsung ke bupati?
Bila komunikasi itu tentang pembangunan atau keuangan, maka melalui sekretaris daerah. Sekda melaporkan kepada bupati, tetapi juga melakukan koordinasi dengan wakil bupati. Selama ini berjalan baik. Tetapi, apa pun semua keputusan berada di tangan bupati. Kita memberi suport kepada bupati. Final decision ada di tangan bupati. Tapi, bupati juga memberi kewenangan kepada wakil dalam pengambilan keputusan yang tak terlalu sentral, kemudian wakil akan melaporkan kepada bupati.

Apakah itu juga dalam rangka menjaga harmoni, karena pengalaman kita selama ini banyak paket yang "bentrok" di tengah jalan?
Kepemimpinan kami selama setahun lebih ini berjalan baik, lancar dan tentu saja harmonis. Kepemimpinan ini harus dijaga agar tetap lestari. Tak ada orang lain yang menjaganya, kecuali kita sendiri. Kita harus bisa membangun komunikasi secara sehat.

Di satu sisi, ketika bupati dan wakil menjaga komunikasi, ada staf yang entah sadar dan tidak mem-by pass. Misalnya bidang ini menjadi tugas wakil tapi langsung di-take over kepada bupati. Tanggapan Anda?
Ya, terseralah. Kalau ada watak staf yang suka mem-by pass kita tak melarangnya. Hanya saja dalam aspek etika pemerintahan kita patut sesali. Dalam implementasi kita tetap memantau. Apakah laporan staf yang by pass itu benar atau tidak. Jangan sampai hanya karang-mengarang. Jangan sampai menimbulkan kesan yang kurang baik.

Banyak fakta yang berbicara bahwa setelah turun dari kepemimpinan justru banyak pejabat yang berurusan dengan aparat penegak hukum. Bagaimana mengantisipasinya?
Dalam setiap pengambilan keputusan, apalagi yang akan berdampak hukum, pak bupati dan saya sangat berhati-hati. Artinya kami tak langsung mengambil keputusan sendiri tetapi memberi ruang kepada staf untuk berpendapat atau memberi masukan. Kini, banyak aparat pemerintah berurusan dengan masalah hukum saya kira perlu kita telusuri lebih jauh. Persoalan-persoalan yang muncul saat ini merupakan "titipan" kepemimpinan sebelumnya. Kalau staf mengambil keputusan sendiri dan bertentangan dengan hukum kemudian berdampak hukum, itu namanya risiko. Karena itu kepada staf kita selalu mengingatkan agar tahu tugas pokok dan fungsi (tupoksi). Jangan menerabas.

Seringkali perbedaan sikap bupati dan wakil adalah soal membagi jatah proyek. Sejauhmana pembagian paket proyek?
Menurut saya, bukan pembagian proyek, tapi bagaimana kita menyikapi semua masalah yang muncul di permukaan. Sekarang ini tuntutan masyarakat begitu tinggi. Bagaimana kita menyikapinya, kita harus lebih cepat. Masih banyak hal yang perlu kita benahi.

Bagaimana mengontrol bawahan yang sering "bermain" demi kepentingan tertentu? Sering bawahan berperilaku sebagai bupati dan wakil bupati kecil.
Ada kewenangan-kewenangan staf sesuai tupoksi. Hal-hal yang bersifat strategis harus dikonsultasikan kepada pimpinan di atasnya. Ini soal etos kerja, etika dan prestasi. Kalau pejabat yang tak menunjukkan prestasi, etos kerja dam etika yang baik kita harus mengkajinya kemudian mencari pejabat pengganti. Karena semakin lama kita memberi kesempatan kepada yang bersangkutan akan membawa persoalan yang lebih serius. Apalagi kita sudah kontrak politik dengan masyarakat.

Seperti apa kriteria penempatan pejabat eselon di Pemkab TTS? Ada informasi menyebutkan penempatan itu sesuai dengan afiliasi politik. Yang mendukung paket ini (paket Paul Mella-Benny Litelnoni) akan diberi jabatan?
Saya kira tidak demikian. Kita menilainya dengan obyektif. Pejabat yang kita percayakan itu harus memiliki rasa cinta terhadap kabupaten ini dan bekerja secara tuntas. Pejabat yang punya kemampuan, punya kompetensi di dalam bidang tugas yang akan dia laksanakan. Kita tak memilih pejabat ini bekas tim sukses siapa dan seterusnya. Justru kita harus menyambung kembali ikatan-ikatan politik yang telah putus. Kemarin, tim yang mendukung paket ABCD, kita beri porsi jabatan kepada mereka. Kecuali yang menggugat pemerintah melalui PTUN. Padahal ketika mereka dimutasi karena ketentuan PP Nomor 41, pangkat mereka belum memenuhi syarat dalam jabatan itu. Khusus untuk pejabat eselon II harus melalui persetujuan gubernur dan bukan bupati. Belum ada persetujuan gubernur mereka sudah menduduki jabatan itu. Ketika kami dipercaya memimpin, kami cek kembali. Ternyata jabatan yang diduduki itu tak melalui prosedur. Jadi, untuk sementara kita pending. Karena tak puas, mereka menggugat pemerintah. Silahkan. Dan, hasilnya pengadilan PTUN Kupang dan Surabaya menerima gugatan mereka. Kita juga sudah bertemu dengan pihak pengadilan dan keputusannya mereka kembali pada jabatan semula. Kita menghormati keputusan itu. Tetapi, secara bertahap karena jabatan yang dulu itu sudah ditempati orang lain akibat PP 41. Jadi, tidak serta merta kita geser orang lain untuk beri jabatan kepada mereka. Khusus gugatan PTUN yang diterima, bupati sudah mengusulkan kepada gubernur untuk menerbitkan SK.

Banyak pula yang sudah memenuhi persyaratan tapi masih nganggur karena belum mendapat jabatan?
Masih banyak. Bahkan yang tak menggugat pun masih antre. Sekarang pemberian jabatan semakin ketat. Kepada pegawai saya selalu bilang, jangan karena pangkat sudah memenuhi syarat lalu kita menuntut jabatan. Pangkat boleh besar, tapi jika kemampuan masih tanda tanya?

Sejauhmana pelaksanaan program Pemkab TTS?
Kami terus melakukan evaluasi sesuai visi misi yang telah dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) untuk lima tahun ke depan. Ada sepuluh program, di antaranya pendidikan dan kesehatan, memperkuat basis ekonomi masyarakat yang telah diberi skor atau target yang dituangkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD). Ini sudah ditetapkan melalui perda.

Terkait program penguatan ekonomi masyarakat, masyarakat Desa Supul mempersoalkan PT SoE Makmur Resource (SMR) yang membeli batu mangan dengan sistim kubikasi. Sistim ini dinilai masyarakat merugikan karena dalam satu kubik, perusahaan itu membeli per kilogramnya Rp 40, 00. Sejauhmana Pemkab TTS melakukan intervensi?
Pemkab akan terus berusaha agar tak ada diskriminasi harga terhadap masyarakat. Sejak awal sistim kubikasi itu atas kesepakatan bersama. Tetapi, dalam perkembangan banyak investor yang masuk. Informasi yang diterima masyarakat penambang makin banyak, makin ramai sehingga membuat mereka berubah pendirian. Pihak luar ikut memberi andil sehingga membuat masyarakat tak puas dan mulai melakukan protes.

Masyarakat protes karena PT SMR menyerobot lahan pada lima desa. Masyarakat bilang mereka tak pernah menandatangani surat terkait Amdal?
Masyarakat tak menandatangani Amdal. Amdal diteliti oleh lembaga tertentu. Yang saya tahu titik koordinat tak berdasarkan titik administrasi pemerintahan. Jadi bukan masalah batas antardesa.Titik koordinat itu bisa saja melintasi dua, tiga, lima bahkan sepuluh desa. Jadi bukan berarti perusahaan itu menguasai tiga desa atau lima desa. Tapi menurut aturan geologi demikian. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar persoalan ini menjadi lebih jelas dan tidak menimbulkan akses-akses negatif di lapangan.

Informasi dari masyarakat menyebutkan bahwa PT SMR di-back up oleh seluruh aparat keamanan di TTS. Bahkan masyarakat dipaksa untuk menjual mangan ke perusahaan ini?
Kita akan teliti lagi informasi ini. Ini masalah izin lokasi. PT SMR mengatakan bahwa wilayah tambang masyarakat itu masuk di dalam titik koordinat. Dan, perbaikan prasarana dan infrastruktur itu dilakukan oleh investor. Begitu sarana perhubungan sudah bagus, masyarakat terpengaruh dengan godaan dari luar, ia pikul dan jual di luar sana. Masyarakat harus bisa memahami bahwa kalau menjual mangan ke luar tak jelas.

Dalam konteks harga yang rendah, bagaimana pemerintah mengontrol harga supaya investor jangan seenak hati menurunkan harga?
Nanti kita lihat dokumennya. Kita lihat komitmen-komitmen apa yang harus dia lakukan.

Banyak pihak yang menilai pemkab lamban membahas perda karena ada kepentingan lain, seperti memberi kesempatan kepada pengusaha untuk terus berinvestasi.
Meski perda belum ada, pengusaha tetap membayar royalti kepada pemerintah pusat. Draft perda sudah ada, tinggal kita mantapkan untuk bahas dengan legislatif. Tak ada kepentingan lain. Cobalah kita melihat kehadiran investor secara positif. Jangan negatif melulu. Bahwa ia datang untuk membangun daerah ini.

Ada usulan, bahkan desakan masyarakat agar usaha tambang PT SMR dihentikan sebelum ada perda?
Dia punya izin dan melalui proses atau mekanisme yang cukup panjang. Permohonan untuk investasi sudah dilakukan sejak tahun 2007. Izin juga dari menteri dan bupati.

Masyarakat minta perusahaan itu diusir?
Kita harus lihat itu perusahaan legal atau ilegal. Kalau ilegal sah-sah saja masyarakat berkomentar demikian. Kalau kita berbicara bahwa investor harus masuk jangan apriori dengan mereka. Kita lihat dia bekerja sejauh mana? Kita mengandalkan usaha pertambangan rakyat (UPR). UPR itu kemampuannya berapa? Paling-paling dia tambang satu dua meter dan stop. Kalau investor dia menggunakan perangkat alat yang lebih besar dengan daya jangkau yang lebih luas. Sebenarnya antara masyarakat dan investor harus menjalin kerja sama agar tak ada yang merasa dirugikan.

Sejauhmana kita mengontrol kinerja perusahaan ini?
Ada. Ada. Dinas pertambangan menyediakan kartu kontrol dan kita melihatnya. Ada datanya. Nanti saya minta data itu dari Dinas Pertambangan dan Energi TTS.

Ada informasi bahwa banyak pejabat di TTS punya rekening ratusan juta, bahkan miliaran karena usaha tambang mangan?
Itu informasi yang masih sumir. Kalau ada pejabat seperti itu barangkali ada punya usaha tertentu. Begitulah banyak cara dilakukan untuk mendiskreditkan para pejabat di daerah ini. Tak benar. Itu sangat subyektif.
Tanggal 3 Juli 2010 ada sekitar 500 warga Desa Supul mengadu ke Dewan. Mereka melaporkan bahwa saat ini ada banyak broker yang menutup jalan ke lokasi tambang Desa Supul. Ternyata setelah anggota DPD, Lery Mboeik, turun ke sana dan melakukan dialog, masyarakat melakukan protes. Mereka bukan broker. Tanggapan Anda?
Di lapangan masyarakat saling mencurigai. Pekerja yang datang kemarin itu mereka aman-aman saja karena mereka bekerja sudah cukup lama. Karena merasa terganggu mereka datang dan melapor ke DPRD TTS. Kita kemudian turun untuk mengklirkan persoalan. Ini masalah komunikasi saja. Sebab pihak luar selalu menaruh curiga. Ada kecemburuan sosial. Sudah berapa miliar rupiah yang investor keluarkan? Peralatan, tenaga dan kapital memang tak sedikit. Banyak sekali.
Sudah berapa investor yang mendaftar?
Sudah sekitar 100 lebih investor. Sejauh ini kita terus memantau perkembangan di sana. Kalau menyalahi ketentuan, ya kita ambil tindakan. Yang sah karena sudah memenuhi aturan adalah PT SMR. Kita berusaha menjaga situasi karena investor hadir membawa banyak perubahan di sini. Masyarakat secara ekonomi akan terbantu dan akan ada pula tambahan pendapatan asli daerah (PAD). Selama investor menaruh komitmen yang bagus, kita dukung.
Sampai saat ini penyerapan dana DAK masih sangat rendah. Dari total dana Rp 55 miliar baru Rp 14 juta yang terserap. Persoalannya ada di mana?
Sampai kemarin baru 20 persen. Persoalannya bahwa kebijakan pemerintah pusat berubah-ubah. Katakan DAK Pendidikan dihentikan sementara karena akan dilelang berdasarkan Keppres. Berarti akan mengalami hambatan. DAK yang besar di kabupaten itu pendidikan dan kesehatan. Sedangkan DAK-DAK yang lain sudah diproses untuk dilelang.
Tapi informasi lain menyebutkan bahwa dana ini tak terserap karena banyak panitia lelang menarik diri. Mereka takut berurusan dengan aparat hukum?
Sebenarnya tak apa-apa kalau kita tetap berpedoman pada aturan. Kalau kita menyalahi aturan, ya harus siap untuk berurusan dengan aparat penegak hukum. Yang banyak bermasalah itu panitia PHO. Dia belum lihat fisik langsung mensahkan proyek 100 persen. Antara panitia dan pimpinan SKPD tak ada komunikasi.

Kasus RSUD SoE sebenarnya panitia dan Dirut bertujuan baik yakni menandatangani berita acara proyek 100 persen. Tujuannya agar dana itu tak dikembalikan ke kas negara?
Itu salah dan menyalahi aturan hukum. Apakah uang itu tak bisa diluncurkan kembali? Antara konsultan perencana dan pengawas seakan tak ada komunikasi. Proyek belum selesai lalu tutup mata tanda tangan? Semua sudah punya aturan jelas. Aturan administrasi dan keuangan sudah ada. Sebenarnya ikut saja. Jangan keluar dari aturan itu. Akibatnya seperti ini. Sama seperti proyek air mineral yang sampai saat ini belum berjalan. Yang saya tahu ada beberapa item proyek itu yang belum dilengkapi, antara lain mobil dan beberapa mesin belum diadakan. Kita akan lihat berapa rekanan yang bekerja di dalamnya. Yang jelas kita juga minta bantuan BPKP untuk melakukan audit atas proyek itu. Kalau panggil semua nanti bertolak belakang. Kita gunakan auditor saja.
Ada keluhan dari staf bahwa bupati dan wakil sangat cepat menyerahkan kasus- kasus kepada penegak hukum. Bupati dan wakil seolah tak "membela" bawahannya?
Kalau kasus itu sudah menyentuh ranah hukum, itu tugas aparat penegak hukum. Untuk apa melindungi mereka yang sudah menyalahi ketentuan hukum.? Siapa yang rugi? Masyarakat kah atau siapa? Kalau dalam hal tertentu bupati dan wakil membuat kesalahan, apakah harus menemui gubernur atau Mendagri? Saya kira tetap. Gubernur juga tak akan "membela" kami. Gubernur akan merekomendasikan agar kasus ini diteruskan. Dan, sesuai visi dan misi kita memberantas KKN. Yang mengelola proyek dan uang bila menemui masalah komunikasi dan perlu cari jalan keluarnya. Sebab aparat pengawas datang ke sini (TTS) tak memberitahu. Dia blokir dan langsung periksa. Jadi kita tak berdaya. Dan, di sanalah kewenangan aparat pemeriksa. Pertanyaan mereka yang mengeluh itu apakah merasa diri benar? Apakah mereka tak bersalah?

Apa yang dimaknai dari kepemimpinan?
Kita melayani. Kita memberi pelayanan secara total. Kalau memang saya mencari sesuatu itu ceritanya lain. Semua sudah diatur. Sudah ada jaminan-jaminan hidup dari negara dan itu sudah cukup.

Jarang, turunan etnis Cina memilih menjadi PNS. Mengapa Anda tertarik menjadi PNS?
Ayah saya PNS bahkan pernah menjadi Sekda TTS. Saya juga sudah lama mengabdi sebagai PNS. Sekitar 30 tahun. Ayah saya dulu ikut membentuk saya. Saya tahu dulu mereka tak punya apa-apa. Dulu gaji ayah saya dari PAD. PNS dulu punya gaji dari PAD dan tak ada kontribusi dari pemerintah pusat. Jual asam, jual sapi , jual kulit sapi, jual kemiri, jual cendana dan sebagainya. Dari situlah mereka dapat gaji. Sampai pada masa orde baru, baru mereka digaji pemerintah pusat.

Apakah lima tahun lagi Anda berkeinginan maju sebagai calon bupati?
Terlalu dini untuk berkomentar. Sekarang kita harus tunjuk kerja, tunjuk rapor kepada masyarakat. Apakah rapor kita baik? Sebab tuntutan masyarakat semakin besar. Kita berbuat ini, dia masih menuntut ini. Berbuat ini, lain lagi tuntutannya. Ya namanya kita mau melayani jadi harus siap mental dan fisik dalam menghadapi tuntutan-tuntutan itu. Itu dinamika pembangunan. Dan, masyarakat lebih tahu siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Jawaban saya seperti ini.
Sebelumnya Anda pejabat eselon III. Sekarang menjadi wakil bupati. Loncatannya cukup jauh. Tanggapan Anda?
Ini satu penghargaan dari masyarakat dan anugerah dari Tuhan. Jabatan politik itu bukan dilihat dari eselon. Juga dalam menjalankan tugas satu tahun lebih ini, saya punya banyak kelemahan. Saya tak bisa menilai diri sendiri. Tapi, secara bertahap kita masih menjalankan tugas dengan baik. Kita masih bisa berkoordinasi dengan baik dengan para pejabat eselon II dan tingkat loyalitas mereka baik, arahan-arahan kita dilaksanakan dengan baik. *

Keteladanan Bukan Kata-kata

ADA begitu banyak gagasan yang dikemukakan Wakil Bupati Benny Litelnoni ini. Ketika ditemui di kediamannya, awal Juli 2010, Benny berbicara banyak terutama masalah kemimpianan. Lelaki yang punya hobi olahraga beladiri dan bolakaki ini mengatakan, dari perjalanan kariernya sebagai pegawai rendahan dengan golongan pertama IIB, ia banyak belajar. Selama 30 tahun mengabdi kariernya hanya sampai pada eselon III. Tetapi ia bukan mempersoalkan mengapa demikian. Ini soal apakah pemimpin mau mempromosikan anak buah atau tidak. Lalu itu juga soal kepercayaan. Kalau tak diberi kepercayaan, jangan dipaksakan. Jangan mengeluh sana mengeluh sini. "Saya jalani saja. Saya enjoy menikmati pekerjaan ini. Yang penting saya bekerja dengan baik, dengan penuh tanggung jawab," kata Litelnoni.

Ia menyadari sepenuhnya meski sebagai turunan Cina namun latar belakang keluarganya, terutama sang ayah sebagai birokrat tulen. Didikan, tempaan, keteladanan yang diberikan orangtuanya telah memberinya inspirasi dalam perjalanan hidupnya. Karena itu menjadi pemimpin itu butuh keteladanan. Keteladanan itu bukan kata-kata. Keteladanan itu menyangkut sikap, bahasa tubuh, tanggung jawab, disiplin dan kebijaksanaan. Bagaimana agar anak buah bisa disiplin tergantung atasan. Benny selalu menekankan akan aspek keteladanan tadi agar dapat membawa perubahan. Banyak kali terjadi indispliner kerena pimpinan atau atasan tak bisa memberi teladan. Akhirnya anak buah tak bisa tergerak merubah diri. (pol)


DATA DIRI Nama : Drs. Benny A. Litelnoni, S.H, M.Si Lahir : Niki-Niki, 5 Agustus 1956 Ayah : C.H.R. Litelnoni Ibu : Genderina Djung Saudara : Delapan orang Pendidikan : S1 Sekolah Tinggi Administrasi Negara, Malang, Fakultas Hukum UKW Kupang dan Studi Pembangunan Universitas Satia Wacana Salatiga, Jawa Tengah Istri : Fransiska Litelnoni-Sianto Anak : Handayani, S.Fam, A.Pi, Victor (alm) dan Natalia (Fakultas Ekonomi Ubaya, Surabaya) Jabatan Terakhir : Pejabat Eselon III pada Dinas Perhubungan TTS. Hobi : Olahraga (beladiri dan bolakaki)

Pos Kupang Minggu 25 July 2010, halaman 3 Lanjut...


POS KUPANG/ROSA WOSO
Adrianus Lusi Kepala Dinas Kebersihan Kota Kupang


SAAT dilantik menjadi Kadis Kebersihan Kota Kupang, 22 Mei 2008, Drs. Adrianus Lusi, MM, meyakinkan Walikota Kupang, Drs. Danie Adoe, untuk menangani sampah di Kota Kupang selama enam bulan. Bila sampah masih 'bermasalah' ia siap diturunkan dari jabatannya.

Seperti apa realisasi dari tekadnya menangani sampah di kota ini, apalagi harus mempertaruhkan jabatannya? Menurut Drs. Adrianus Lusi, MM, sampah bisa ditangani secara baik bila dipercayakan ke pihak swasta dan ada budaya malu dari masyarakat untuk tidak membuang sampah serampangan.

Kepada Rosalina Langa Woso dan Alfred Dama dari Pos Kupang di kediamannya di Oebobo, Jumat (2/7/2010) lalu, Drs. Adrianus Lusi, MM mengemukakan pandangannya dan suka dukanya menangani sampah. Berikut petikan wawancaranya.

Penerimaan trofi Adipura memang target atau kesadaran menjalan tugas dalam menangani sampah?
Trofi Adipura yang diterima Pemkot Kupang sejak tahun 2008- 2010 bukan target. Kita hanya memiliki semangat agar Kota Kupang menjadi kota yang bersih, indah, asri, teduh dan nyaman untuk dihuni semua orang. Setelah bekerja maksimal, mungkin pemerintah pusat merasa pantas untuk memberikan penghargaan. Tetapi Adipura bukan target.

Nanti kalau tidak dapat bisa loyo dan tidak bersemangat. Apalah artinya untuk pemerintah dan masyarakat? Yang penting adalah menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman saja sudah cukup. Kita bersyukur sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Alak, sudah ramah lingkungan. Tidak ada lagi kebakaran, asap tidak seperti dulu. Ada perubahan yang cukup signifikan.

Siapa yang paling berjasa?
Masyarakat yang paling berjasa. Pemerintah hanya sekadar mengimbau saja. Kalau masyarakat cuek jadi percuma juga. Masyarakat memiliki peranan penting, peranan ini bila ditingkatkan menjadi kesadaran seluruh warga akan memiliki kekuatan yang luar biasa. Masyarakat sendiri harus sadar bahwa untuk menciptakan kota yang bersih harus mulai dari rumah. Dinas sebagai pelaksana teknis juga berbangga akan penerimaan trofi Adipura ini.

Seperti apakah tanggung jawab teknis itu?
Dinas Kebersihan mengemban tugas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Kami senantiasa bersama dengan teman lainnya baik staf sopir, awak, penyapu, pengawas dan pejabat struktural lainnya bekerja keras di lapangan. Paling tidak, tempat-tempat yang rawan sampah menjadi titik pantau.

Tujuan hanya satu, menciptakan kota bersih, rapih dan indah. Memang kita tahu bahwa wilayah Kota Kupang cukup luas, dengan daya dukung yang serba terbatas, baik tenaga, armada, dana maupun sarana prasarana lainnya. Keterbatasan yang ada tetap dijadikan motivasi untuk berbuat yang terbaik sesuai dengan visi menjadikan Kota Kupang sebagai kota yang bersih, indah dan asri. Memang membutuhkan kerja sama semua pihak karena volume sampah setiap hari besar.

Di Kota Kupang, berapa produk sampah setiap hari?
Produksi sampah mencapai 926 meter kubik/hari. Sampah organik mencapai 700 meter kubik lebih dan sampah anorganik sekitar 200 meter kubik lebih. Dari jumlah 926 meter kubik sampah itu, sekitar 408 meter kubik yang diangkut ke TPA Alak. Sisanya, dibuang oleh masyarakat ke kali mati, pinggir pantai, tanah kosong, halaman rumah dan dibakar. Sisanya sekitar 38 meter kubik lebih/hari didaur ulang jadi kompos dan barang- barang berharga.

Jadi, banyak sampah yang belum didaur ulang. Ke depan, tidak hanya memindahkan masalah sampah dari kota ke TPA. Luas TPA sebesar 5,7 hektar tidak mampu menampung volume sampah setiap hari.

Guna mengurangi masalah sampah, ada keterlibatan pihak lain. Apa saja yang dikerjakan?
Kerja sama dengan Dinas PU NTT, selesai membangun blok satu tanggul sampah. Dulunya open damping (dibuang dan dibiarkan). Sekarang ditimbun, ratakan, ditutup dengan tanah dan dipadatkan. Tidak ada kebakaran dan bau busuk lagi. Semuanya ini atas bantuan PU NTT. Dan sudah berjalan baik. Ada juga Unicef, Dekranasda Kota Kupang. Semua pihak ini sangat membantu menangani masalah sampah.

Mal dan toko-toko diminta untuk menyiapkan kantong belanja yang bisa digunakan kembali. Tidak menggunakan kantong plastik yang tidak ramah lingkungan.

Selain itu?
Pengolahan dengan mengurangi, menggunakan dan mendaur ulang sampah. Saat ini sudah ada pengolahan sampah yang berskala lingkungan di Batuplat dan Namosain. Kerja sama dengan Unicef yang melatih 35 warga untuk mendaur ulang sampah (kompos) dengan metode takakula (keranjang sampah). Rumah tangga menjadi penghasil sampah terbesar, sampah dapur seperti nasi sisa, tulang ikan, kulit telur dan sayuran.

Semua ditampung, untuk dijadikan pupuk dengan nutrisi tinggi. Ada yang usahanya berkembang baik dari skala rumah tangga ke skala lingkungan.

Apakah ada kebun contoh untuk pemanfaatan pupuk nutrisi tinggi itu?
Hasilnya ada kebun contoh di Kelurahan Oepura, ada bedeng- bedeng yang ditanami sayur bayam dan sayur putih. Sayur yang organik, tidak pakai urea. Rasanya lebih enak dan nyaman dikomsumsi. Ke depan akan mengarah ke sana. Kerja sama dengan mal untuk menampung sayur organik. Tentu berlabel. Mahal, namun lebih sehat. Orang tidak ragu makan sayur karena tidak ada zat kimiawi.

Sebelum masyarakat disadarkan, dinas secara teknis sebagai pengendali. Bisa dijelaskan teknis pelaksanaannya?
Pertama, efektifkan petugas dan armada yang ada. Kedua, bersama pengawas bentuk tim siaga, keliling kota untuk melihat titik-titik yang lemah penanganannya. Ada sampah yang terlambat dan tidak diangkut. Tim siaga turun tangan. Kendaraan yang masuk lebih awal digerakkan untuk mengangkut sampah di titik-titik yang lemah. Ketiga, melakukan calling untuk mengingatkan warga membuang sampah pada tempatnya dan tepat waktu.

Ada begitu banyak sampah yang terlambat dibuang, sudah selesai angkut baru warga buang. Seperti di Jalan Tompello, Lalamentik ada sampah di siang hari karena tidak disiplin membuang sampah. Banyak yang belum disiplin membuang sampah sesuai jadwal, yakni pukul 18.00 Wita sampai 05.00 Wita.

Jadi, belum efektif ?
Semuanya belum efektif. Kami berusaha untuk tidak diangkut satu kali saja oleh tim siaga. Diharapkan agar warga lebih sadar menunggu saat yang tepat membuang sampah. Ada yang buang tepat waktu, ada juga membuang sampah di malam hari asal- asalan saja. Lewat dengan mobil, lempar begitu saja sampah ke TPS.

Tidak peduli, apakah sampah yang dibuang itu masuk ke dalam bak atau tidak. Itu dianggap sudah menjadi pekerjaan petugas kebersihan. Bukan urusan dia. Mindset masyarakat harus drubah untuk masa datang. Paling tidak kota ini dari waktu ke waktu berubah.

Pelayanan kebersihan sampah masih berpusat di pertokoan dan protokol. Mengapa tuh?
Kita berusaha untuk semua kelurahan terlayani. Wilayah pinggiran belum semuanya terjangkau, seperti Kelurahan Naioni, Maulafa, Naimata, Alak, Fatukoa. Ini sebenarnya sangat tergantung dari daya dukung dana dan sarana.

Dinas memiliki 23 unit kendaraan, hanya lima unit yang dioperasikan dalam kota. Sedangkan lainnya, usia kendaraan di atas sepuluh tahun. Kendaraan ini yang harus segera diganti. Melalui lembaga Indonesia Infrastruktur Inisiatif (Indi) akan dibantu penambahan kendaraan.

Tahun 2011 bukan hanya target penambahan armada, tetapi juga merealisasikan amanat UU Nomor 18 Tahun 2008. Bisa dijelaskan amanat itu?
Sesuai UU itu ada dua fungsi, yakni regulasi dan operator. Dua fungsi ini harus dipisahkan. Dinas hanya menangani fungsi regulator, sedangkan operator diserahkan kepada pihak ketiga, yakni swasta. Bila perda ini sudah ada, saya akan jalin kerja sama dengan swasta. Pemerintah siapkan regulasi dan swasta sebagai operator. Bila rangkap dengan operator, bisa menimbulkan asumsi bisa diangkat menjadi PNS. Jadi, ada orang mau kerja di dinas hanya dengan target suatu saat akan menjadi PNS. Setelah menjadi PNS, mindset-nya berubah. Kalau itu sudah jalan, kami hanya sebagai pengawas saja. Saat ini ada 200 pasukan kuning, sebagian besar sudah PNS.

Penanganan sampah oleh swasta, apakah untuk menghilangkan kesan cuci tangan agar aksi protes tidak lagi dialamatkan kepada pemerintah?
Oh tidak. Tidak ada kesan untuk cuci tangan dari pemerintah. Ini sebenarnya untuk efektivitas penanganan sampah di Kota Kupang. Kami ingin meniru penanganan sampah yang dilakukan daerah lain. Di tempat lain, pemerintah memberikan kesempatan kepada swasta untuk menangani sampah. Ya, kita harus mengakui bahwa pemerintah telah bekerja dengan maksimal.

Ada klaim ini dan itu belum beres. Kita cari cara lain untuk mengatasi masalah sampah dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi bukan cuci tangan tangan.
Setiap hari media selalu mengangkat persoalan sampah yang menumpuk. Bagaimana Anda menyikapinya?
Kita harus bersyukur bahwa ada kritik dari masyarakat. Itu artinya ada perhatian dari masyarakat terhadap pemerintah. Saya selalu mengajak teman-teman untuk memahami agar jangan alergi terhadap kritik. Setiap hari wajib baca koran tentang pelayanan sampah. Kalau saya liat ada yang tulis tentang sampah, langsung saya kerahkan petugas untuk mengangkut sampah.

Jadi kami tidak alergi terhadap kritik, justru kehadiran teman- teman media sangat membantu penanganan sampah di kota ini. Jadi, saya lebih senang kalau ada fotonya. Itu artinya fakta yang bicara. Pemerintah punya program yang baik, tetapi kalau masyarakat tidak mendukung, tidak bisa. Masyarakat dan pemerintah adalah mitra yang harus saling mendukung.
Kritik yang disampaikan karena ketidakpuasan dari warga tentang pelayanan sampah, termasuk lokasi tertentu seperti pasar. Bisa dijelaskan?
Daerah pinggiran belum tersentuh. Ada kecenderungan penumpukan sampah di bantaran kali, khususnya dari Pasar Inpres dan Fontein dekat kali. Masih banyak orang yang hobinya buang sampah di kali. Kami berupaya agar setiap bulan ada kegiatan untuk telusuri bantaran kali. Tujuan untuk imbau masyarakat agar jangan buang sampah di kali. Akibat buang sampah di kali, pada musim hujan Gua Lourdes dan Kampus Unika dipenuhi sampah.

Masyarakat belum sadar buang sampah pada tempatnya. Mengapa?
Ada sebagian kecil masyarakat yang belum sadar membuang sampah. Masih ada kelalaian. Harus ada sosialisasi. Saat ini ada kerja sama dengan PU Propinsi NTT. Ada kegiatan pengolahan sampah di enam sekolah dasar bagaimana membuang sampah yang benar dan mencuci tangan sebelum makan. Contohnya, ada yang buang sampah dari atas bemo, tetapi yang pilih sampah itu adalah anak SD St.Yosep Naikoten. Memang mindset orangtua akan sulit diubah, tetapi anak-anak akan lebih mudah untuk diajar membuang sampah pada tempatnya.

Jadi, perlu ada budaya malu dari orang dewasa?
Ya. Benar itu. Perlu ada budaya malu dari orang dewasa dalam perilaku membuang sampah. Sampah berawal dari hulu, rumah tangga-rumah tangga, kantor, dinas, toko. Dari hulu sampai ke pantai. Tidak heran, kalau media selalu menyoroti tentang sampah.

Apakah butuh produk hukum yang menjerat pelaku yang membuang sampah sembarangan?
Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 memang sudah ada. Prosesnya, dua tahun setelah PP harus dikeluarkan Peraturan Daerah (Perda). Langkah awal, yakni menyiapkan regulasinya yakni ranperda pengurangan sampah dan ranperda penanganan sampah. Perda sifatnya umum, namun ada sanksi pidananya. Perda akan didukung dengan peraturan walikota dan instruksi walikota. Bila dua regulasi ini sudah jadi, mudah-mudahan bisa direaslisaikan dengan baik. *


Jangan Terlena Laporan ABS

MENANGANI masalah sampah di Kota Kupang bukan semudah membalikkan telapak tangan. Butuh kesabaran dan kerelaan untuk melakukan kontrol di lapangan. Tidak heran, selama menjabat sebagai Kadis Kebersihan, Drs. Adrianus Lusi, MM sering bangun pagi melakukan kontrol terhadap pasukan kuning.

Baginya, komunikasi yang intens menjadi kunci pelaksanaan tugas setiap hari. Sesekali ia rela bersama awak kendaraan menelusuri jalan dan gang melakukan kontrol terhadap titik-titik rawan. Semua itu hanya untuk satu tujuan, menjadikan Kota Kupang kota yang bersih, indah dan nyaman untuk dihuni.

Baginya, perilaku membuang sampah harus berawal dari rumah. Kediamannya di Oebobo bersisian dengan bantaran kali yang sangat mudah dijadikan tempat sampah. Suami dari Dra. Selfina S. Dethan ini bertekad memberi contoh dari rumah. Buang sampah pada tempat dan waktu yang tepat.

Keteladanannya untuk mendukung trofi Adipura dilakukan dengan hal-hal kecil di kediamannya. Ayah tiga anak ini memiliki hobi menanam bunga. Hasilnya, setiap pojokan rumah tertata apik dengan aneka jenis bunga. Ada kesan sejuk, hijau dan asri. Padahal, lahan yang digarap hanya bententuk persegi tiga. Kebersihan kota bukan hanya dinilai dari sampah tetapi juga kesejukan. Bila setiap rumah tangga memiliki sudut rumah yang asri, niscaya kota ini tidak akan gersang dan panas.

"Saya tidak punya materi untuk diberikan kepada para pasukan kuning. Bagi saya komunikasi yang intens merupakan pendekatan yang manusiawi. Kalau ada kelalaian yang dilakukan petugas harus dicari penyebabnya. Ada pendekatan dari hati ke hati untuk memberikan suport. Jangan terlena dengan laporan Asal Bapak Senang (ABS)," ujar Adrianus, yang ditemui pekan lalu. (osa/alf)

Data Diri Nama : Drs. Adrianus Lusi, MM Istri : Dra.Selfina S Dethan Anak : * Astrid Bonik Lusi * Wosli Adiputra Lusi * Albert Lusi Pendidikan : SD Tahun 1973 ST Tahun 1976 SPG Tahun 1980 FKIP Undana Tahun 1985 Pasca Sarjana Unwira Kupang Tahun 2007 Jabatan Struktural : 1. Kasubag Rumah Tangga Kabu Ainaro Timor-Timor Tahun 1989 2. Kabag Umum dan Humas Kabupaten Ainaro Tim-Tim Tahun 1991 3. Asisten Administrasi Ainaro Tahun 1994 4. Staf Ahli Gubernur NTT Tahun 2000 5. Asisten Adminitrasi Sekda Kota Kupang Tahun 2005 6. Kepala Banwasda Kota Kupang Tahun 2005 7. Kadis Kebersihan dan Pertamanan Kota Kupang Tahun 2008.


Pos Kupang, 18 Juli 2010, halaman 3 Lanjut...


POS KUPANG/TONNY KLEDEN
Prof. Ir. Ricky Gimin, MSc, PhD

LAUT kita luas, melebihi luas daratan. Banyak potensi masih terpendam di dalamnya. Ikan beraneka jenis. Rumput laut tumbuh di mana-mana. Wisata bahari menjanjikan. Arus laut bisa diubah menjadi energi listrik.

Tetapi kultur kita bukan nelayan. Warga kita lebih merasa diri petani, bukan nelayan. Tinggal di pinggir pantai, tetapi tidak melihat ke laut. Arah pandangan mereka ke gunung. Banyak yang belum mengerling mata melihat potensi itu.

Pandangan-pandangan seperti ini sudah klasik. Berkali-kali diucapkan dengan harapan menggugah dan membangkitkan kesadaran untuk berpaling ke laut. Di NTT sejak era kepemimpinan periode lalu, telah digalakkan gerakan masuk laut (gemala). Di hampir semua kabupaten/kota ada institusi yang khusus menangani potensi laut itu. Kelihatannya normal-normal saja.

Tetapi apakah urusan potensi laut itu gampang, segampang menyebutnya? Apakah laut yang luas itu otomatis berarti kandungannya juga melimpah? Menurut Prof. Ir. Ricky Gimin, MSc, PhD, laut yang luas tidak berarti ikan kita banyak. Profesor yang ahli di bidang biologi populasi dan budidaya moluska ini sangat paham dan mengerti tentang laut dengan segala potensi di dalamnya.

Kepada Tony Kleden dari Pos Kupang di kantor Lemlit Undana, Selasa (6/7/2010) lalu, Prof. Ricky mengemukakan pandangannya tentang potensi dan seluk beluk laut kita di NTT. Berikut petikan wawancaranya.


Anda sangat paham tentang potensi kelautan, hingga akhirnya meraih gelar profesor. Spesialisasi Anda apa sebenarnya?
Spesialisasi saya adalah pembenihan. Usaha budi daya untuk menghasilkan bibit untuk menghasilkan ikan yang lebih banyak lagi. Saat ini banyak negara memanfaatkan teknologi, tetapi dengan mengorbankan pantai. Lingkungan pantai rusak. Bisa dimengerti mengapa hasil ikan terus menurun. Itu karena tidak ada reproduksi lagi. Tidak ada reproduksi lagi karena induk semakin berkurang akibat ditangkap. Juga karena lingkungan yang dibutuhkan untuk anak-anak ikan itu bertumbuh sudah rusak. Udang misalnya. Ketika dewasa dia ada di laut dalam sekitar 200-an meter. Tetapi waktu dia kawin saat bertemu dengan pasangannya itu, telur-telur yang dihasilkan akan terbawa ke pantai, terutama di daerah mangrove. Di hutan mangrove itu anak-anak udang itu tumbuh dan berkembang beberapa saat hingga mencapai ukuran tertentu dia kembali mencari tempat yang dalam dan kembali lagi ke posisi hidupnya di mana induk berada. Seringkali lingkungan-lingkungan di pantai sudah rusak. Mangrov, terumbu karang banyak yang sudah rusak. Daerah perairan di pantai yang kita sebut ekosistem pantai itu banyak yang sudah rusak karena pembangunan. Bertambahnya penduduk akan menggeser tempat-tempat ini.

Laut kita jauh lebih luas dari daratan. Menurut Anda apa maknanya ini?
Sebenarnya yang paling utama bukan pada luas lautnya. Laut yang luas itu ibaratnya suatu padang pasir, sebagian besar tidak dihuni apa-apa. Artinya tidak mampu dimanfaatkan secara ekonomis. Lalu ada tempat-tempat tertentu yang namanya oasis kalau di gurun pasir. Oasis-oasis ini tempat berkumpulnya berbagai jenis organisme yang jika cukup besar dimanfaatkan secara ekonomis. Kita memiliki pulau-pulau yang tersebar.

Dengan luas lautan yang begitu besar dan dengan pulau-pulau yang menyebar luas, NTT sebenarnya bisa merupakan oasis-oasis yang subur. Kenapa? Karena kesuburan lautan perairan ditentukan oleh daratan. Oleh karena itu daerah perairan yang paling subur itu ada di sekitar daratan. Pulau-pulau kita yang terpencar-pencar sebenarnya bisa menjadi spot untuk bertumbuhnya ikan-ikan. Sayang sekali bahwa sebagian besar bangunan kita arahnya ke laut. Banyak ekosistem subur sebenarnya ada di daerah pantai yang menjadi oasis bagi hewan laut yang tergusur itu. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana melindungi daerah pantai itu sehingga aman menjadi tempat berbagai jenis ikan dan berbagai jenis organisme. Sayang sekali tempat-tempat yang terlindung itu juga kita gunakan untuk pariwisata.

Apa dampaknya?
Suatu saat, meskipun laut kita luas, tapi produksi perikanan kita akan terus menurun karena kita tidak menjaga. Luas lautan itu sama sekali tidak berbanding lurus dengan produksi perikanan. Contohnya seperti negara-negara di Pasifik, mereka dikelilingi laut tapi mereka harus impor ikan dari tempat lain. Ikan-ikan itu hanya berkumpul pada spot tertentu, ikan tidak menyebar secara merata. Kita tidak bisa mengukur banyaknya ikan dengan luasnya lautan. Oleh karena itu tugas kita sebenarnya adalah menjaga daerah pantai kita. Kalau tidak, kita hanya bisa menangkap jenis ikan yang memanfaatkan daerah kita hanya untuk migrasi dari satu tempat ke tempat lain, seperti tuna.

Kalau luas laut tidak identik dengan potensi ikan, kira-kira potensi ikan di NTT seperti apa?
Sebenarnya perairan di Indonesia terbagi dalam 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP). Pembagian ini dilakukan Departemen Kelautan. Kalau tidak salah, kita masuk dengan Laut Flores, perairan Hindia dan sedikit Laut Arafuru. Dengan pembagian teritori ini, wilayah-wilayah yang dibagi dalam sekat-sekat itu bisa mengawasi dengan lebih full, sehingga bisa menghasilkan data yang lebih akurat. Dengan begitu, kita akan tahu berapa banyak ikan yang kita ambil. Kalau tidak, pengawasan akan sulit. Selain itu, tempat-tempat seperti pendaratan ikan, pelelangan ikan, pelabuhan perikanan harus bisa mendata berapa banyak ikan yang sudah ditangkap. Kita akan punya data yang falid tentang berapa banyak ikan yang diambil di suatu WPP. Nah, berdasarkan data-data ini, Kementerian Kelautan akan mengeluarkan status tentang WPP yang ada di seluruh Indonesia.

Seperti apa sebenarnya kondisi potensi di setiap WPP?
Kementerian Kelautan, berdasarkan data itu, juga sudah mengeluarkan status perikanan di WPP wilayah barat seperti WPP Laut Jawa, WPP Selat Malaka dan WPP Laut China Selatan merupakan WPP yang masuk dalam kondisi lebih banyak ditangkap dibandingkan dengan kemampuan alam untuk menghasilkan ikan. Status ini dikeluarkan pemerintah setiap tahun. Kita di sini masih termasuk WPP yang masih bisa dikembangkan. Tetapi untuk spesies tertentu seperti ikan demersal, kerapu, lobster dan sebagainya, masuk dalam status fully exploited. Artinya kita tangkap lewat dari kemampuan alam untuk menghasilkannya. Potensi ikan itu khan diberi dalam tiga status, yakni under exploited (masih banyak), fully exploited dan over exploited. Kita bersyukur bahwa ada beberapa jenis ikan yang kita masih under exploited.

Beruntung kita ya, masih dengan status seperti itu...
Ya, tetapi persoalannya ialah bahwa potensi WPP di wilayah barat sudah jenuh. Tetapi industri perikanan harus jalan terus, maka orang beralih menangkap ke WPP bagian timur. Karena itu, kita juga terancam over exploited. Memang armada perikanan kita tidak terlalu banyak dan kecil-kecil, tetapi berapa banyak armada perikanan dari luar yang besar-besar masuk ke sini? Ini tidak salah juga, karena ketika nelayan kita tidak bisa mengelolanya, orang dari luar bisa mengelolanya. Ini khan untuk kepentingan negara juga. Jika kita tidak segera mengaturnya dengan baik, akan ada armada dari luar yang menangkap ikan di perairan kita.

Anda melihat ada kesadaran pada pemerintah atau tidak terhadap hal-hal seperti ini?
Saya kira pemerintah cukup tahu hal ini. Tetapi yang jelas kita harus melihat berapa izin penangkapan yang dikeluarkan pemerintah. Setiap orang yang mau menangkap di wilayah kita khan harus mendapat izin yang dikeluarkan oleh dinas perikanan setempat. Persoalannya sekarang adalah pemerintah sebenarnya tidak punya cukup data untuk mengukur sebenarnya berapa banyak izin yang perlu dikeluarkan. Persoalan yang kedua ialah bahwa pengawasan kita lemah. Belum lagi dengan persoalan yang kini banyak dikeluhkan di dunia perikanan, yakni illegal, unregulated and unreported (IUU) fishing.

Tangkap tanpa aturan dan tidak laporkan. Karena IUU Fishing ini pada kita banyak. Kita hanya tahu bahwa ada yang ditangkap tanpa tahu sudah berapa banyak yang ditangkap. Karena itu kita tidak bisa tahu berapa banyak ikan yang sebenarnya sudah dikeluarkan dari perairan kita. Sebenarnya kita mempunyai pangkalan pendaratan ikan seperti di Bolok, Pelabuhan Ikan Nusantara di Tenau, juga pendaratan ikan di Oeba. Tetapi pemerintah masih sulit memanfaatkan ini sebagai suatu tempat untuk mendata hasil kita.

Oleh karena itu sebenarnya PR besar bagi pemerintah dalam hal ini dinas perikanan ialah bagaimana memanfaatkan pangkalan-pangkalan yang ada sebagai tempat untuk mengumpulkan data tentang hasil tangkapan ikan kita. Dengan demikian kita bisa tahu, dari pangkalan ini ada sekian, dari pangkalan itu sekian. Baru kita bisa tahu dalam sehari, dalam sebulan ikan yang kita tangkap sekian banyak.

Saat ini pemerintah kita, dalam hal ini dinas kelautan dan perikanan, hanya berpedoman pada apa yang namanya MSY (maximum sustainable yeald) yang merupakan hasil kajian dari suatu badan nasional yang namanya komite pengkajian stok. Berdasarkan data perikanan yang ada, komite ini setiap tahun membuat kajian bahwa MSY kita, dalam hal ini Laut Flores, Laut Arafuru, Laut Sabu, Laut Timor, misalnya sekian. Tetapi akurasi dari komite ini sangat tergantung pada berapa bagus data yang kita kirim.

Berapa stok kita sebenarnya?
Berpedoman pada MSY itu, Dinas Kelautan kita setiap tahun mengeluarkan data bahwa kita baru memanfaatkan kurang lebih sekitar 240.000 ton per tahun dari potensi yang ada, atau sekitar 40 persen. Kalau 40 persen berarti masih bisa dimanfaatkan, tetapi pertanyaannya seberapa jauh data yang kita miliki ini menggambarkan keadaan sebenarnya? Karena kita tidak memiliki berapa banyak ikan yang sudah kita tangkap karena tidak tercatat dengan baik di tempat-tempat pelelangan, pendaratan ikan. Kemudian IUU Fishing tadi, orang tangkap lalu lari saja.

Kita juga tidak mengawasi berapa banyak kapal yang beroperasi di sini. Hal-hal ini yang menyulitkan dinas perikanan dalam hal gambaran untuk dikaji secara nasional. Kita memang tahu secara potensial mungkin baru 40%, tetapi bukti-bukti di lapangan di masyarakat, kalau kita tanyakan makin sulit dapat ikan. Kelemahan lain juga ialah bahwa perikanan sebenarnya merupakan human property, siapa saja bisa tangkap asal sudah dapat izin. Nah, dalam kondisi seperti itu perusahaan perikanan atau orang yang menangkap ikan berusaha dengan berbagai cara untuk mengalahkan pesaingnya. Orang akan semakin mencari jalan, misalnya dengan menambah peralatan yang lebih besar, lebih bagus, kapasitas motor lebih kuat. Maka akan terjadi over kapitalisasi, menanam modal terlalu banyak untuk menangkap ikan yang sedikit.

Kultur orang NTT kan petani, bukan nelayan. Melihat potensi yang masih besar, apa perlu kita mengubah kultur itu?
Kultur sulit diubah. Menurut saya pribadi, Tuhan sudah berikan kita apa yang baik untuk kita. Yang satu berhasil di sini, yang lain berhasil di sana. Persoalannya di sini bukan karena orang luar atau orang dalam mengelola perikanan kita, tetapi sejauhmana sumber daya perikanan itu hasilnya bisa dimanfaatkan dan dirasakan lagi oleh masyarakat NTT. Jadi tidak penting, orang Bugis, Ambon atau Sabu yang tangkap ikan, tetapi bagaimana hasil tangkapan mereka ini ada impactnya bagi ekonomi kita.

Jadi, yang paling utama bukan masalah kultur tadi. Kita akan sulit mengubah orang, misalnya dia ada di daratan lalu kita ubah ke laut. Itu sulit sekali. Ada cerita dari Kepala Dinas Perikanan Sumba Timur. Ada tiga orang Sumba yang mau ikut kapal ikan orang Bugis tangkap ikan. Baru tiga hari di laut mereka minta pulang. Orang Bugis bilang, harus dua minggu di laut, karena kalau pulang lagi berarti menghabiskan bahan bakar. Tetapi kita punya peluang untuk mengubah kultur ini untuk ke generasi yang lebih muda. Yang tua, okelah. Kita bisa ubah yang lebih muda.

Anda melihat seperti apa sumbangan sektor perikanan bagi daerah ini?
Kalau tidak salah, produk perikanan itu baru sumbang sekitar 6 persen pada PDB (produk domestik bruto) kita. Anehnya, pada saat yang sama kita lihat bahwa harga ikan tuna di Jepang itu bisa mencapai US 100 ribu per ton. Maka itu artinya kita menjual suatu harga yang sangat mahal, tetapi kontribusinya sangat kecil. Pertanyaannya adalah, kita jualnya dari mana? Kita jual ikan tuna, tapi kita ekspor dari mana? Orang Jawa datang tangkap di NTT baru bawa ke Jawa atau ke Bali kemudian diekspor dari sana. Itu berarti fee ekspor penjualan mereka yang dapat, bukan kita.

Kita yang punya ikan, yang dapat untung justru orang lain. Apa yang harus dilakukan?
Ke depan kita inginkan pelabuhan perikanan kita sebagai tempat untuk memasarkan. Apa pun yang kita jual harus dari sini, sehingga fee penjualan masuk ke kas daerah. Ikan di sini harga jualnya terlalu murah. Di sini ribuan, tetapi ketika diekspor sudah dalam dolar. Sebagian besar manfaat perikanan kita tidak masuk ke kas daerah. Oleh karena itu kita mesti memperkuat pengawasan yang ada sehingga produk perikanan kita itu membawa manfaat bagi kita. Sumbangan enam persen itu masih lebih rendah dibandingkan sumbangan dari jagung, padahal kita tahu bahwa ikan tuna di mana-mana harganya sangat mahal. Semua produk perikanan adalah produk yang sangat mahal. Lobster juga sangat mahal, sekitar 300 ribu per kilogram.

Ini salah pemerintah atau salah nelayan?
Saya kira pemerintah sudah berusaha banyak. Tetapi barangkali kita perlu mendorong pengusaha lokal, memperkuat pengusaha lokal yang betul-betul intens di sektor ini. Kalau toh pengusaha luar, barangkali dia mesti bisa membuka kantor cabang di sini sehingga kita bisa awasi, berapa banyak tenaga lokal yang dipakai. Kalau perusahaan banyak, maka akan ada efeknya bagi perekonomian di daerah ini. Paran nelayan akan menjual hasil tangkapan mereka ke perusahaan-perusahana dan mendapat fee. Tetapi soalnya, ialah nelayan-nelayan kita mendapat apa yang masih terlalu murah.

Yang klasik di sini bahwa nelayan menangkap sesuatu yang sangat mahal tetapi dia masih hidup di bawah garis kemiskinan. Ada nelayan kita yang hanya memperoleh Rp 10 ribu perhari. Kalau tiap hari dia melakukan penangkapan, sebulan dia hanya mendapat sekitar 300 ribu. Ini jauh dari upah regional kita. Jadi menangkap sesuatu yang mahal, tetapi hidup di bawah garis kemiskinan.

Saya sendiri berpendapat kelemahan dari masyarakat nelayan kecil ini di faktor pemasaran dan produk yang sangat murah kalau kita jual produk di Kupang karena pasar di Kupang masih terlalu murah dibandingkan di tempat lain atau di bagian barat. Kita akan meraup keuntungan yang jauh lebih besar kalau perikanan apa pun yang dihasilkan di sini diekspor dari sini, bukan dikirim ke Jawa baru dari Jawa diekspor. Kita harus berusaha menerobos ke pasar luar negeri.

Tuna terkenal mahal harganya. Mengapa?
Karena dia memiliki nilai kultural bagi masyarakat kita. Sama seperti ikan-ikan jenis tertentu akan mahal karena pertama dia memiliki nilai kultural. Kemudian tuna juga memiliki nilai medis atau nilai obat. Kemudian prestise. Ini erat hubungan dengan perubahan perilaku. Orang makan lobster itu dia merasa lebih bergengsi dibandingkan kalau dia makan udang. Meskipun udang lebih enak, tapi gengsi lobster lebih tinggi. Kebutuhan tuna di Jepang juga sangat tinggi. Karena dia merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Dia harus ada di meja makan dan harus dalam keadaan segar. (*)


Gagal Masuk Seminari

PENAMPILANNYA tenang dan kalem. Rendah hati. Jauh dari kesan angkuh. Sosoknya juga belum banyak dikenal luas. Padahal, dia sangat ahli dalam urusan pembenihan ikan. Keahliannya itu sangat berarti bagi kelangsungan ekosistem di laut.
Dan, berkat keahliannya itulah, pria yang lahir di Makassar, 16 Agustus 1964 ini menggapai puncak akademis, yakni gelar profesor. Dia dikukuhkan menjadi guru besar di Jurusan Perikanan dan Kelautan Undana, Kupang, Sabtu (29/5/2010) lalu.

"Jadi profesor itu khan mesti menghasilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat. Tekun meneliti pada satu bidang dan konsisten di situ. Untuk apa menulis apa yang orang sudah tahu?" sergah Prof. Ir. Ricky Gimin, M.Sc, PhD, ketika ditanya apa sumbangannya di dunia ilmu pengetahuan sehingga menyabet gelar profesor.

Jika belum kenal, orang bisa keliru mengiranya seorang pastor. Apalagi dia sangat aktif di Gereja Katolik St. Fransiskus Asisi BTN Kolhua Kupang.
Apakah dulu pernah seminari? Sambil tertawa, Prof. Ricky menjawab, "Saya terlambat dapat informasi sehingga tidak bisa masuk seminari."

Menikah dengan Ir. Gusti Ayu Yudiwati Lestari, MP, Prof. Ricky dikaruniai dua putra, masing-masing Yohanes Baptista Indra Kurniadri dan Fransiskus Asisi Aditya Dwiandri.
Mengapa tertarik dengan laut dan perikanan? "Setelah gagal masuk seminari, saya masuk SMA Katolik di Ujung Pandang (Makassar). Setelah tamat, saya ingin jadi guru IPA atau guru matematika, tapi saya terlambat untuk mendaftar masuk di Institut Keguruan dan Pendidikan (IKIP). Saya kemudian melihat banyak sarjana yang menganggur. Saya mau masuk pendidikan yang kemudian bisa membuat saya bisa bekerja. Jurusan lain banyak, akhirnya bersama beberapa teman saya masuk Fakultar Perikanan Universitas Hassanudin," tuturnya.

Karena terbilang cemerlang, Prof. Rikcy mendapat beasiswa dari pemerintah. Setelah tamat, dia meneken ikatan dinas untuk bekerja di instansi pemerintah. Padahal, setamat dari Unhas, lapangan pekerjaan terbentang. "Saya langsung bekerja di perusahaan yang bergerak di sektor perikanan. Tetapi karena ada ikatan dinas, saya mesti meninggalkan pekerjaan itu. Padahal gaji saya di perusahaan itu lumayan untuk ukuran waktu itu, Rp 300 ribu lebih per bulan, sementara ketika menjadi dosen, gaji awal cuma Rp 80 ribu lebih," kenannya sambil tertawa.

Tetapi totalitas pada bidang keilmuan yang ditekuninya membuat Prof. Ricky tidak banyak peduli dengan gajinya itu. Ikatan dinas ketika menerima beasiswa itu menghantarnya ke Undana. "Waktu saya tiba dan lapor diri di Undana tahun 1990, umur saya masih muda. Biaya hidup di Kupang mahal sekali. Gaji saya di Undana tidak cukup. Tabungan saya di Ujung Pandang, harus ditransfer untuk membiayai hidup saya di Kupang. Tetapi saya akhirnya betah dengan pekerjaan," tuturnya.
Semangatnya berapi-api kalau bicara tentang perikanan. Menurutnya, kebutuhan perikanan tak akan pernah berkurang. Justru sebaliknya terus bertambah. Itu artinya ke depan perikanan menjadi sektor yang mesti diandalkan.

Dia beralasan, tahun ini pemerintah Indonesia menargetkan setiap orang makan ikan 25 kg/tahun. Dengan jumlah penduduk 325 juta, maka kita setiap tahun kita butuhkan 7 juta ton ikan. Jumlah ini bisa bertambah lagi kalau peluang ekpor dilirik. Coba bayangkan Malaysia mengonsumsi ikan 45 kg/kapita/tahun, Jepang sudah mencapai 60 kg/kapita/tahun.

"Kalau jumlah masyarakat meningkat, meningkat lagi. Artinya apa? Produk-produk perikanan dari daerah-daerah yang jauh, tetap akan mempunyai pasar, pasti akan terjual karena pada saat yang sama perairan kita di wilayah barat semakin berkurang," katanya.

Nah, dengan potensi dan peluang yang terbuka seperti itu, menurutnya, pemerintah mesti semakin serius dan intens menggarap sektor perikanan. (len)


RIWAYAT HIDUP Nama : Prof. Ir. Ricky Gimin, MSc, PhD Istri : Ir. Gusti Ayu Yudiwati Lestari, MP Anak : * Yohanes Baptista Indra Kurniadri * Fransiskus Asisi Aditya Dwiandri Pendidikan: 1976: lulus SD Katolik Teratai, Makassar. 1980: lulus SMP Katolik Garuda, Makassar. 1983: lulus SMA Katolik Rajawali, Makassar 1988: Sarjana Perikanan pada Universitas Hasanuddin, Makassar. 1997: Master of Science in Aquaculture pada Northern Territory University, Australia. 2005: PhD in Aquaculture pada Charles Darwin University, Australia. Organisasi Profesi: * Anggota Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) atau Indonesian Aquaculture Society yang berafiliasi dengan World Aquaculture Society (WAS). Menjabat Koordinator untuk Bidang Penelitian Moluska dan Koordinator Daerah Nusa Tenggara Timur sejak 2008 - sekarang. Anggota Australian Government Scholarships Alumni Reference Group (ARG), suatu kelompok yang memberikan masukan stretegis kepada pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia (AusAID) dalam perencanaan pembangunan dan pengembangan profesional di Indonesia. Sejak 2010 masuk dalam jajaran ARG Executive Member sebagai East Representative.

POS KUPANG Minggu 18 Juli 2010, halaman 3 Lanjut...

Foto ist
Foto ist Prof.Dr. Jimmy Pello, SH.MS

BANYAKNYA gelar akademis yang disandang seseorang menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapainya. Wawasan pengetahuan tentu semakin luas karena isi otak bertambah padat dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Apakah benar seperti itu? Aplikasinya akan dibuktikan di lapangan.
Terkait dengan talenta hukum lingkungan yang masih merupakan hal baru bagi masyarakat NTT, wartawan Pos Kupang, Marten Lau, mencoba mewawancarai, Prof. Dr. Jimmy Pello, SH, MS, Kamis (24/6/2010), di ruang kerjanya, di Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang. Kepada Pos Kupang Jimmy banyak bicara tentang perkembangan hukum lingkungan di Propinsi NTT. Berikut petikannya.

Bagimana cerita sampai Anda terdorong menekuni bidang hukum lingkungan?
Begini. Waktu kecil ayah saya yang adalah seorang polisi sangat menyukai lingkungan. Almarhum sangat suka bercocok tanam. Meskipun dia seorang polisi, tetapi selepas dinas tidak pernah istirahat di rumah. Dia selalu sibuk menggarap lahan pekarangan rumah untuk menanam berbagai jenis tanaman sayuran dan buah-buahan.

Saya yang selalu mendampingi almarhum termotivasi dan tertular benih dari almarhum untuk mencintai lingkungan mulai dari halaman rumah sampai lingkungan masyarakat. Saya sangat prihatin kalau melihat tanaman yang rusak karena patah dahannya atau dirusak orang lain atau binatang. Juga sangat mencintai binatang piaraan seperti ayam, sapi dan lainnya.

Apa konsep Anda tentang lingkungan?
Lingkungan itu adalah air, tanah, hutan, pohon yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi satu sama lain. Keseluruhan ruang benda terkait, termasuk manusia, termasuk aspek hukum lingkungan.

Sebagai pakar hukum lingkungang, apa yang Anda ketahui saat ini tentang kondisi lingkungan hidup di NTT?
Secara global saya lihat lingkungan kita di NTT ini lebih banyak sudah mengarah ke ambang kehancuran karena kini sudah mengalami kerusakan yang berat akibat ulah manusia.
Kerusakan itu terjadi karena lingkungan alam atau habitat yang rusak karena perbuatan manusia termasuk pencemaran yang bersumber dari pembakaran rumput, hutan dan sampah yang hampir terjadi setiap saat. Kerusakan lingkungan juga dilakukan instansi-instansi tertentu yang berkaitan erat dengan kepentingan lingkungan.

Misalnya banyak sekali regulasi, maupun peraturan daerah yang mengatur tentang bagaimana mengelola lingkungan. Tetapi mereka tidak konsisten dengan aturan. Saya sering mengatakan mereka menyepelekan aturan yang ada. Aturan hanya sebagai hiasan saja.

Contoh, pemerintah kalau mau membersihkan rumput di pinggir jalan banyak pohon atau ranting pohon jadi korban, ditebang begitu saja. Bahkan rumputnya selalu dibakar, sehingga mereka melakukan perusakan dan pencemaran lingkungan. Hal yang sama dilakukan di lingkungan sekolah-sekolah, banyak pohon ditebang untuk bangun ini, bangun itu.

Padahal ada perda tentang ruang terbuka hijau. Dan dalam perda itu sudah mengatur tentang pemotongan pohon yang terdiri dari akar, batang dan daun itu harus ada izin. Contoh Propinsi Jawa Timur itu sangat maju, potong ranting pohon saja harus ada izin. Tapi kita di sini, perda boleh mengatur, tapi selalu dilanggar oleh pemerintah sendiri. Nah, kalau pemerintah sudah langgar aturan, apalagi masyarakatnya.

Anda getol bicara tentang pembakaran. Apa dampak pembakaran rumput terhadap lingkungan?
Rumput atau hutan yang dibakar atau terbakar akan menimbulkan asap. Dari sisi hukum lingkungan, termasuk perbuatan merusak dan mencemarkan lingkungan sehingga harus diproses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sedangkan dari sisi kesehatan pembakaran rumput yang berasap dan berdebu sangat mengancam kesehatan manusia di lingkungan itu. Ini yang sering tidak disadari masyarakat.

Memang dampaknya tidak langsung terjadi. Tapi akibat dari asap dan debu yang timbul dari pembakaran rumput, hutam atau sampah tadi baru akan dirasakan 5-10 tahun mendatang. Oleh sebab itu, saya sering menegur masyarakat yang suka membakar, saya tanya mereka, bisa atau tidak, kalau mereka tidak melakukan pembakaran hutan atau rumput dan sampah.

Saya sampaikan kepada mereka, bahwa asap api itu racun. Dan sisa pembakaran debu yang ditiup angin akan terbang masuk ke hidung dan mata, sehingga membahayakan kesehatan lingkungan. Apalagi UU kita mengatur bahwa setiap orang berhak atas lingkungan yang aman, sehat dan nyaman. Jadi setiap orang berhak atas lingkungan itu. Artinya lingkungan itu bukan hanya untuk segelintir atau sekelompok orang saja.

NTT rawan tebas bakar. Apa tanggapan Anda sebagai pakar hukum lingkungan?
Kalau saya lihat perda tentang perlindungan kawasan hutan dan sejenisnya itu sudah ada, yakni Perda NTT No.8/1986. Tapi dalam realisasinya masih menimbulkan persoalan, bahkan telah tertinggal. Saya sudah ingatkan teman-teman di Propinsi NTT agar tolong dikaji kembali perda itu, karena sudah tidak cocok dengan perkembangan sekarang.

Saya lihat khusus tentang perlakuan bakar rumput, sampah dan hutan, memang ada yang berkaitan erat dengan kondisi alam, tetapi lebih banyak yang disebabkan oleh perilaku manusia. Dari dua faktor itu tindakan manusia lebih menonjol.

Karena kita lihat sekarang, kawasan hutan mana, kawasan lereng gunung mana yang tidak dilewati manusia? Tapi jangan lupa juga ada yang disebabkan oleh daya alam, yakni panas matahari yang terus menerus mengakibatkan gesekan pohon yang ditiup angin hingga munculnya api dan mengakibatkan terjadi hutan terbakar.

Tapi kebanyakan yang saya lihat terjadinya kebakaran karena perilaku keteledoran manusia, terutama perilaku merokok dan membuang puntung rokok di sembarang tempat.

Bagaimana dari sisi hukum lingkungan memandang perilaku seperti itu?
Perilaku manusia merusak lingkungan itu sebenarnya telah diatur jelas dalam peraturan perundangan yang berlaku yang memuat sanksi yang jelas. Jadi sebenarnya dari sisi hukum apa pun keteledoran manusia tidak ada alasan pemaaf yang kuat untuk lolos dari sanksi hukum. Artinya harus dihukum. Tetapi kembali pada para penegak hukm.

Sering orang selalu beralasan bahwa membuang puntung rokok dan mengakibatkan kebakaran, tetapi mencari orang yang membuang puntung rokok sebagai pelaku sulit ditemukan untuk dihukum. Lebih celaka kalau penegak hukum pun beranggapan bahwa lingkungan meskipun sekarang sudah terbakar, tapi nanti esok hujan turun dia akan tumbuh rumput lagi.

Apalagi, ada kebiasaan masyarakat kita, yakni supaya dapat rumput baru untuk kambing, sapi miliknya yang berkeliaran, ya solusinya bakar rumput yang ada agar tumbuh rumput baru. Belum lagi dilihat kesadaran aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum tentang membakar atau merusak lingkungan. Mereka sering menganggap bahwa bakar rumput itu biasa.


Mengapa penegak hukum lemah bertindak? Apakah karena lemahnya SDM penegak hukum lingkungan?
Ya, itu juga ikut mempengaruhi. Sebab aparat penegak hukum tahu dan memahami dampak pembakaran rumput/hutan, tetapi belum sadar akan dampak negatifnya terhadap manusia dan lingkungannya. Ini karena selalu berpedoman pada kebiasaan.

Jadi mengubah kebiasaan ini memang tidak mudah. Jangankan penegak hukum dan masyarakat, ahli lingkungan dan profesor lingkungan saja bakar rumput di lingkungannya. Ini terbukti di lingkungan Undana ini. Sering mereka bakar sampah saya yang siram dengan air. Padahal kita ini sama-sama ahli lingkungan tapi bakar sampah. Ini contoh, tapi saya tidak mau sebut nama orangnya.

Nah, ahli lingkungan saja masih berperilaku seperti itu, apalagi orang kampung. Sekarang bagaimana membangun kebersamaan? Ini tidak mudah. Karena yang mulai membangun kebersamaan atau mulai menunjukkan aktivitas yang mengarah ke lingkungan seperti menyiram tanaman, memasang papan nama larangan dan sebagainya mulai dipikir bahwa orang itu orang aneh. Di sinilah tantangan bagi orang-orang pemerhati lingkungan.

Apa solusinya untuk menanamkan kecintaan masyarakat kepada lingkungan?
Ya, saya berharap filosofi pembangunan dimulai dari dalam keluarga bisa terus diwujudkan. Hal itu penting terutama terkait pendidikan terhadap anak. Hanya saja seberapa besar kita mengajarkan dan mengingatkan anak-anak tentang lingkungan di luar sana? Berapa sih keluarga bisa mengajar anak untuk pilih sampah di luar sana? Sebab nanti orang lain melihat menanggapinya sebagai orang sinting.

Karena selama ini masyarakat kita baru sadar akan kebersamaan untuk membersihkan lingkungan kalau ada perintah pemerintah atau RT.

Mengapa masyarakat apatis terhadap lingkungan? Apakah karena lemahnya penegakan hukum lingkungan atau lemahnya eksekusi pelanggaran terhadap aturan yang dilanggar?
Menurut saya, ada berbagai macam komponen. Aparat yang ada tidak mau repot-repot untuk urusan penegakan hukum. Lalu menganggap nilai ekologis dari suatu komponen lingkungan itu tidak ada apa-apanya. Bahkan ada orang hukum tidak tahu bahwa lingkungan itu meliputi air, tanah, pohon.

Dan untuk menegakkan hukum lingkungan itu ada tekanan-tekanan yang menentukan. Penegak hukum mulai dari polisi sampai hakim harus satu mata rantai untuk menegakkan hulum lingkungan. Memang rumit penegakan hukum lingkunan dipandang dari aspek hukum.

Apa hubungan kerusakan lingkungan di NTT terhadap isu pemanasan global saat ini?
Ya, dampaknya sangat besar. Bagi NTT sumber pertama adalah persoalan tebas hutan dan kebakaran hutan. Rumah kaca, pengharum ruangan, AC ditambah lagi adanya UU Lalu lintas tentang menyalahkan lampu kendaraan bermotor roda dua pada siang hari. Ini UU konyol yang menunjang terus terjadinya pemanasan global dan memiskinkan masyarakat pemilik kendaraan bermotor karena melakukan pemborosan dengan menyalahkan lampu kendaraan pada siang hari.

Ini jangan sampai ada politik ekonomi yang menggunakan sarana aspek hukum. Solusinya, UU itu harus diubah, dan masyarakat harus dibimbing tentang keamanan berlalulintas.

Solusi apa yang Anda tawarkan untuk atasi tebas bakar di NTT?
Solusinya yakni dari sisi pendidikan, kebijakan pemerintah daerah, sisi ekonomi masyarakat. Karena biasanya faktor kemiskinan membuat masyarakat melakukan tindakan di luar kesadarannya, bahwa tindakan itu bersifat merusak. Dari sisi pendidikan, saya lihat pendidikan formal sudah oke. Tinggal non formalnya saja. Tapi bagaimana tentang kontinuitasnya untuk mampu bertahan? Khusus dari sisi pendidikan juga perlu ditunjang dengan ekonomi dan hukum yang saling menunjang. Kesadaran konservasi adalah yang sangat penting.

Penting karena lingkungan itu kebutuhan utama seperti makan dan minum. Konservasi harus dijaga karena menimbulkan kematian. Tidak seimbangnya konservasi, maka ujung-ujungnya menimbulkan kematian. Konsep lingkungan di NTT tak jauh dari nasional. Hukum lingkungan kita harus lebih antisipasi terhadap aspek kerusakan lingkungan.



Apakah tambang mangan yang lagi ramai di Pulau Timor termasuk perbuatan merusak lingkungan?
Kalau kita lingat, Kepmen Lingkungan Hidup No.11/2006 menggariskan bahwa kegiatan-kegiatan yang salah satu itemnya meresahkan masyarakat, maka wajib Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Kita lihat aktivitas para penambang mangan. Ada yang mati tertimpa.

Ini jelas kerusakan. Manusia kalau sampai mati itu jelas kerusakan bagi manusia. Keselamatan manusia tidak terjamin. Ada penambangan liar, juga ada penambangan yang dikelola pemerintah, tapi juga tidak jelas. Ada perusahaan A, B, C dan ada juga pertentangan antara perusahaan tertentu dengan pemerintah daerah seperti di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) dan Kabupaten Belu.

Tampak jelas bahwa tertib penambangan mangan di daerah ini belum berlangsung baik. Apalagi masyarakat pasti belum tahu persis bahaya dari penambangan mangan ini. Masyarakat awam gali lubang cari mangan, dan tanpa sadar rontok lempengan tanah hingga penambangnya terperosok ke dalam lubang. Ini terbukti sampai kini sudah 20-an penambang mangan mati sia-sia sebagai korban tambang mangan.

Solusinya apa?
Ya saya pikir aturannya harus ditegakkan. Apakah ini karena penanganannya yang tidak jelas atau aturannya yang tidak jelas? Menurut saya, ini masalah baru di NTT yang harus dicarikan solusi bersama secepatnya. Regulasi yang ada harus ditegakkan dan disempurnakan. Sedangkan yang belum ada segera diadakan. Pihak-pihak yang berwenang harus dikembalikan pada porsinya untuk mengurus mangan. Di daerah jelas pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu siapa, apakah dinas pertambangan dan energi? Juga yang melakukan pengawasan di lapangan itu siapa, apakah petugas polisi pamong praja atau polisi, harus diperjelas. Juga masyarakat harus mendapatkan sosialisasi atau peringatan tentang apa bahayanya tambang mangan tanpa prosedur itu. (*)

Suka Lawar Ikan

SEBAGAI seorang akademisi, Prof. Jimmy suka mencoba hal- hal baik yang praktis terkait ilmu pengetahuan maupun yang berhubungan dengan keterampilan. Karena hanya dengan berupaya atau berusaha belajar dan mencoba, segala sesuatu yang tak mungkin diketahui bisa diketahui hingga menggantarnya meraih sukses.

Mencoba hal baru itu telah menjadi sikap satu-satunya guru besar hukum lingkungan di NTT ini. Dosen Undana kelahiran Atambua, Belu, 31 Agustus 1958 itu baru saja dikukuhkan menjadi guru besar pertama di bidang hukum lingkungan 29 Mei 2010 lalu.

Resepnya untuk meraih gelar akademis hingga menembus guru besar atau ahli bidang hukum lingkungan sangat sederhana. Dia selalu melihat semua persoalan yang dihadapinya secara serius. Dan setiap kejadian selalu dicatat di dalam buku agenda atau notes pribadinya. Lalu dia mencari aturan terkait untuk menganalisisnya.

Dia mengaku tidak pernah bekerja tuntas satu kali, tetapi sedikit demi sedikit. Kalau cape dia akan berhenti. "Tujuannya agar selalu mengingatkan saya apa yang telah terjadi. Dan yang memacu saya yakni ingin bersaing dengan orang lain tetapi selalu yang positif. Selalu ingin mencoba hal-hal yang tidak bisa saya lakukan agar menjadi bisa," ujar Jimmy Pello saat ditemui di ruang kerjanya di Kampus Fakultas Hukum, Undana, Kamis (24/6/2010) lalu.

Suami dari Dra. Mariana Perang Hewangara, yang juga guru SMKN I Kupang, ini mengaku sejak kecil hingga saat ini paling menyukai ikan lawar. Itu lauk favorit saya. Sedangkan makanan, hampir semua disukainya. Jagung rebus, atau goreng, ubi dan lain-lain dilahapnya.

Prof. Jimmy pertama kali bertemu istrinya tahun 1980. Saat itu istrinya kuliah di FKIP Undana, sedangkan Jimmy di di Fakultas Hukum. Keduanya memutuskan menikah pada 1988.
Dia mengaku menghabiskan masa kecilnya di Sumba sehingga terpikat dengan makanan khas orang Sumba yakni ikan dan jagung.

Termotivasi tekadnya yang kuat untuk meraih sukses di bidang hukum, maka putra ke-4 dari 11 bersaudara buah hati pasangan Yohanes Erasmus Pello (Almarhum) dan Christiana Rince Lapudooh (Almarhumah) ini mencoba belajar hukum sejak lepas SMA Negeri 1 Kupang 1979 dengan melanjutkan kuliah pada Fakultas Hukum Undana.

Deretan prestasi akademik yang diraihnya cukup mengagumkan. Karena itu, selepas FH Undana 186, dia melanjutkan studi master pada program Magister Hukum Unair hingga tamat 1992. Tidak puas dengan magister, dia melanjutkan studi ke tingkat puncak, yakni Doktoral hingga akhirnya dikukuhkan sebagai guru besar. (art)

DATA DIRI -Nama : Prof. Dr. Jimmy Pello, SH,MS -TTL : Atambua, 31 agustus 1958 - Jabatan : Guru Besar Hukum Lingkungan Istri : Dra. Mariana Peranghewangara Anak-anak : 1. Shela Cristina Pello (Mahasiswi FKM Undana) 2. Astrid Hewangara (Mahasiswi FISIP Undana)

Pos Kupang Juli 2010, halaman 3 Lanjut...

Posting Lama